Kemacetan Dieng Dikaji Bersama UI, Polres Wonosobo Dorong Kebijakan Berbasis Data

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Lonjakan kendaraan menuju kawasan wisata Dieng menjadi persoalan yang ingin ditangani Polres Wonosobo secara lebih terukur. Bukan hanya menambah personel ketika antrean mulai terbentuk, kepolisian kini menggandeng Tim Survei Patron dari Universitas Indonesia (UI) untuk memetakan persoalan lalu lintas di kawasan tersebut.

Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) “Dieng Lancar Wisata Nyaman” yang berlangsung di Aula Endra Dharmalaksana, Kamis (20/8/2026). Forum tersebut mempertemukan kepolisian dengan pemerintah daerah, akademisi, pengelola objek wisata, pelaku usaha pariwisata, pengusaha travel, tour organizer, Paguyuban JIP Dieng, hingga penyedia jasa wisata.

Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja mengatakan, persoalan lalu lintas di Dieng tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan langkah teknis ketika kepadatan sudah terjadi. Menurutnya, kebijakan perlu disusun berdasarkan gambaran kondisi yang diperoleh melalui penelitian.

“Penyusunan kebijakan penanganan masalah Dieng harus didasarkan pada penelitian dan data empiris agar tepat sasaran,” kata Ricky dalam forum tersebut.

Hasil penelitian Patron UI nantinya akan menjadi bahan yang disampaikan kepada Bupati Wonosobo dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kajian itu diharapkan dapat menggambarkan kondisi kawasan secara lebih objektif, termasuk demografi, pola pergerakan kendaraan, persepsi masyarakat, hingga kebutuhan pelayanan wisata.

Ricky juga meminta para pihak yang terlibat memberikan informasi mengenai kondisi lapangan secara terbuka. Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan agar kajian tidak menghasilkan data yang bias dan benar-benar mencerminkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Besarnya aktivitas wisata menjadi salah satu alasan persoalan lalu lintas Dieng perlu dikaji lebih jauh. Data Satlantas Polres Wonosobo mencatat, selama libur Lebaran 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata Dieng mencapai 530.150 orang. Pada periode yang sama, lebih dari 21.500 kendaraan roda dua dan roda empat tercatat menuju kawasan tersebut.

Kasat Lantas Polres Wonosobo AKP Seno Hartanto menyebut persoalan utama berada pada ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan dan lahan parkir.

Jalur yang sempit, memiliki banyak tanjakan dan berkelok membuat gangguan terhadap satu kendaraan saja dapat berdampak pada arus secara keseluruhan. Kendaraan yang mogok, misalnya, berpotensi membuat antrean dari dua arah.

Kondisi semakin sulit ketika sebagian pengendara berusaha mengambil jalur berlawanan untuk melewati antrean. Ketika kendaraan dari arah berlawanan bertemu, arus dapat berhenti dan menyebabkan kepadatan semakin panjang.

Sembari menunggu hasil kajian, kepolisian tetap melakukan langkah antisipasi di lapangan. Personel Satlantas ditempatkan sejak dini di sejumlah lokasi yang selama ini menjadi titik sumber kepadatan, seperti Pintu Langit, Gardu Pandang, Batu Angkruk, Watu Angkruk dan Sikapuk.

Pengamanan juga diperkuat pada ruas dengan kemiringan sekitar 15 persen. Polisi menyiapkan ganjal kendaraan serta kendaraan derek di sekitar Pos Gardu Pandang untuk menangani kendaraan yang mogok atau tidak kuat melewati tanjakan.

Koordinasi dengan petugas parkir di setiap objek wisata turut dilakukan. Langkah ini ditujukan agar aktivitas kendaraan yang keluar-masuk area wisata tidak sampai menghambat arus kendaraan di jalur utama.

Namun, forum tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemacetan Dieng tidak bisa dibebankan kepada kepolisian semata. Sejumlah instansi menawarkan pendekatan berbeda untuk mengurangi tekanan kendaraan di kawasan wisata.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan pembangunan kantong parkir berkapasitas besar yang dilengkapi koneksi transportasi shuttle. Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendorong perubahan pola pengembangan wisata dari mass tourism menuju quality tourism dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan.

Dari kalangan akademisi, Dr. Ahmad Khoiri membagi penanganan kemacetan Dieng ke dalam tiga level. Penanganan mikro dilakukan melalui rekayasa lalu lintas ketika kepadatan terjadi. Pada level mezo, solusi diarahkan pada pembatasan kendaraan pribadi, penyediaan kantong parkir, serta shuttle publik.

Sementara pada level makro, diperlukan penataan ruang dalam jangka panjang. Menurutnya, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata harus memperhitungkan kemampuan infrastruktur dalam menampung aktivitas yang terus meningkat.

Ahmad juga menekankan pentingnya penyatuan data antarinstansi. Data mengenai volume dan kecepatan kendaraan, kapasitas jalan, asal dan tujuan wisatawan, kondisi infrastruktur, hingga angkutan umum dinilai perlu diintegrasikan.

Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Sistem pemantauan lalu lintas secara real-time dan reservasi perjalanan yang terintegrasi dinilai berpotensi membantu mengatur pergerakan kendaraan sebelum kepadatan terjadi.

Rangkaian pembahasan tersebut menjadi pijakan awal bagi Polres Wonosobo untuk menggeser pola penanganan kemacetan di Dieng. Pengaturan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi tugas utama kepolisian, tetapi penyelesaiannya diarahkan agar tidak berhenti pada respons ketika kemacetan sudah terjadi.

Melalui kajian Patron UI dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Polres Wonosobo mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terukur. Target akhirnya bukan hanya membuat arus kendaraan kembali bergerak saat terjadi antrean, tetapi membangun sistem transportasi wisata yang aman, nyaman, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dan tetap sesuai dengan daya dukung kawasan Dieng. (Aris)