Pansus 16 DPRD Kota Bandung Rampungkan Raperda Pengelolaan Sampah, Ini 10 Substansi yang Diatur

Bandung | KoranRakyat.co.id — Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung telah menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperbaiki tata kelola persampahan sekaligus mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., mengatakan pembaruan regulasi diperlukan untuk menjawab persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan serius di Kota Bandung.

Menurut Andri, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Perlu ada perubahan sistem dengan mengutamakan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyelesaikan persoalan sampah hanya dengan mengangkut dan membuangnya ke TPA. Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Andri dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (09/11/2026).

Dia menjelaskan, Raperda yang telah dibahas Pansus 16 tersebut memuat sepuluh substansi utama. Pengaturannya meliputi penguatan tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, penguatan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Raperda tersebut nantinya menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah kewajiban masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya. Tanggung jawab pengelola kawasan dan produsen dalam mengurangi serta menangani sampah yang dihasilkan juga diperkuat.

Andri menegaskan, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh pengesahan Perda. Pemerintah Kota Bandung harus menyiapkan anggaran, infrastruktur, kelembagaan, dan sistem pengawasan agar ketentuan tersebut dapat berjalan efektif.

“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah Kota Bandung harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar regulasi baru,” tegasnya.

Selain itu, dia menyoroti perlunya penguatan peran kecamatan dan kelurahan serta kerja sama lintas sektor untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Raperda tersebut juga mengatur pemberian insentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha yang berprestasi dalam mengurangi sampah. Sebaliknya, disiapkan mekanisme disinsentif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam aturan itu, pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah diwajibkan menyediakan fasilitas tersebut paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.

Peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 yang masih berlaku juga harus disesuaikan paling lama satu tahun setelah Perda baru diundangkan.

Andri menilai, ketentuan tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Perubahan regulasi diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita ingin ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Lingkungan semakin bersih, sampah yang masuk ke TPA semakin berkurang, dan pengelolaan sampah semakin tertib, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Setelah pembahasan Raperda selesai, Andri menyebut tahapan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan dapat diterapkan secara konsisten.

Dia mendorong Pemkot Bandung segera mempersiapkan kebutuhan implementasi, mulai dari penyusunan peraturan pelaksanaan, penguatan program, dukungan anggaran, hingga kesiapan perangkat daerah.

“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Andri juga mengajak masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah memperkuat kolaborasi dalam menangani persoalan persampahan.

Menurutnya, mewujudkan Bandung yang bersih membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

“Bandung yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan gerakan bersama, perubahan perilaku, dan keberanian memperbaiki sistem. Kita ingin meninggalkan warisan kebijakan yang bukan hanya mengatur sampah, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan sampah untuk generasi mendatang,” pungkas Andri.