Dari Spiritualitas Menuju Politik Peradaban, Membaca Kembali Ali Syariati, Piagam Jakarta, Kesepatan Kabangsaan dan Masa Depan Indonesia
Oleh : Dr. Ahmad Yani, SH., MH.
Ketua Umum Partai Masyumi
KoranRakyat.co.id —-Tulisan Gus Badawi tentang Prof. Dr. Ali Syariati sebagai “raksasa pemikir epistemologis” menarik untuk didialogkan. Terutama ketika spiritualitas tidak ditempatkan hanya sebagai persoalan ritual dan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi dikaitkan dengan kesadaran sosial, keadilan, kemanusiaan dan masa depan bangsa.
Gagasan semacam itu penting. Sebab agama yang hanya berhenti pada ritual individual akan kehilangan sebagian dari daya transformatifnya. Keimanan seharusnya melahirkan tanggung jawab sosial. Kesalehan seharusnya melahirkan keadilan. Dan spiritualitas seharusnya memiliki konsekuensi terhadap bagaimana manusia menggunakan ilmu, kekuasaan dan kekayaan.
Namun, ketika gagasan tersebut digunakan untuk membaca Indonesia, kita perlu menempatkannya dalam konteks sejarah dan pengalaman kebangsaan Indonesia sendiri. Ali Syariati adalah produk dari pergulatan intelektual dan sejarah Iran. Pemikirannya penting untuk dipelajari, tetapi Indonesia mempunyai pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, politik dan konstitusinya sendiri.
Karena itu, Indonesia tidak perlu mencari satu formula peradaban dari luar. Indonesia harus membaca kembali pengalaman sejarahnya sendiri, termasuk pengalaman para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi. Di sinilah kita menemukan satu pelajaran yang sangat penting Indonesia tidak dibangun oleh satu orang, satu agama, satu organisasi atau satu golongan. Indonesia dibangun oleh perjumpaan, perjuangan dan kontribusi berbagai anak bangsa.
Spiritualitas Harus Turun ke Bumi
Ali Syariati mengingatkan bahwa agama tidak boleh berhenti sebagai kesalehan individual. Spiritualitas harus mempunyai konsekuensi sosial. Keimanan harus mendorong manusia membela keadilan. Kesalehan harus melahirkan kepedulian terhadap kaum lemah. Pengetahuan agama harus melahirkan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Dan kedekatan kepada Tuhan harus tercermin dalam cara manusia memperlakukan manusia lainnya. Dalam perspektif Islam, hubungan antara tauhid dan kehidupan sosial memang tidak dapat dipisahkan. Tauhid melahirkan amanah, Amanah melahirkan keadilan, Keadilan melahirkan kemaslahatan, Kemaslahatan melahirkan kesejahteraan. Dan kesejahteraan yang berkeadilan menjadi salah satu fondasi peradaban. Tetapi kita harus melangkah lebih jauh.
Spiritualitas saja tidak cukup.
Spiritualitas harus diterjemahkan ke dalam etika kekuasaan, hukum, institusi, demokrasi, ekonomi dan kebijakan publik. Sebab negara tidak hanya membutuhkan manusia yang baik. Negara membutuhkan institusi yang baik dan kekuasaan yang dapat dikendalikan.
Bukan “Ruh Nusantara”, Melainkan Nilai-Nilai Yang Tumbuh dalam Sejarah
Karena itu, saya lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah “Ruh Nusantara” sebagai sebuah konsep tunggal yang seolah-olah memiliki substansi metafisis tertentu. Istilah tersebut mungkin indah secara puitis, tetapi menjadi problematis ketika digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa yang dianggap paling memahami “ruh” tersebut.
Siapa yang memiliki otoritas untuk mengatakan bahwa dirinya mengetahui Ruh Nusantara? Siapa yang menentukan siapa yang disebut manusia “sejati”? Siapa yang menentukan siapa yang memiliki “kesadaran tertinggi”? Pertanyaan tersebut penting.
Sebab gagasan yang semula dimaksudkan untuk membebaskan manusia dapat berubah menjadi legitimasi bagi lahirnya elite moral baru.
