Membuka Rekening  Di Usia 17 Tahun: Antara Inklusi Semata dan Kesiapan Nyata

Oleh: Sudarta

Dosen Bisnis dan Ekonomi Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palembang

KoranRakyat.co.id —Sebagai seorang akademisi yang  mengamati dinamika keuangan negara dan perkembangan inklusi keuangan di Indonesia, saya merasa perlu menyampaikan beberapa catatan kritis terkait rencana pemerintah memberikan rekening bank secara otomatis bagi warga usia 17 tahun beserta saldo awal Rp50.000 dengan pagu anggaran mencapai Rp11 triliun.

Saya bukan orang yang terburu-buru penentang program ini. Justru sebaliknya, saya mendukung upaya mengurangi kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Namun dukungan itu harus disertai kejujuran intelektual tentang risiko-risiko yang mengintai di balik kebijakan iini.

Anggaran Rp11 Triliun: Apakah Efektif di Tengah Genggaman Efisiensi?

Pemerintah saat ini gencar menyuarakan efisiensi, tak terkecuali bagi Pemerintah Daerah. Instruksi tentang pemotongan belanja operasional, restrukturisasi lembaga daerah, dan penertiban subsidi telah banyak digaungkan dan diterapkan. Lalu di tengah narasi ketat fiscal seperti itu, muncul pertanyaan : mengapa justru tersedia dana sebesar Rp11 triliun untuk program yang pada hakikatnya bersifat administratif-pembukaan rekening massa?

Mari kita benarkan dulu soal angka ini. Menteri Keuangan Purbaya sendiri menegaskan bahwa besaran Rp11 triliun itu “belum final” dan implementasi baru mungkin dimulai tahun 2027 setelah proses integrasi data Dukcapil dan BI. Artinya masih ada ruang negosiasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah.

Tapi pertanyaannya tetap berlaku: apakah lebih berharga mengalokasikan miliaran rupiah untuk membuka jutaan buku tabungan kosong, atau menggunakannya untuk program yang benar-benar mengubah perilaku keuangan rakyat — seperti pelatihan literasi berjenjang, pendampingan manajemen keuangan pelajar, hingga skema matching grant tabungan remaja?

Efektivitas program akan sulit dibela jika uang tersebut hanyalah biaya transaksi belaka, bukan investasi kapabilitas manusia.

Literasi Rendah, Akses Tinggi: Ramuan Risiko Penipuan Finansial

Fakta yang sering terlupakan dari diskusi publik adalah data SNLIK 2026 menunjukkan kelompok usia 15–17 tahun memiliki tingkat inklusi perbankan 89,13 persen, namun literasi keuangannya hanya 56,04 persen. Kesenjangan 33 poin ini adalah realitas yang patut diwaspadai.

Bayangkan seseorang yang baru memperoleh akses penuh ke sistem keuangan formal — bisa transfer, bayar, tarik tunai — namun tidak memahami prinsip dasar pengelolaan uang, bunga, pinjaman, maupun bahaya skema penipuan. Mereka berada tepat di zona bahaya.

Kejahatan finansial terhadap generasi muda kini semakin canggih: pinjol ilegal menawarkan kemudahan tanpa pemahaman risiko, skema investasi bodong menyamar sebagai peluang bisnis anak muda, dan phishing berbasis aplikasi populer menargetkan mereka yang baru mengenal dunia digital banking.

Program ini harus —dan ini bukan saran tambahan melainkan prasyarat—disertai kampanye literasi keuangan masif yang masuk ke sekolah-sekolah menengah, dibangun lewat konten kreatif yang relevan dengan bahasa Gen Z, dan melibatkan peran orang tua serta komunitas. Tanpa pondasi literasi, rekening hanyalah pintu terbuka menuju jerat.

Integrasi Data Kependudukan dan Perbankan: Kemudahan atau Ancaman Privasi?

Salah satu aspek yang paling sering luput dari sorotan adalah implikasi keamanan data pribadi. Program ini menuntut sinkronisasi data kependudukan nasional (NIK, alamat, tanggal lahir) dengan informasi kebankiran jutaan orang dalam satu infrastruktur terpadu.

Indonesia sudah punya pengalaman pahit soal kebocoran data melalui berbagai insiden pencurian data pengguna platform digital. Bila integrasi Dukcapil-perbankan mengalami celah keamanan — akibat serangan siber, kelalaian internal, atau penyalahgunaan oknum — dampaknya melampaui kerugian materiil sebatas Rp50.000. Kerugian identitas (identity theft) dapat menghantam korban seumur hidup dan hampir mustahil diperbaiki sepenuhnya.

Saya mendesak pemerintah untuk:

• Memublikasikan arsitektur keamanan data secara transparan sebelum pelaksanaan;
• Melakukan Data Protection Impact Assessment secara independen;
• Menetapkan sanksi tegas dan nyata bagi pihak yang membocorkan atau menyalahgunakan data.

Anak muda berhak mendapatkan kemudahan layanan, bukan menjadi objek eksperimen infrastruktur data tanpa jaminan perlindungan.

Realitas Pahit Rekening Dorman

Pengalaman sebelumnya menunjukkan pola yang sama berulang: rekening hasil pembukaan massal cenderung mati suri. Ketika nasabah tidak memilih sendiri bank penyelenggara, ketika tidak terlibat aktif dalam proses, dan ketika tidak ada ekosistem yang mendorong pemakaian berkelanjutan — maka rekening itu akan tertidur selamanya.

Bank Indonesia pernah mencatat tren serupa pada berbagai inisiatif account opening besar sebelumnya. Dalam kurun setahun, sebagian besar rekening baru tidak pernah melakukan transaksi aktif. Ini kerugian tiga lapis: nasabah kehilangan kesempatan membangun riwayat kredit, bank membebani operasional rekening pasif, dan pemerintah menyajikan programa sebagai keberhasilan statistik tanpa dampak riil.

