18 November 2026

OKU Tumbuh, Mengapa Kemiskinan Masih Bertahan?

Oleh : Jhonie Tupandga

Statistisi Ahli Madya BPS OKU

KoranRakyat.co.id —-Setiap tahun, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menerima kabar yang menggembirakan. Berbagai indikator makro ekonomi menunjukkan kinerja yang positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus meningkat, mencerminkan bertambahnya aktivitas produksi barang dan jasa di daerah ini.

Pada tahun 2025, ekonomi OKU tumbuh sebesar 5,26 persen. Setelah sempat mengalami kontraksi sebesar -0,01 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, perekonomian daerah berhasil pulih dan kembali berada pada jalur pertumbuhan yang stabil. Bahkan pada Triwulan II tahun 2026, pertumbuhan ekonomi masih tercatat sebesar 5,04 persen.Sepintas, capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian OKU berada dalam kondisi yang baik.

Namun di balik angka pertumbuhan yang cukup mengesankan itu, masih tersimpan pertanyaan penting yang patut menjadi perhatian bersama. Mengapa ketika ekonomi daerah tumbuh di atas lima persen, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 9,48 persen?

Dengan jumlah penduduk sekitar 386 ribu jiwa, persentase tersebut berarti masih terdapat sekitar 36 ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanyaan ini penting karena dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering diasosiasikan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar aktivitas ekonomi yang tercipta, semakin banyak pula peluang kerja dan pendapatan yang diharapkan muncul. Namun dalam praktiknya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak selalu berjalan secara otomatis. Tidak semua pertumbuhan menghasilkan pemerataan, dan tidak semua kenaikan PDRB mampu langsung memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin.

Berikut Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten OKU tahun  2020-2025 :

dok/ist

Sumber : publikasi PDRB Kab OKU menurut Lapangan Usaha

Untuk memahami fenomena tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang sebenarnya diukur oleh PDRB. PDRB merupakan indikator agregat yang mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah, bukan ukuran langsung kesejahteraan rata-rata penduduk. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan seberapa besar “kue ekonomi” yang dihasilkan suatu daerah, tetapi tidak menjelaskan bagaimana kue tersebut dibagikan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan PDRB tidak selalu berarti seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaat pertumbuhan secara merata. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi dapat terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil pelaku ekonomi. Akibatnya, nilai output daerah meningkat, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas menjadi terbatas.

Di sinilah perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Secara statistik, ekonomi dapat tumbuh dengan cepat karena meningkatnya produksi dan investasi. Namun pada saat yang sama, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, modal usaha, pendidikan berkualitas, maupun peluang ekonomi yang produktif. Kondisi seperti inilah yang dalam literatur ekonomi pembangunan sering disebut sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif, yaitu pertumbuhan yang berhasil meningkatkan output ekonomi tetapi belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara proporsional.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut.Jawabannya dapat ditelusuri dari struktur ekonomi Kabupaten OKU. Selama ini, pertumbuhan ekonomi daerah relatif banyak ditopang oleh sektor-sektor yang bersifat padat modal, seperti pertambangan, konstruksi, dan perdagangan skala besar. Sektor-sektor ini mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Namun, kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja relatif lebih terbatas dibandingkan sektor padat karya.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, sektor padat modal dapat terus tumbuh melalui investasi peralatan, teknologi, dan modal fisik tanpa harus menambah jumlah pekerja secara proporsional. Akibatnya, pertumbuhan output yang tinggi tidak selalu disertai oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Sementara itu, sebagian besar masyarakat berpendapatan rendah di OKU memperoleh penghidupan dari sektor-sektor tradisional seperti pertanian rakyat, perdagangan mikro, usaha informal, serta berbagai pekerjaan harian dengan produktivitas yang relatif rendah. Kelompok inilah yang justru paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Petani karet rakyat, misalnya, harus menghadapi fluktuasi harga komoditas yang tidak menentu.

Di sisi lain, biaya produksi seperti pupuk dan sarana pertanian lainnya cenderung meningkat. Pelaku UMKM juga menghadapi kendala akses modal, pemasaran, dan pengembangan usaha. Akibatnya, pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat bawah berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor utama pembentuk PDRB.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi agregat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ketika sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat miskin, manfaat pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, tingginya pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan lambatnya penurunan kemiskinan.

Jika dilihat dari indikator ketimpangan, kondisi OKU memang tampak relatif baik. Nilai Gini Ratio yang berada pada kisaran 0,29 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tergolong rendah hingga sedang. Akan tetapi, angka tersebut tidak selalu mampu menggambarkan seluruh dimensi kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan kondisi sosial ekonomi antar kelompok masyarakat masih cukup nyata. Kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, layanan keuangan, teknologi, dan aset produktif. Kelompok menengah memiliki kondisi yang relatif lebih stabil, meskipun masih rentan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat. Sementara itu, kelompok berpendapatan rendah menghadapi ketidakpastian pendapatan yang tinggi serta keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan.

Kerentanan tersebut tercermin dalam pola konsumsi rumah tangga. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa kelompok pendapatan rendah masih mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang untuk investasi pendidikan, kesehatan, maupun tabungan masih sangat terbatas. Akibatnya, kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya akan lebih cepat menurunkan kesejahteraan kelompok bawah dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih mampu.

Lebih jauh lagi, ketimpangan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, modal usaha, informasi, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya tersebut akan lebih mudah memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dibandingkan mereka yang berada dalam kondisi serba terbatas. Kondisi ini juga tercermin pada indikator pembangunan manusia. Rata-rata lama sekolah penduduk OKU masih berada pada kisaran 9,07 tahun atau setara dengan tingkat pendidikan SMP.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,47 memang menunjukkan kategori tinggi, tetapi masih menyisakan ruang perbaikan yang cukup besar, khususnya pada aspek pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Padahal, dalam ekonomi modern, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Ketika sebagian besar penduduk hanya memiliki tingkat pendidikan menengah pertama, sementara struktur ekonomi semakin menuntut keterampilan yang lebih tinggi, maka risiko tertinggal dari proses pembangunan juga semakin besar.

Dengan demikian, persoalan utama pembangunan OKU sesungguhnya bukan terletak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan telah terjadi dan bahkan relatif konsisten. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada pada lapisan terbawah struktur ekonomi daerah. Karena itu, agenda pembangunan ke depan perlu lebih berorientasi pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat investasi pada pembangunan manusia. Peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin, perluasan program beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, manfaat pertumbuhan akan terus terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal pendidikan yang lebih baik.

Kedua, petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal perlu ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan ekonomi daerah. Kemudahan akses pembiayaan, dukungan teknologi, perbaikan akses pasar, serta penguatan hilirisasi komoditas pertanian dan perkebunan menjadi sangat penting. Komoditas yang dihasilkan masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian lokal. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah perlu didorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan kompetensi yang ada.

Ketiga, perencanaan pembangunan harus semakin berbasis pada data yang akurat dan terintegrasi. Data dari Susenas, DTSEN, Regsosek, maupun berbagai data sektoral lainnya harus menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.

Dengan pendekatan berbasis data, sumber daya pembangunan dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperluas akses pendidikan, dan membuka peluang yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kabupaten OKU patut berbangga karena mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Namun angka pertumbuhan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir pembangunan. Tujuan sesungguhnya adalah berkurangnya kemiskinan, menyempitnya kesenjangan kesempatan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Selama masih terdapat puluhan ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, pertanyaan “OKU tumbuh, mengapa kemiskinan masih bertahan?” akan tetap relevan untuk diajukan. Bukan untuk meragukan capaian pembangunan yang telah diraih, melainkan untuk memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat OKU. (*)