Karena itu, menurut saya, lebih tepat kita berbicara mengenai nilai-nilai spiritual agama, kebudayaan, kemanusiaan dan kebangsaan yang tumbuh, berkembang, berinteraksi dan mengalami transformasi sepanjang perjalanan sejarah Indonesia.
Indonesia mempunyai warisan sejarah dan spiritual yang sangat panjang. Tetapi warisan itu bukan satu warna. Ia merupakan hasil perjumpaan berbagai tradisi dan pengalaman sejarah. Ada kebudayaan lokal, ada berbagai tradisi keagamaan, ada pengaruh Hindu-Buddha, ada perkembangan Islam, ada tradisi Kristen dan agama-agama lainnya, ada pengalaman kolonialisme, ada perjuangan kemerdekaan, ada nasionalisme, ada demokrasi, ada Pancasila, ada konstitusionalisme. Semua itu berinteraksi dan membentuk pengalaman Indonesia. Karena itu Indonesia bukan produk satu sumber. Indonesia adalah karya bersama.
Piagam Jakarta ketika Peradabanna Dirumuskan Menjadi Kesepakatan
Salah satu bukti paling penting mengenai proses tersebut adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan merupakan rancangan penting Pembukaan UUD 1945. Bahkan dokumen resmi BPIP menyebut rancangan yang disepakati Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta tercermin kuat aspirasi para tokoh Islam, sekaligus adanya upaya mempertemukan aspirasi keagamaan dan kebangsaan.
Rumusan sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Piagam Jakarta bukan sekadar dokumen sejarah. Ia adalah salah satu bukti bahwa para pendiri bangsa berusaha menemukan titik temu di tengah perbedaan yang nyata.
Kemudian pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rumusan final Pancasila yang ditempatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam proses tersebut, rumusan sila pertama mengalami perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” BPIP menempatkan rangkaian 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni dan rumusan final 18 Agustus sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang penting bukan sekadar bahwa tujuh kata itu berubah.
Yang jauh lebih penting adalah pelajaran politik dan konstitusional di balik perubahan tersebut. Para pendiri bangsa sedang menjawab pertanyaan yang sangat besar Bagaimana sebuah bangsa yang sangat beragam dapat hidup bersama dalam satu negara? Jawabannya bukan dengan menghapus perbedaan. Jawabannya adalah kesepakatan.
Kesepakatan bukan Kekalahan
Perubahan rumusan pada 18 Agustus 1945 jangan dibaca secara sederhana sebagai kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Tetapi juga tidak boleh dipahami secara romantis seolah-olah tidak terdapat perdebatan politik dan ideologis. Yang harus kita lihat adalah kedewasaan politik para pendiri bangsa dalam menghadapi persoalan tersebut. Ada aspirasi, Ada perbedaan, Ada perdebatan, Ada keberatan. Dan kemudian ada keputusan bersama.Inilah hakikat politik kebangsaan. Kesepakatan tidak berarti semua pihak memperoleh seluruh yang mereka inginkan. Kesepakatan berarti para pihak menemukan titik temu yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung. Karena itu Kompromi konstitusional tidak selalu berarti kehilangan prinsip. Dalam kehidupan berbangsa, kompromi dapat menjadi bentuk kedewasaan politik ketika dilakukan untuk menjaga kepentingan bersama. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia harus lebih besar daripada kepentingan kelompok masing-masing.
Indonesia Dibangun Oleh Banyak Tokoh
Karena itu, sejarah Indonesia tidak boleh dipersempit menjadi sejarah satu tokoh. Soekarno mempunyai kontribusi besar. Mohammad Hatta mempunyai kontribusi besar. Ki Bagus Hadikusumo mempunyai kontribusi besar. Agus Salim mempunyai kontribusi besar. Wahid Hasyim mempunyai kontribusi besar. Kahar Muzakir mempunyai kontribusi besar. Natsir mempunyai kontribusi besar. H. Sanusi mempunyai kontribusi besar. Sjahrir mempunyai kontribusi besar. Tan Malaka mempunyai kontribusi besar. Dan masih banyak tokoh lainnya. Mereka tidak selalu sepakat.