Rekening ini harus dirancang agar aktif secara fungsional: terintegrasi dengan pembayaran sekolah, program bantuan sosial, akun pelajar digital, atau mekanisme tabungan bergulir yang memberi imbal balik kecil setiap kali remaja melakukan transaksi. Berikan alasan bagi mereka untuk menjaga rekening tetap hidup.

Solusi Alternatif Penggunaan Anggaran Rp11 Triliun

Mengingat besarnya alokasi tersebut, berikut beberapa alternatif penggunaan anggaran yang menurut saya lebih berdampak langsung terhadap kemandirian keuangan generasi muda:

1. Program Financial Mentorship Berbasis Sekolah

Alih-alih sekadar membuka rekening, anggaran dialihkan untuk menempatkan mentor keuangan bersertifikasi di sekolah-menengah sepanjang wilayah Indonesia. Setiap mentor menangani maksimal 150 siswa per tahun, membahas topik mulai dari pengelolaan uang saku, prinsip menabung, pengenalan instrumen investasi, hingga cara mengenali skema penipuan finansial. Model ini sudah terbukti efektif di sejumlah negara berkembang seperti India dan Brasil.

2. Skema Matching Grant Tabungan Remaja

Pemerintah menyediakan mecanismo di mana setiap rupiah yang ditabung remaja oleh bank mitra akan “dicocokkan 50% hingga 100%” oleh negara, dengan batas maksimum tertentu per bulan. Misalnya, seorang remaja menabung Rp50.000 per bulan, pemerintah menambahkan Rp25.000–50.000. Insentif psikologis dan material ini jauh lebih ampuh membangun kebiasaan menabung daripada pemberian sekali jalan sebesar Rp50.000.

3. Kartu Keuangan Pelajar Terintegrasi

Sebagai pengganti rekening pasif, pemerintah dapat menerbitkan kartu debit pelajar yang terintegrasi dengan sistem pendidikan:  pembayaran uang sekolah, kantin, transportasi umum, dan toko buku. Saldo awal tetap diberikan, tetapi kartu ini dilengkapi aplikasi edukasi interaktif yang mengajarkan perencanaan keuangan secara gamifikasi. Setiap transaksi berhasil membuka modul pembelajaran baru.

4. Pelatihan Kewirausahaan Siswa Plus Modal Awal

Sebagaian besar anggaran dapat dialokasikan untuk program inkubasi usaha pelajar yang dipadukan dengan penyediaan modal usaha mikro senilai Rp1–5 juta per peserta terpilih. Dengan demikian, uang bukan hanya “dimiliki” tetapi juga “dihasilkan dan dikelola”. Pengalaman mengelola keuntungan usaha sejak dini jauh lebih bermakna bagi pembentukan karakter keuangan daripada sekadar memegang rekening kosong.

5. Kampanye Nasional Literasi Keuangan Digital

Anggaran dapat digunakan untuk mengembangkan platform digital literasi keuangan yang menarik, interaktif, dan GRATIS bagi seluruh anak muda Indonesia. Dilengkapi konten video pendek, simulasi investasi virtual, kuis kompetitif, dan fitur konsultasi daring dengan pakar keuangan. Dengan jangkauan nasional dan biaya marginal rendah, ROI program ini jauh lebih tinggi dibandingkan distribusi fisik rekening.

Alternatif Program, Estimasi Dampak dan Tingkat Keberlanjutan

Financial Mentorship, Estimasi Dampak Tinggi dengan Tingkat Keberlanjutan  Sangat tinggi

Matching Grant Tabungan, Estimasi Dampak Tinggi dengan Tingkat Keberlanjutan  Tinggi

Kartu Pelajar Terintegrasi, Estimasi Dampak Sedang–Tinggi dengan Tingkat Keberlanjutan Tinggi

Inkubasi Usaha + Modal Estimasi, Dampak tinggi dengan Tingkat Keberlanjutan    Sangat tinggi

Platform Literasi Digital, Estimasi Dampak Sedang dengan Tingkat Keberlanjutan   Sedang–Tinggi

Kelima alternatif di atas bukan berarti menghapus sama sekali gagasan rekening otomatis. Yang saya tekankan adalah prioritas anggaran harus digeser dari sekadar administrasi pembukuan menuju penguatan kapabilitas individu. Rekening bisa tetap dibuka, tetapi dengan syarat telah diikuti program pendampingan yang memadai.

Pada Akhir Hari: Mendukung Dengan Syarat

Saya menulis ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan karena sebagai dosen yang mencintai bangsa ini, saya percaya bahwa kebijakan publik terbaik lahir dari diskusi yang jujur dan korektif.

Program rekening otomatis usia 17 tahun memiliki potensi positif yang nyata: ia dapat menjadi langkah pertama menjembatani jurang kesenjangan literasi dan inklusi keuangan. Tapi potensi itu hanya akan terealisasi jika empat hal ini dijawab dengan serius:

1. Anggaran direvisi sesuai prioritas fiskal nasional dan dialihkan sebagian ke program pemberdayaan produktif remaja sebagaimana diuraikan di atas.
2. Literasi keuangan menjadi syarat aktivasi, bukan pelengkap opsional.
3. Privasi data dilindungi dengan standar tertinggi dan pengawasan independen.
4. Rekening diaktivasi melalui ekosistem keuangan sehari-hari anak muda, bukan sekadar dibuka dan dibiarkan.

Rp50.000 hari ini bukanlah solusi. Ia adalah benih. Dan benih apapun yang ditaburkan tanpa tanah yang siap, air yang cukup, dan penjagaan yang matang — akan layu sebelum sempat tumbuh. (*)