Pengangkatan ASN Merupakan Kebijakan Pusat Bukan Daerah.

H. Albar S Subari SH MH
Pengamat Hukum dan Sosial
KoranRakyat.co.id —Menarik untuk diikuti logikanya Bupati Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Busroh Zainudin, saat menyampaikan pidatonya di pendopoan rumah dinas bupati. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan bahwa jumlah ASN di kabupaten lahat berjumlah 16.000 ( enam belas ribu orang).
Padahal menurut logikanya jumlah tersebut sudah over berlebihan sebanyak 15.800 orang ASN . Karena seharusnya menurut Bupati hanya sekitar 200 orang ASN. Dengan membangun wacana sebaiknya generasi muda melakukan kegiatan wirausaha. Jawabnya tidak semudah apa yang terpikir kan dengan fakta di lapangan.
Menjadi seorang ASN walaupun dengan gaji yang terbatas sampai saat ini masih menjadi primadona masyarakat kita, karena untuk bekerja di bidang lain tidak mudah.
Menjadi pegawai swasta lowongan nya sangat terbatas dan masuknya bukan hal yang mudah. Harus memerlukan pengalaman di samping persyaratan administrasi yang lain. Dan kita juga tidak menafikan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Menjadi pegawai swasta tidak menjamin dengan ancaman pemutusan hubungan kerja. Apalagi sistem outsourcing. Dengan menjadi sebagai seorang ASN diharapkan dapat merubah kondisi kehidupan bagi yang bersangkutan maupun keluarganya.
Perlu diingat pula bahwa pengangkatan dan penempatan ASN di seluruh Indonesia tersenral di pemerintahan pusat, atas informasi kebutuhan tiap Propinsi, kabupaten dan kota.
Apalagi dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini belum memihak kepada kepentingan masyarakat, harga bahan pokok meroket, secara faktual berakibat tingginya jumlah pengangguran dan banyaknya fakir miskin dan orang terlantar yang dapat kita lihat di kota kota ( sebagai pengemis seperti di lampu merah)., sedangkan di desa desa lapangan kerja terbatas baik kondisi alam nya maupun kualitas manusia.
Generasi muda yang umumnya sudah merantau dan berpendidikan tentu akan lebih nyaman hidup di kota kota seperti kota Lahat terutama menjadi ASN
Tapi yang jelas menurut penulis pernyataan bupati di atas akan menjadi kan ASN yang bertugas di sana akan berdampak psikologis.
Baik berdampak positif untuk meningkatkan kualitas kerja dan mencari inspirasi guna membangun kabupaten. Ataupun berdampak negatif, terhadap kinerja mereka. Karena adanya perasaan orang atau kelompok yang tidak diperlukan. Ini berbahaya.
Sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten diharapkan membangun nilai kebersamaan yang berkualitas tanpa adanya hal hal yang membuat ASN merasa adanya diskriminasi sesama ASN. Lakukan penilaian secara objektif dan transparan.
Soal adanya kelebihan ASN menurut Bupati itu tidak terlepas dari kebijakan pusat, yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Tinggal lagi bagaimana cara mendaya gunakan mereka secara efektif dan efisien. Sehingga tercapai berhasil guna dan berdaya guna.(*)