Mereka bahkan sering berdebat keras. Tetapi mereka memberikan kontribusi terhadap sebuah cita-cita yang lebih besar daripada diri mereka sendiri Indonesia merdeka. Karena itu Indonesia tidak dibangun karena semua orang berpikir sama. Indonesia dibangun karena perbedaan pemikiran dapat dipertemukan dalam sebuah cita-cita kebangsaan.
Inilah yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Bukan pertanyaan “Siapa yang paling berjasa?” Melainkan “Nilai apa yang dapat kita wariskan bersama?”
Islam dan Indonesia Kontribusi, Bukan Klaim Kepemilikan
Islam mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perjalanan Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari sejarah yang tidak mungkin dihapus. Islam memberikan kontribusi dalam pendidikan, pergerakan sosial, pembentukan kesadaran masyarakat, perjuangan melawan kolonialisme, nasionalisme, pemikiran politik dan pembentukan dasar negara.
Tokoh-tokoh Islam hadir dalam proses yang sangat menentukan. Karena itu, mengakui kontribusi Islam adalah kewajiban sejarah. Tetapi ada perbedaan antara mengakui kontribusi dengan mengklaim kepemilikan eksklusif. Menurut saya, Islam tidak membutuhkan klaim kedua. Sebab kebesaran Islam tidak ditentukan oleh apakah Islam “memiliki” Indonesia atau tidak.
Justru kebesaran Islam terlihat ketika nilai-nilai Islam mampu memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Islam tidak harus memiliki Indonesia untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Indonesia. Islam dapat menghadirkan tauhid sebagai sumber moral, amanah sebagai etika kekuasaan, keadilan sebagai prinsip hukum,
syura sebagai etika politik, maslahat sebagai orientasi kebijakan, ukhuwah sebagai energi persaudaraan, dan rahmat sebagai orientasi kemanusiaan. Inilah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Rahmat tidak berarti menghapus perbedaan. Rahmat berarti menghadirkan kebaikan di tengah perbedaan. Rahmat tidak berarti memaksakan kehendak. Rahmat berarti menghadirkan keadilan. Rahmat tidak berarti memonopoli bangsa. Rahmat berarti memberikan manfaat kepada bangsa dan kemanusiaan.
Dari :Piagam Jakarta Menuju Politilk Peradaban
Di sinilah Piagam Jakarta memberikan pelajaran yang sangat relevan untuk politik Indonesia hari ini. Bangsa ini telah memiliki pengalaman bagaimana perbedaan gagasan dapat dipertemukan melalui proses perumusan dan musyawarah. Dalam tradisi Islam, prinsip ini dikenal melalui syura.
Allah berfirman yang artinya : “Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Musyawarah bukan berarti semua orang harus mempunyai pendapat yang sama. Justru musyawarah diperlukan karena manusia berbeda. Tujuannya bukan sekadar menentukan siapa yang menang. Tujuannya adalah mencari keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan bagi kehidupan bersama. Karena itu, politik peradaban berbeda dengan politik kekuasaan. Politik kekuasaan bertanya siapa yang berkuasa? Politik peradaban bertanya untuk apa kekuasaan digunakan? Politik kekuasaan mengejar jabatan. Politik peradaban mengejar kemaslahatan. Politik kekuasaan melihat perbedaan sebagai ancaman. Politik peradaban melihat perbedaan sebagai kenyataan yang harus dikelola secara beradab.
Demokrasi Tidak Boleh Berhenti Pada Perebutan Kekuasaan
Kita juga perlu mengkritik demokrasi yang direduksi menjadi prosedur elektoral. Pemilu penting. Pergantian kekuasaan penting. Kedaulatan rakyat penting. Tetapi demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilu, perebutan suara, perebutan jabatan, distribusi kekuasaan, transaksi politik.
Demokrasi seharusnya bergerak lebih jauh representasi, deliberasi, kebijakan, keadilan, kesejahteraan. Demokrasi tanpa etika mudah berubah menjadi kompetisi kekuasaan. Sebaliknya Demokrasi yang dibangun di atas amanah, hukum dan keadilan dapat menjadi instrumen peradaban.
