Kekosongan Kursi Wapres : Upaya Menjaga Demokrasi dari Praktik Transaksional Elite dan Keterlibatan Mantan Kontestan Pilpres

Oleh : Dr. Drs. H. A. Rifai Abun, S.H., M.Hum., M.H.

Dosen Tetap Mata Kuliah Filsafat Hukum dan Politik Hukum/Fakultas Hukum Universitas Wira Buana Metro Lampung

KoranRakyat.co.id —Dalam konstruksi hukum tata negara modern, legitimasi kekuasaan eksekutif menjadi fondasi utama bagi stabilitas pemerintahan. Di Indonesia, arsitektur demokrasi pascareformasi secara sadar dirancang untuk menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan penentu arah kepemimpinan nasional.

Prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai perwujudan prinsip tersebut, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.

Perubahan mendasar dari sistem pemilihan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pemilihan langsung memiliki ratio legis yang kuat, yaitu memutus rantai oligarki parlemen dan memastikan bahwa pemimpin tertinggi negara memperoleh mandat langsung yang tidak dapat digadaikan melalui transaksi politik di tingkat elit.

Dalam implementasinya, konstitusi memberikan peran strategis kepada institusi kepartaian. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemungutan suara.

Namun, perlu dipahami bahwa fungsi partai politik dalam regulasi ini hanya sebagai pintu masuk atau kendaraan konstitusional dalam proses pencalonan. Setelah surat suara dicoblos di bilik pemungutan, kendali sepenuhnya berpindah ke tangan rakyat. Kelayakan seorang figur untuk menduduki kursi presiden dan wakil presiden sepenuhnya ditentukan oleh preferensi jutaan pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bertugas mengonversi kehendak rakyat menjadi legitimasi hukum yang mengikat.

Namun, demokrasi langsung yang ideal dan partisipatif ini menghadapi tantangan serius ketika terjadi kondisi luar biasa di tengah masa jabatan, khususnya saat kursi Wakil Presiden kosong. Kekosongan jabatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan konstitusional, seperti mangkat, berhenti, diberhentikan, atau pengunduran diri atas permintaan sendiri. Dalam situasi darurat ketatanegaraan seperti ini, konstitusi tidak menghendaki pemilihan umum ulang secara langsung karena pertimbangan efisiensi anggaran, stabilitas nasional, dan kesinambungan pemerintahan. Sebagai solusi, pembentuk Undang-Undang Dasar mengalihkan sementara pelaksanaan kedaulatan rakyat dari mekanisme demokrasi langsung ke mekanisme demokrasi perwakilan.

Pengalihan mandat ini diatur secara spesifik dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Norma konstitusi tersebut menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 46. Regulasi dalam UU MD3 mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR. Selanjutnya, dilakukan verifikasi persyaratan administratif sebelum pemilihan melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat oleh seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Pada titik peralihan mekanisme inilah terletak kerentanan struktural dalam sistem demokrasi Indonesia. Ketika hak pilih rakyat dialihkan kepada wakil rakyat di parlemen, karakter pengambilan keputusan berubah secara signifikan. Dalam pemilu langsung, keputusan merupakan hasil agregasi kehendak jutaan pemilih yang otonom dan beragam.

Sebaliknya, di ruang sidang MPR, keputusan didasarkan pada konfigurasi kekuatan fraksi partai politik yang terpusat dan bersifat hierarkis. Anggota parlemen tidak sepenuhnya bertindak berdasarkan suara nurani konstituen, melainkan mengikuti arahan dari pimpinan partai politik. Akibatnya, proses pengisian kursi Wakil Presiden berisiko tinggi menjadi arena pertarungan kepentingan elit dan kalkulasi koalisi di parlemen, yang sering kali jauh dari aspirasi publik.

Implikasi sosiologis dan politis dari pergeseran mekanisme ini sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi substansial. Walaupun Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan hak prerogatif konstitusional kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon pengganti, dalam praktiknya hak prerogatif tersebut hampir selalu dihadapkan pada tekanan politik. Presiden berada di bawah pengaruh koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Jika dalam proses penyaringan dua nama tersebut Presiden memilih figur dari internal partai politik, maka ruang transaksi kekuasaan akan sulit dihindari.

