17 November 2026

Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya.

H Albar S Subari SH MH

Pengamat Hukum dan Politik di Palembang

KoranRakyat.co.id —Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 7A diatur dalam ketentuan Pasal 7B yang terdiri atas tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7). Ketentuan itu ayat 1.

Dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara ( DPR, Presiden dan MK) serta paham mengenai negara hukum, Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang diwakili oleh DPR, MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR..

ayat (2). ketentuan ini dilatar belakangi olisistem ketatanegaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara/ seimbang. Oleh karena itu, UU Dasar menetapkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan presiden Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu fungsi pengawasan terhadap Presiden ( dan wakil Presiden serta pemerintah secara umum). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPR dapat berpendapat bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden.

Atas pendapatnya tersebut DPR, DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Presiden kepada MPR sebagai lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan pasal 3 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945..

Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, DPR tidak memproses dan tidak mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri. Oleh karena itu DPR mengajukan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu. Jika putusan MK menyatakan presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR.

Ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, khususnya antara DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya yang berbeda.

Selanjutnya ayat, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal 7B UUD mengatur teknis persidangan DPR dan MPR.

Ketentuan Pasal 7B yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dilakukan melalui tahapan yang jelas dan tegas yang dilakukan tiga lembaga negara, yaitu DPR, MK dan MPR.

Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagai manusia Presiden dan/atau wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi sendi hidup bernegara dan mencederai hukum. Oleh karena itu, Presiden dan/atau wakil Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan tertentu yang disebabkan secara limitatif di dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melalui proses politik ( dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR) dan melalui proses hukum ( dengan cara Mahkamah Konstitusi) memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR.

Perbuatan pelanggaran hukum yang secara limitatif dijadikan alasan untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam Pasal 7B ayat 1 adalah penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Berdasarkan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/wakil Presiden, dapat dilakukan dengan proses impeachment oleh MPR, jika proses hukum ( forum previlegiatum) telah ditempuh melalui mahkamah konstitusi, yang sebelumnya harus didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR, bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya haruslah melalui tiga tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, adanya putusan MK bahwa pendapat DPR tersebut terbukti benar. Ketiga, pemberhentian oleh MPR jika M…

Terus bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti atas kemauan sendiri tanpa jelas alasannya kepada Ketua MPR RI melalui surat resmi yang disampaikan langsung dan diterima oleh pimpinan MPR pada tanggal 12 November 26 yang lalu.

Apakah harus melalui tahapan tahapan seperti dalam pasal 7 A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Persoalan ini pernah di singgung oleh Menteri Koordinator Hukum, Ham dan Imipas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bahwa MPR RI bisa langsung memilih dan melantik pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden definitif. Yang oleh MPR RI sudah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2026?.

amun beberapa komentar dari pemerhati politik menghendaki proses pemakzulan yang sudah dilakukan oleh DPR RI dengan hak mendengar pendapat sudah disetujui oleh 8 fraksi dengan 120 anggota yang telah menandatangani nya. Hal itu berkonsekuensi hukum dan politik selanjutnya. (*)