Hikmah Kebijaksanaan Bukan Otoritas Elite
Karena itu, kita harus berhati-hati terhadap gagasan mengenai “otoritas hikmah kebijaksanaan.” Hikmah memang diperlukan. Tetapi hikmah tidak boleh berubah menjadi legitimasi bagi segelintir manusia untuk menganggap dirinya paling tercerahkan, paling bijaksana dan karena itu paling berhak menentukan nasib seluruh rakyat.
Sila keempat Pancasila justru menggabungkan kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, kebijaksanaan harus berjalan dalam kerangka kehidupan konstitusional. Manusia yang benar-benar bijaksana justru bersedia menerima kritik, pengawasan, hukum, transparansi, akuntabilitas, oposisi dan pembatasan kekuasaan. Sebab Kekuasaan yang memahami dirinya sebagai amanah tidak akan takut dibatasi.
Maka Politik Peradaban bukan pemerintahan sekelompok orang yang merasa dirinya paling bijaksana. Politik Peradaban adalah kekuasaan yang mampu membatasi dirinya sendiri karena menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah.
Jengga Mengganti Oligarki Kekuasaan dengan Aristokrasi Kesadaran
Kita juga perlu berhati-hati terhadap anggapan bahwa rakyat belum matang secara demokratis dan karena itu membutuhkan sekelompok manusia yang dianggap lebih sadar untuk menentukan arah bangsa. Jika rakyat dianggap tidak matang lalu kekuasaan diserahkan kepada mereka yang mengaku paling tercerahkan, kita hanya mengganti satu oligarki dengan oligarki lainnya.
Rakyat bukan objek yang harus digantikan. Rakyat adalah subjek yang harus dicerdaskan, diberdayakan, dilibatkan, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Politik peradaban tidak membangun jarak antara manusia yang dianggap “sejati” dengan rakyat biasa.
Politik peradaban justru berusaha menaikkan kualitas seluruh rakyat. Tugas negara bukan memilih siapa yang paling pantas berkuasa atas rakyat. Tugas negara adalah membangun sistem agar siapa pun yang berkuasa tetap tunduk kepada konstitusi, hukum dan kepentingan rakyat.
Spiritualitas Harus Bertemu dengan Konstitusi
Di sinilah spiritualitas menemukan bentuk politiknya. Spiritualitas memberikan arah moral. Konstitusi memberikan batas kekuasaan. Demokrasi memberikan legitimasi. Hukum memberikan kepastian dan keadilan. Institusi memberikan mekanisme pengawasan. Ekonomi memberikan basis kesejahteraan. Etika memberikan martabat.
Dan seluruhnya diarahkan kepada peradaban. Karena itu, Indonesia membutuhkan dua hal sekaligus manusia yang bermoral dan institusi yang kuat. Moralitas tanpa institusi mudah menjadi slogan. Institusi tanpa moralitas mudah menjadi mesin kekuasaan. Kita membutuhkan keduanya.
Pasal 33 Peradaban harus Terlihat dalam Kesejahteraan
Peradaban juga tidak boleh berhenti pada bahasa spiritual. Sebuah negara tidak dapat disebut berkeadaban apabila rakyatnya hidup dalam ketidakadilan. Karena itu, cita-cita peradaban harus diterjemahkan ke dalam kehidupan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 menjadi salah satu fondasi penting dalam konteks tersebut. Kekayaan alam Indonesia tidak boleh sekadar menjadi sumber akumulasi kekayaan segelintir orang.
Perekonomian harus diarahkan kepada kemakmuran rakyat. Maka rantai pemikiran kita menjadi Tauhid, Amanah, Keadilan, Tata Kelola Kekuasaan, Ekonomi Berkeadilan, Kemakmuran Rakyat, Peradaban. Politik Peradaban harus menjawab persoalan konkret Apakah rakyat memperoleh pendidikan yang baik? Apakah rakyat memperoleh pekerjaan? Apakah sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat? Apakah hukum memberikan keadilan? Apakah kekuasaan dapat diawasi? Apakah ekonomi memberikan kesempatan yang adil? Apakah generasi muda mempunyai masa depan? Jika belum, maka tugas peradaban belum selesai.
