Purbaya, Kandidat Ideal Wapres RI Pengganti Gibran

Oleh : Anwar Sadat
Alumni ITB
KoranRakyat.co.id —-Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden menempatkan republik ini di persimpangan yang menentukan. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden akan mengajukan dua nama kepada MPR, lalu MPR memilih satu di antaranya. Keputusan yang diambil dalam hitungan hari ke depan akan menentukan wajah sisa masa pemerintahan ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum mulai menunjukkan taringnya dan stabilitas politik perlahan pulih. Namun ada satu pekerjaan rumah yang belum tuntas saat ini yaitu pembenahan ekonomi. Daya beli, lapangan kerja, dan penerimaan negara masih menjadi kegelisahan sehari-hari rakyat. Oleh karena itu maka wakil presiden berikutnya tidak boleh sekadar pelengkap seremonial. Ia harus menjadi supporting system Presiden. Menjadi sosok yang mampu mengurai persoalan ekonomi secara teknis, terukur, dan tuntas.
Di titik inilah nama Purbaya Yudhi Sadewa layak ditimbang serius. Selama memimpin Kementerian Keuangan, ia tidak memilih jalan aman. Purbaya membongkar praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam dimana ditemukan sepuluh perusahaan sawit besar yang diduga melaporkan nilai ekspor hanya sekitar separuh dari transaksi sebenarnya. Temuan tersebut ternyata tidak hanya berhenti di konferensi pers. Kinerja purbaya tersebut kemudian menjadi dasar penataan ulang tata kelola ekspor SDA melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.
Di sektor pajak, Purbaya memilih menambal kebocoran ketimbang menaikkan tarif. Coretax dibenahi, kecerdasan buatan dipakai untuk mendeteksi manipulasi transaksi, dan pejabat kunci dirotasi. Hasilnya mulai terlihat saat ini yaitu penerimaan pajak tumbuh 16,1 % hingga April 2026.
Di Bea Cukai, institusi yang lama dicap sulit untuk disentuh juga ikut dirombak oleh purbaya. Puluhan pejabat eselon II diganti, sistem pengawasan berbasis AI diterapkan di pelabuhan, dan pintu penegakan hukum dibuka luas bagi aparat penegak hukum untuk memproses pegawai yang bermasalah. Ini kinerja nyata yang menuntut keberanian bukan sekadar retorika.
Sebagai lulusan Teknik Elektro ITB, purbaya membawa disiplin sains ke dalam metode kerjanya dalam menghasilkan kebijakan publik. Setiap kebijakan dimulai dari pertanyaan mendasar, apa masalah yang ingin diselesaikan ? Lalu masalah tersebut ia formulasikan dengan logika input, proses, dan output. Artinya purbaya mampu membedah masalah mulai dari data apa yang dibutuhkan, mekanisme apa yang dijalankan, dan hasil apa yang bisa diukur.
Pendekatan ini membuat kebijakannya berorientasi solusi. Under-invoicing tidak dilawan dengan slogan melainkan dengan data manifes kapal dan pembandingan harga. Kebocoran pajak tidak dijawab dengan kenaikan tarif melainkan dengan sistem yang membuat wajib pajak sulit mengelak. Di tengah panggung politik yang kerap riuh oleh janji, cara berpikir semacam ini adalah barang langka.
Fakta ekonomi yang sedang Indonesia hadapi saat ini, tidak hanya datang dari dalam negeri. Rivalitas dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, gejolak harga komoditas, dan ketidakpastian arus modal menuntut pemimpin yang dapat diterima oleh mitra global. Purbaya sudah membuktikannya. Pada April 2026, di sela Pertemuan Musim Semi IMF–Bank Dunia di Washington DC, Purbaya diterima oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, pejabat Bank Dunia, dan S&P Global Ratings. Ia juga meyakinkan raksasa pengelola dana seperti BlackRock, Fidelity, dan Goldman Sachs di New York dan Washington untuk berinvestasi di Indonesia. Dua bulan kemudian, Purbaya diterima oleh Menteri Keuangan Tiongkok Lan Fo’an di Beijing yang kemudian pulang membawa dukungan kuat bagi penerbitan perdana Panda Bond Indonesia. Dari peristiwa diatas sebenarnya dapat menjadi sinyal bahwa Washington dan Beijing secara prinsip sama-sama dapat membuka pintu untuk Purbaya. Sosok pengganti Wakil presiden yang diterima di dua arah adalah aset diplomasi ekonomi yang mahal harganya bagi bangsa di kemudian hari.
Sejarah republik memberi pelajaran yang konsisten yaitu presiden dengan ambisi besar membutuhkan wakil presiden yang mampu bekerja teknis hingga tuntas. Ir. Soekarno, sang orator dan pemersatu, didampingi oleh Mohammad Hatta yang merupakan ekonom yang meletakkan fondasi ekonomi kerakyatan dan tata kelola negara. Jenderal Besar (Purn). H. M. Soeharto didampingi oleh Jenderal (Purn). Umar Wirahadikusuma yang merupakan mantan Ketua BPK yang dikenal lurus dan gigih dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian ada Jenderal (Purn) H. Susilo Bambang Yudhoyono yang menggandeng Prof. Dr. H. Boediono sebagai sosok teknokrat yang menjaga stabilitas makro selepas krisis keuangan global 2008.
Dari sejarah diatas kita mendapatkan pola yang jelas bahwa pasangan kepemimpinan terbaik lahir dari perpaduan visi besar dan eksekusi yang cermat.
Hari-hari ke depan adalah momentum perubahan besar. Para pemimpin bangsa tengah memegang peran penting, baik dalam konsultasi dengan Presiden maupun ketika MPR menjatuhkan pilihan. Godaan untuk menjadikan kursi wakil presiden sebagai alat tawar-menawar koalisi atau batu loncatan menuju 2029 tentu ada. Namun rakyat tidak sedang menunggu kompromi. Rakyat menunggu harga barang yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan keuangan negara yang tidak bocor.
Sehingga akhirnya, menurut kami sosok seperti Purbaya Yudhi Sadewa adalah sosok yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena rekam jejaknya menunjukkan satu hal yang paling dibutuhkan republik hari ini yaitu kemampuan menyelesaikan pekerjaan. (*)
