Ketika Anggaran Kehilangan Rasa Malu
Oleh : Dr. Drs. A. Rifai Abun, S.H., M.Hum., MH
Pensiunan Dosen UIN Raden Fatah Palembang
KoranRakyat.co.id—Rencana pengadaan dua unit meja bilyar oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan mungkin tampak sebagai perkara kecil. Nilainya tidak spektakuler, dampaknya tidak langsung terasa. Namun justru di situlah persoalannya. Dalam politik anggaran, yang kecil sering kali membuka wajah yang besar: cara berpikir kekuasaan. Dalam konteks ini muncul pertanyaan yang patut diajukan bukanlah “bolehkah ini dianggarkan?”, melainkan “pantaskah ini dilakukan?”. Di tengah masyarakat yang masih berhadapan dengan persoalan pendidikan, layanan kesehatan, dan tekanan ekonomi, keputusan semacam ini terasa janggal. Bukan karena masyarakat anti terhadap fasilitas atau kenyamanan, melainkan karena ada hirarki kepentingan yang dilanggar. Ada urutan prioritas yang terasa dibalik. Ketika kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, kehadiran fasilitas yang bersifat sekunder menjadi simbol ketidakpekaan.
Anggaran publik, dalam pengertian paling sederhana, adalah cermin keberpihakan. Ia menunjukkan kepada siapa negara—atau dalam hal ini pemerintah daerah—memberi perhatian lebih dulu. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan selalu membawa pesan moral. Ia bukan sekadar angka, tetapi juga pernyataan politik: siapa yang dianggap penting, dan siapa yang harus menunggu. Masalahnya, pesan yang terbaca dari kebijakan ini justru membingungkan.
Dalam teori kebijakan publik, anggaran kerap dipahami sebagai bentuk konkret dari pilihan politik. Aaron Wildavsky menyebutnya sebagai ekspresi prioritas: apa yang dibiayai adalah apa yang dianggap penting. Maka ketika fasilitas seperti meja bilyar masuk dalam daftar belanja, publik tidak keliru jika bertanya: kepentingan siapa yang sedang didahulukan?
Jawaban formal mungkin sederhana: semua sudah sesuai prosedur. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada mekanisme yang disimpang. Tetapi politik tidak pernah berhenti pada prosedur. Ia selalu berhadapan dengan satu ukuran yang lebih sulit: kepantasan.
Dan di sinilah masalah mulai terlihat.
Dalam ruang kekuasaan, standar kepantasan sering kali mengalami distorsi. Apa yang terasa biasa di dalam, bisa terasa berlebihan di luar. Apa yang dianggap wajar oleh elite, bisa dianggap tidak sensitif oleh publik. Perbedaan ini bukan sekadar soal persepsi, melainkan soal jarak. Jarak antara pengambil kebijakan dan realitas sosial yang mereka wakili. Jarak ini tidak selalu tampak, tetapi dampaknya nyata. Ia membuat pengambil kebijakan kehilangan sensitivitas terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan tidak lagi lahir dari empati, melainkan dari kebiasaan. Apa yang dianggap normal di dalam institusi perlahan menggantikan standar kepantasan publik. Herbert Simon pernah mengingatkan bahwa manusia tidak selalu mengambil keputusan secara rasional penuh. Kita bekerja dalam keterbatasan—bounded rationality. Dalam konteks kekuasaan, keterbatasan ini bisa berubah menjadi bias struktural. Keputusan diambil bukan berdasarkan apa yang paling dibutuhkan publik, tetapi apa yang terasa cukup masuk akal dalam lingkungan internal.
Meja bilyar, dalam kerangka ini, bisa saja tampak masuk akal. Ia bisa dibenarkan sebagai fasilitas penunjang, ruang relaksasi, atau bagian dari kenyamanan kerja. Namun rasionalitas internal semacam ini menjadi bermasalah ketika ia dipaksakan sebagai rasionalitas publik. Publik tidak hidup dalam ruang yang sama. Bagi masyarakat, anggaran bukan soal kenyamanan, tetapi soal kebutuhan. Bukan soal fasilitas tambahan, tetapi soal akses dasar. Ketika dua cara pandang ini bertemu, yang muncul bukan sekadar perbedaan, melainkan ketegangan. Dan ketegangan itu, jika terus dibiarkan, akan berubah menjadi krisis kepercayaan. Dalam jangka pendek, ia mungkin hanya memicu kritik dan polemik. Tetapi dalam jangka panjang, ia menggerus sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama dalam demokrasi. Tanpanya, setiap kebijakan akan selalu dicurigai, bahkan sebelum dipahami.