Musuh Indonesia Bukan Perbedaan
Perbedaan bukan musuh Indonesia. Perbedaan agama bukan musuh Indonesia. Perbedaan politik bukan musuh Indonesia. Perbedaan kebudayaan bukan musuh Indonesia. Yang menjadi ancaman adalah ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan. Ketika kekuasaan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Ketika demokrasi berubah menjadi transaksi. Ketika hukum kehilangan keadilan. Ketika ekonomi dikuasai oleh segelintir orang.
Ketika agama digunakan untuk membenarkan kebencian. Dan ketika identitas digunakan untuk memecah bangsa. Indonesia membutuhkan politik yang mampu mengubah perbedaan menjadi energi kebangsaan. Bukan politik yang menghapus identitas, tetapi politik yang membuat berbagai identitas dapat hidup bersama secara adil.
Dari Politik Identitas Menuju Politik Nilai
Identitas tidak perlu dihapus. Agama tidak perlu disembunyikan. Budaya tidak perlu diseragamkan. Sejarah tidak perlu diputus. Yang harus ditolak adalah penggunaan identitas untuk merendahkan dan menyingkirkan orang lain. Karena itu, kita perlu bergerak dari politik identitas menuju politik nilai.
Politik identitas bertanya “Siapa kita?” Politik nilai bertanya “Apa yang dapat kita berikan?” Bagi umat Islam, jawabannya adalah tauhid sebagai sumber moral, amanah sebagai etika kekuasaan, keadilan sebagai prinsip hukum, syura sebagai etika politik, maslahat sebagai orientasi kebijakan, dan rahmat sebagai orientasi kemanusiaan. Dengan cara demikian, Islam dapat menjadi kekuatan peradaban tanpa menjadikan Indonesia sebagai milik eksklusif kelompok tertentu.
Indonesia Adalah Karya Bersama
Pada akhirnya, kita harus kembali kepada satu kesadaran fundamental Indonesia adalah karya bersama. Bukan hanya karya Soekarno. Bukan hanya karya Hatta.
Bukan hanya karya kelompok nasionalis. Bukan hanya karya umat Islam. Bukan hanya karya satu organisasi. Indonesia adalah hasil perjuangan dan kontribusi berbagai anak bangsa. Karena itu, tidak seorang pun berhak mengklaim Indonesia sebagai milik eksklusif kelompoknya.
Tetapi setiap anak bangsa mempunyai tanggung jawab memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Di sinilah makna penting perjalanan Piagam Jakarta menuju Pembukaan UUD 1945. Para pendiri bangsa tidak menyelesaikan seluruh perbedaan. Mereka membangun kesepakatan untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Tugas generasi kita adalah menjaga kesepakatan tersebut sekaligus memperbaiki kehidupan bangsa agar cita-cita kemerdekaan benar-benar terwujud.
Dari Kesepatan Masa Lalu Menuju Kesepatan Masa Depan
Piagam Jakarta mengajarkan bahwa perbedaan dapat dirumuskan dalam sebuah kesepakatan. 18 Agustus 1945 mengajarkan bahwa kepentingan bangsa dapat ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan pemikiran tidak harus berakhir dengan perpecahan.
Dan sejarah Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada satu kelompok yang membangun bangsa ini sendirian. Maka pertanyaan kita hari ini bukan “Siapa yang paling berhak memiliki Indonesia?” Pertanyaan yang lebih penting adalah “Apa yang dapat kita berikan bersama untuk masa depan Indonesia?” Dan yang paling penting bagaimana seluruh kekayaan nilai tersebut kita satukan menjadi kekuatan untuk membangun peradaban Indonesia?
Politik Peradaban Indonesia
Politik Peradaban yang kita tawarkan bukan sekadar perubahan istilah. Ia adalah perubahan paradigma dari kekuasaan menuju amanah, dari dominasi menuju musyawarah, dari oligarki menuju keadilan, dari transaksi menuju integritas, dari eksploitasi menuju kemakmuran bersama, dari politik yang memecah menuju politik yang mempersatukan, dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif, dari negara yang kuat terhadap rakyat menuju negara yang kuat melindungi rakyat, dan dari pembangunan material menuju pembangunan manusia dan peradaban.
