Ancaman Siber Meningkat, Pemkab Wonosobo Perkuat Tata Kelola Digital di Era AI

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Digital Leadership Forum (DLF) 2026 yang mengusung tema “Transformasi Digital Pemerintah Daerah di Era AI dan Ancaman Siber” digelar Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Ruang Mangunkusuma Setda Wonosobo, Senin (20/4/2026).

Forum ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital yang aman, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam forum tersebut, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sri Boentaran, menyoroti bahwa transformasi digital pemerintah kini telah memasuki fase baru, yakni peralihan dari digitalisasi layanan (SPBE 1.0) menuju pemerintahan digital berbasis dampak (SPBE 2.0).

Ia menjelaskan bahwa pada fase ini, layanan publik dituntut lebih berorientasi pada kebutuhan pengguna, bersifat proaktif, serta terintegrasi melalui infrastruktur digital yang kuat.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), menurutnya, menjadi katalis utama dalam mempercepat perubahan tersebut. Teknologi ini memungkinkan layanan publik menjadi lebih prediktif dan efisien, mulai dari penggunaan chatbot, sistem validasi otomatis, hingga analisis kebijakan berbasis data. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan adanya berbagai risiko baru yang menyertai penggunaan AI.

“Transformasi digital tanpa tata kelola yang kuat justru dapat membuka celah kerentanan yang lebih besar,” tegasnya.

Sri juga mengungkapkan bahwa sektor pemerintahan menjadi salah satu target utama dalam ancaman siber. Data nasional mencatat lebih dari 330 juta anomali trafik siber sepanjang 2024, dengan potensi risiko seperti bias algoritma, manipulasi data, hingga serangan teknis seperti prompt injection dan memory poisoning.

“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif seluruh aparatur dalam menjaga keamanan informasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo, Khristiana Dhewi, memaparkan kondisi aktual implementasi digitalisasi di daerah. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 341 aplikasi yang digunakan hingga tingkat desa, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan dikelola secara optimal.

Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman siber sepanjang 2025, terutama akibat serangan SEO injection terkait judi online yang menyasar subdomain pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu penyebab utama kerentanan tersebut adalah lemahnya pengelolaan keamanan, termasuk penggunaan kata sandi yang kurang kuat.

“Permasalahan kita bukan hanya banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana memastikan setiap sistem itu relevan, terintegrasi, dan aman,” jelasnya.

Sebagai langkah strategis, Pemkab Wonosobo telah melakukan sejumlah upaya, seperti penerapan standar keamanan berbasis SPBE, penertiban pengembangan aplikasi baru, serta konsolidasi server ke pusat data pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan pula penguatan pelindungan data pribadi, penyusunan pedoman etika penggunaan AI, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran keamanan siber.

Di sisi lain, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam arahannya menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai solusi nyata dalam pembangunan daerah. Ia menilai bahwa adopsi AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus kualitas layanan publik.

“Teknologi harus menjadi solusi nyata bagi tantangan pembangunan. Kita ingin menghadirkan birokrasi yang cepat, tepat, dan responsif, tetapi tetap menjunjung tinggi integritas dan keamanan informasi,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan AI mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen serta mempercepat proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, transformasi digital harus dilaksanakan secara terencana dan menjangkau hingga ke tingkat desa.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ancaman siber yang semakin kompleks harus menjadi perhatian serius seluruh aparatur pemerintah.

“Data yang kita kelola adalah amanah rakyat. Menjaganya adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang disiplin serta peka terhadap risiko digital.

“Transformasi digital harus menghasilkan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman, terpercaya, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pintanya.

Dengan penguatan sinergi lintas sektor dan koordinasi yang berkelanjutan, Pemkab Wonosobo optimistis mampu mewujudkan transformasi digital yang aman, terintegrasi, dan berkualitas.

“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya kedaulatan digital Wonosobo yang bermartabat,” tutup Afif. (Diskominfo Wonosobo/Aris)