Dalam perspektif ilmu politik, kondisi ini dapat memicu fenomena politik dagang sapi. Kursi Wakil Presiden berpotensi besar menjadi komoditas politik untuk melunasi utang budi pemilu, memperluas dukungan koalisi di DPR, atau meredam potensi oposisi di parlemen. Jika skenario ini terjadi, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran kualitas yang nyata. Pemerintahan mungkin tampak stabil di permukaan karena didukung oleh koalisi besar, namun secara substansial kehilangan esensi kerakyatan. Wakil Presiden yang terpilih bukanlah hasil dari kebutuhan objektif bangsa, melainkan produk kompromi elit yang terikat pada kepentingan partisan.

Menyikapi dinamika politik terkini dan munculnya wacana mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dituntut untuk menunjukkan kenegarawanan yang tertinggi. Kehati-hatian, kebijaksanaan, dan keberanian moral harus diutamakan daripada kalkulasi pragmatisme politik jangka pendek. Presiden perlu menyadari bahwa dua nama yang akan diajukan kepada pimpinan MPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pertaruhan sejarah bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dalam merumuskan pilihannya, terdapat dua prinsip fundamental yang harus dijadikan rambu pembatas agar tidak terjerumus ke dalam jebakan politik transaksional.

Prinsip pertama adalah keharusan untuk tidak memilih figur yang pernah menjadi kontestan dalam pemilihan presiden sebelumnya. Secara hukum positif, tidak terdapat larangan eksplisit bagi mantan peserta pilpres untuk diusulkan kembali melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Namun, secara etika politik dan logika kedaulatan rakyat, memaksakan mantan kontestan pilpres yang telah kalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap putusan politik rakyat. Memang benar bahwa pada pemilu sebelumnya, kandidat tersebut telah memenuhi syarat pencalonan dan memperoleh dukungan dari sebagian rakyat Indonesia.

Namun, esensi sistem pemilu mayoritas adalah penerimaan terhadap kehendak kolektif bangsa. Kekalahan dalam pilpres merupakan bukti bahwa mayoritas rakyat belum memberikan mandat kepada figur tersebut untuk memimpin negara. Mengajukan kembali kandidat yang telah ditolak oleh mayoritas pemilih melalui “pintu belakang” mekanisme pemilihan di MPR sama dengan mencederai rasa keadilan pemilih dan merendahkan martabat bilik suara.Tinggalkan partisan dengan menjaring tokoh-tokoh terbaik dari luar lingkaran partai politik.

Jika kita menelaah secara saksama keseluruhan norma dalam UUD 1945 maupun syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Pasal 169 UU Pemilu, tidak ditemukan satu pun klausul yang mewajibkan seorang calon Wakil Presiden berstatus sebagai kader atau pengurus partai politik. Persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi berfokus pada aspek integritas moral, kesetiaan terhadap ideologi negara, kecakapan jasmani dan rohani, rekam jejak hukum yang bersih, serta kapasitas kepemimpinan. Artinya, konstitusi kita sesungguhnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi kalangan nonpartai untuk menduduki jabatan publik tertinggi.

Indonesia tidak mengalami krisis sumber daya manusia unggul. Di luar struktur kepartaian, terdapat banyak teknokrat, akademisi, cendekiawan, profesional, dan tokoh masyarakat sipil yang memiliki kapasitas keilmuan teruji, rekam jejak pengabdian yang bersih, serta kompetensi manajerial yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan.

Kehadiran Wakil Presiden dari kalangan teknokrat nonpartai dapat menjadi alternatif konstruktif di tengah iklim politik yang transaksional. Figur yang tidak memiliki ikatan struktural dengan partai politik mana pun akan terbebas dari konflik kepentingan dan beban utang budi politik. Energi dan pemikirannya dapat difokuskan sepenuhnya untuk mendampingi Presiden dalam merumuskan kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan (evidence-based policy), mengawal reformasi birokrasi, serta mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, wacana kekosongan kursi Wakil Presiden perlu dipandang sebagai momentum penting untuk menguji komitmen terhadap cita-cita reformasi. Konstitusi telah menyediakan mekanisme darurat melalui MPR sebagai jembatan hukum agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada integritas para pelaksana. Dengan menutup peluang praktik politik transaksional, menolak mengusung mantan kontestan pilpres yang kalah, serta memberikan ruang bagi figur nonpartai yang berintegritas, Presiden dapat memperkuat sejarah ketatanegaraan Indonesia. Langkah ini tidak hanya menjaga efektivitas pemerintahan hingga akhir masa jabatan, tetapi juga mempertahankan marwah demokrasi di atas fondasi kedaulatan rakyat.(*)