Paradigmanya dapat dirumuskan Tauhid. Amanah, Syura, Keadilan, Pembatasan Kekuasaan , Kemakmuran, Peradaban, Indonesia Berkah
Pada titik akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan kepada cita-cita Qur’ani :
Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur
Negeri yang baik, dengan kehidupan yang baik, masyarakat yang sejahtera, adil, bermartabat dan berada dalam naungan nilai-nilai ketuhanan.
Membangun Indonesia dengan Kesadaran Peradaban
Indonesia tidak membutuhkan satu golongan yang merasa paling memiliki Indonesia.
Indonesia membutuhkan seluruh anak bangsa yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap Indonesia. Islam tidak perlu mengklaim Indonesia untuk membuktikan kebesarannya.
Islam justru menunjukkan kebesarannya ketika mampu menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Nasionalisme tidak perlu menghapus agama. Agama tidak perlu memusuhi nasionalisme. Demokrasi tidak perlu kehilangan moralitas. Spiritualitas tidak perlu menjauh dari konstitusi. Konstitusi tidak boleh kehilangan keadilan. Ekonomi tidak boleh kehilangan kemanusiaan. Dan kekuasaan tidak boleh kehilangan amanah.
Sebab Indonesia yang kita cita-citakan bukan hanya Indonesia yang merdeka secara formal. Kita menginginkan Indonesia yang merdeka secara substantif merdeka dari ketidakadilan, merdeka dari korupsi, merdeka dari oligarki, merdeka dari kemiskinan struktural, merdeka dari penyalahgunaan kekuasaan, dan merdeka dari politik yang kehilangan tujuan moral.
Kita menginginkan Indonesia yang maju tetapi tidak kehilangan nilai; modern tetapi tidak kehilangan martabat; demokratis tetapi tidak kehilangan etika; kuat tetapi tidak menindas; dan sejahtera tanpa meninggalkan keadilan. Karena itu, tugas generasi kita bukan sekadar mempertahankan negara yang diwariskan para pendiri bangsa. Tugas kita adalah menyempurnakan cita-cita kemerdekaan menjadi sebuah peradaban.
Sebuah peradaban yang menjadikan Tauhid sebagai sumber nilai. Amanah sebagai etika kekuasaan. Syura sebagai cara mengambil keputusan. Keadilan sebagai dasar kehidupan bernegara. Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Kemakmuran rakyat sebagai tujuan ekonomi. Kemanusiaan sebagai orientasi kehidupan. Dan rahmat sebagai wajah Indonesia bagi dunia.
Pada akhirnya, kebesaran sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar ia mampu menguasai orang lain. Kebesaran bangsa ditentukan oleh seberapa besar ia mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan martabat bagi rakyatnya. Maka pertanyaan terbesar kita bukan lagi “Siapa yang paling berhak memiliki Indonesia?” Melainkan “Apa yang dapat kita sumbangkan bersama untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, lebih maju dan lebih berkeadaban?”
Sebab Indonesia bukan dibangun oleh satu orang, satu agama, satu organisasi atau satu golongan. Indonesia dibangun oleh perjumpaan dan kontribusi berbagai anak bangsa. Karena itu, kebesaran Islam tidak perlu dibuktikan dengan klaim memiliki Indonesia, tetapi dengan kemampuan menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ketika seluruh nilai terbaik anak bangsa bertemu dalam keadilan, amanah, musyawarah, kemakmuran dan kemanusiaan, maka di situlah kita menemukan arah perjalanan Indonesia :
DARI KEMERDEKAAN MENUJU PERADABAN.
DARI KEKUASAAN MENUJU AMANAH.
DARI PERBEDAAN MENUJU KESEPAKATAN.
DARI KESEPAKATAN MENUJU KEADILAN.
DARI KEADILAN MENUJU KEMAKMURAN.
DARI KEMAKMURAN MENUJU PERADABAN.
MENUJU INDONESIA BERKAH
BALDATUN TAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR (*)