Masalah ini semakin kompleks ketika transparansi dijadikan tameng. Anggaran dibuka, angka-angka dipublikasikan, dan semua dianggap selesai. Seolah-olah keterbukaan otomatis berarti akuntabilitas, padahal tidak.Transparansi hanya menjawab “apa”. Ia tidak menjawab “mengapa”. Publik tahu bahwa meja bilyar dianggarkan, tetapi tidak pernah benar-benar diyakinkan mengapa itu layak diprioritaskan. Tanpa penjelasan yang masuk akal, transparansi berubah menjadi formalitas—bukan jembatan, melainkan sekat. Di titik ini, politik kehilangan dimensinya yang paling penting: komunikasi dengan publik.
Jürgen Habermas menyebut legitimasi lahir dari rasionalitas komunikatif—kemampuan kebijakan untuk diterima secara masuk akal oleh masyarakat. Ketika kebijakan gagal memenuhi standar ini, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi. Bukan karena aturan dilanggar, tetapi karena akal sehat diabaikan. Kasus meja bilyar ini, dengan demikian, bukan sekadar anomali. Ia adalah gejala. Gejala bahwa politik anggaran mulai kehilangan sensitivitas. Gejala bahwa prioritas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan publik, tetapi oleh preferensi internal yang sulit diuji dari luar. Dan yang paling mengkhawatirkan, gejala bahwa rasa malu—sebagai rem moral—perlahan menghilang. Padahal, dalam politik, rasa malu memiliki fungsi penting. Ia menjaga agar kekuasaan tidak melampaui batas kepantasan. Ia menjadi pengingat bahwa setiap keputusan publik selalu berada di bawah sorotan moral masyarakat.
Ketika rasa malu hilang, maka yang tersisa hanyalah legalitas tanpa etika. Lebih jauh, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran yang lebih dalam: depolitisasi kepentingan publik. Isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tidak lagi menjadi pusat gravitasi dalam perdebatan anggaran. Mereka tergeser oleh keputusan-keputusan yang, meskipun kecil secara nominal, besar secara simbolik. Simbol itulah yang dibaca publik, dan simbol itu pula yang membentuk persepsi tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Ketika simbol yang muncul adalah ketidakpekaan, maka pesan yang diterima publik juga jelas: bahwa ada jarak antara mereka yang memutuskan dan mereka yang merasakan. Jika simbol yang muncul terus seperti ini, maka tidak mengherankan jika publik mulai menjauh. Mereka tidak lagi melihat politik sebagai ruang representasi, melainkan sebagai arena yang asing—bahkan kadang terasa sinis.
Jika ini dibiarkan, dampaknya tidak sederhana. Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, dimulai dari hilangnya kepercayaan, diikuti oleh apatisme, dan pada akhirnya ketidakpedulian. Dan ketika publik sudah tidak peduli, di situlah demokrasi kehilangan rohnya. Karena itu, persoalan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia harus menjadi titik balik. Bukan hanya untuk mengoreksi satu kebijakan, tetapi untuk merefleksikan cara berpikir dalam politik anggaran.
DPRD sebagai lembaga representatif perlu bertanya ulang: untuk siapa anggaran ini disusun? Apakah setiap keputusan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh kenyamanan internal?. Pertanyaan ini penting, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengembalikan arah. Sebab tanpa refleksi, kesalahan yang sama akan terus berulang—mungkin dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan substansi yang sama. Pada akhirnya, politik anggaran selalu tentang pilihan. Memilih antara yang penting dan yang sekunder. Memilih antara yang mendesak dan yang bisa ditunda. Memilih antara keberpihakan dan kepentingan.
Di sanalah akal sehat seharusnya bekerja. Akal sehat tidak membutuhkan teori yang rumit. Ia cukup bertanya: apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini tepat dilakukan sekarang? Apakah ini sejalan dengan kondisi masyarakat?. Jika pertanyaan-pertanyaan sederhana ini tidak lagi menjadi dasar, maka yang terjadi adalah penyimpangan yang pelan tetapi pasti. Dan jika akal sehat itu terus dikalahkan, maka yang dipertaruhkan bukan lagi soal meja bilyar. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik—sesuatu yang jauh lebih mahal, dan jauh lebih sulit untuk dipulihkan. (*)
