OTT PALI dan Muara Enim: Alarm Keras bagi Tata Kelola Pemerintahan

Oleh : Sudarta Salman, S. E., M. M. 

Dosen Bisnis dan Perekonomian Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

KoranRakyat.co.id —-Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan di Sumatera Selatan, yakni OTT terhadap Wakil Bupati PALI dan Bupati Muara Enim, kembali mengingatkan kita bahwa persoalan korupsi di daerah belum berhenti pada tataran peringatan. Ia terus muncul sebagai gejala serius dari lemahnya tata kelola pemerintahan, rapuhnya pengawasan internal, dan masih kuatnya praktik relasi transaksional dalam pengurusan proyek publik.

Bagi masyarakat, peristiwa seperti ini bukan sekadar berita hukum, melainkan sinyal bahwa sistem pemerintahan daerah masih menyimpan banyak celah. Dalam negara demokrasi, kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya menjadi simbol kepemimpinan publik yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Jabatan mereka bukan sekadar posisi politik, melainkan mandat untuk mengelola anggaran, pelayanan publik, dan arah pembangunan secara jujur. Karena itu, ketika seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah terjaring OTT, yang dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Kasus PALI dan Muara Enim memperlihatkan bahwa problem korupsi di daerah sering kali terkait dengan sektor yang paling rawan, yaitu pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan, dan pengambilan keputusan yang membuka ruang negosiasi gelap.

Di titik inilah tata kelola yang lemah menjadi lahan subur bagi penyimpangan. Prosedur mungkin ada, tetapi pengawasan tidak berjalan efektif. Aturan mungkin tertulis, tetapi integritas pelaksana tidak sejalan dengan norma yang dibuat. Akibatnya, jabatan publik dipakai bukan sebagai alat pelayanan, melainkan sebagai instrumen memperdagangkan kewenangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. OTT memang penting sebagai efek kejut, tetapi efek jangka panjangnya baru terasa jika dibarengi pembenahan sistem. Pemerintah daerah perlu memperkuat transparansi dalam proses perencanaan dan pengadaan, memastikan seluruh tahapan proyek dapat diawasi publik, serta menutup ruang diskresi yang berlebihan pada pejabat tertentu.

Semakin tertutup sebuah proses, semakin besar kemungkinan penyimpangan terjadi tanpa terdeteksi. Selain itu, pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah harus dibangun secara lebih serius. Inspektorat daerah tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur birokrasi, tetapi harus diberi kewenangan, independensi, dan dukungan sumber daya yang memadai.

Demikian pula DPRD sebagai lembaga pengawas politik harus menjalankan fungsi kontrol secara lebih substantif, bukan sekadar formalitas. Bila pengawasan internal dan eksternal sama-sama lemah, maka pejabat yang menyalahgunakan kewenangan akan merasa aman karena tidak ada mekanisme koreksi yang efektif.

Di sisi lain, peristiwa ini juga menyingkap pentingnya budaya integritas dalam birokrasi. Sistem yang baik akan tetap rapuh jika diisi oleh pejabat yang tidak memiliki komitmen etis. Karena itu, pembinaan aparatur tidak boleh hanya berhenti pada pelatihan administratif, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter, disiplin moral, dan keberanian untuk menolak praktik curang. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjadi teladan, sebab perilaku mereka biasanya diikuti oleh jajaran di bawahnya. (*)

Masyarakat pun memiliki peran penting. Pengawasan publik melalui media, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan kelompok warga harus terus diperkuat. Aspirasi warga, laporan dugaan penyimpangan, dan kontrol sosial terhadap proyek-proyek daerah adalah bagian dari ekosistem antikorupsi.

Pemerintahan yang sehat justru tumbuh ketika rakyat merasa memiliki hak untuk bertanya, memantau, dan mengoreksi kebijakan yang dijalankan atas nama mereka. OTT di PALI dan Muara Enim seharusnya menjadi momentum koreksi bersama.

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh elemen birokrasi perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi menyeluruh atas sistem pengawasan, pola rekrutmen pejabat, dan mekanisme distribusi proyek. Jika tidak, maka peristiwa serupa akan terus berulang dengan nama dan lokasi yang berbeda, tetapi pola yang sama.

Pada akhirnya, korupsi di daerah bukan hanya soal individu yang tergoda, tetapi juga soal sistem yang memberi peluang, budaya yang membiarkan, dan pengawasan yang gagal bekerja. Karena itu, jawaban atas kasus seperti PALI dan Muara Enim bukan hanya penegakan hukum, melainkan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.

Pemerintahan daerah yang bersih tidak lahir dari slogan, melainkan dari sistem yang transparan, pengawasan yang kuat, dan kepemimpinan yang berani menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi.(*)