Di Balik Jeruji, Hukum Juga Diuji: Lika-Liku Lobi dari Mako Brimob sampai Polsek  

Oleh: Sudarta

Pemerhatiasalah Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan

KoranRakyat.co.id —-Sel tahanan seharusnya menjadi tempat paling jujur dalam penegakan hukum. Di sana, seseorang yang diduga bersalah ditahan agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Itu bunyi hukumnya. Tapi dalam praktik, sel sering berubah menjadi ruang lain: ruang menunggu, ruang menawar, bahkan ruang bernegosiasi.

Ini bukan sekadar tuduhan. Ini pola yang berulang, dari tahanan paling elite di Mako Brimob sampai tahanan paling biasa di Polsek.

Mari kita mulai dari aturan. Polri sendiri menyatakan pengelolaan Rutan Bareskrim mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di lingkungan Polri. Di dalam aturan itu, tahanan dilarang membawa alat komunikasi, membawa uang, berjudi, hingga memasukkan dan mengedarkan narkoba. Aturannya jelas dan tegas. Masalahnya bukan di kertas, tapi di pengawasan.

Kasus terbaru membuat publik kembali menengok ke balik tembok itu. Bareskrim Polri memastikan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sebelumnya mereka ditahan di Rutan Bareskrim. Satu tersangka lain, Irjen Slamet Uliandi, belum ditahan karena alasan pemulihan pascastroke.

Pemindahan dari Bareskrim ke Mako Brimob ini penting untuk dibaca. Bareskrim adalah dapur penyidikan. Di sana, penyidik memeriksa, pengacara mendampingi, dan berkas disusun.

Rutan Bareskrim berada di basement Gedung Bareskrim, dekat dengan ruang penyidik. Artinya, akses itu cepat, tapi juga rawan. Tahanan bisa lebih mudah bertemu banyak pihak.

Mako Brimob berbeda. Ini markas pasukan paramiliter. Pengamanannya berlapis, aksesnya terbatas, dan suasananya jauh lebih tertutup.

Secara resmi, pemindahan ini bisa dibaca sebagai langkah pengamanan dan karantina informasi, agar tersangka tidak saling menyamakan keterangan dan tidak ada bocoran.

Secara sosiologis, ini juga pesan simbolik: tidak ada lagi perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pimpinan.

Namun justru karena tertutup, Mako Brimob juga menimbulkan pertanyaan. Lobi di level elite tidak berbentuk uang tunai di dalam amplop. Bentuknya lebih halus: siapa yang boleh membesuk, berapa lama pengacara bertemu, apakah tersangka dipisah atau disatukan, dan apakah ada penundaan penahanan dengan alasan medis.

Semua itu sah secara prosedur, tapi jika tidak transparan, publik akan selalu curiga ada negosiasi di baliknya. Yang dinegosiasikan bukan kasur atau makanan, melainkan informasi, status saksi, pasal yang dikenakan, dan siapa yang akan dilindungi.

Turun satu level, kita sampai di Polda dan Polres. Di sini, lobi menjadi lebih konkret. Di Polda, tersangka kasus besar biasanya sudah didampingi pengacara ternama dan punya jaringan.

Negosiasi yang muncul adalah soal status: apakah menjadi tersangka, saksi, atau justice collaborator. Perbedaan satu kata ini bisa berarti perbedaan belasan tahun hukuman.

Di Polres, lobi menyentuh hal yang lebih sehari-hari: penangguhan penahanan, percepatan berkas, atau mediasi antara pelapor dan terlapor.

Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, pernah menyindir pola ini ketika mengkritik promosi polisi yang terlibat kasus Ferdy Sambo. Ia menyebut ada preseden buruk: “Kita lakukan pelanggaran saja, bisa diurus, bisa dilakukan lobi-lobi.” Ucapan ini bukan bukti hukum, tapi cermin dari kekecewaan publik terhadap budaya “bisa diurus” yang terasa masih hidup.

Puncaknya ada di Polsek. Di sinilah lobi paling telanjang dan paling menyakitkan. Ruang tahanan Polsek sempit, pengawasannya minim, dan tahanannya rata-rata orang kecil yang tidak punya pengacara hebat. Di sini, yang dilobi bukan lagi pasal atau data rahasia, melainkan hal paling dasar: kasur, makanan, jam besuk, hingga agar tidak dipindah ke sel yang penuh.

Kompolnas sendiri pernah meneruskan pengaduan masyarakat terkait dugaan pungli dan penyalahgunaan wewenang oknum penyidik di Polres.

Jika di Polres saja pengaduan seperti itu ada, bayangkan betapa rentannya Polsek yang jauh dari sorotan media.

Inilah ironi terbesar kita. Semakin tinggi pangkat tahanan, semakin halus lobinya dan semakin besar yang dipertaruhkan: data, jabatan, dan masa depan politik.

Semakin rendah pangkat tahanan, semakin kasar lobinya dan semakin kecil yang dipertaruhkan: sekadar agar bisa tidur lebih layak atau bertemu keluarga lebih lama.

Tapi akar masalahnya sama: diskresi penyidik yang terlalu besar tanpa pengawasan yang terbuka.

Apa solusinya?

Pertama, semua kunjungan ke tahanan elite harus dicatat dan bisa diaudit, bukan hanya di buku piket yang mudah diubah.

Kedua, alasan medis untuk penundaan penahanan harus diuji oleh dokter independen, bukan hanya surat dari satu rumah sakit.

Ketiga, Kompolnas dan Propam harus diberi akses mendadak ke semua rutan, dari Mako Brimob sampai Polsek, tanpa pemberitahuan.

Keempat, dan yang paling penting, publik harus diberi penjelasan resmi yang konsisten tentang alasan pemindahan tahanan, bukan sekadar konferensi pers singkat.

Sel tahanan bukan hanya tempat menghukum. Ia adalah cermin kejujuran sebuah institusi. Jika di dalam sel saja hukum masih bisa ditawar, bagaimana mungkin di luar sel hukum bisa dipercaya?

Penahanan mantan Kapolri di Mako Brimob adalah momentum. Publik sedang menonton. Jika proses ini berjalan transparan, ia akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Jika proses ini justru melahirkan lobi-lobi baru yang tertutup, ia hanya akan menjadi tontonan baru: hukum yang tegas di depan kamera, tapi lentur di balik jeruji. Wallahua’lam bi showab. (*SS091126)