Cari Akar Persoalan Stunting, Pemkab Wonosobo Evaluasi Intervensi di Daerah Prioritas
Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan mengevaluasi penanganan stunting secara lebih mendalam dengan menelusuri kondisi keluarga yang memiliki balita berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Langkah ini dilakukan menyusul belum optimalnya penurunan prevalensi stunting, sehingga pola intervensi yang selama ini berjalan dinilai perlu diperbaiki.
Evaluasi tersebut dibahas dalam pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Wonosobo di Pendopo Selatan, Selasa (10/11/2026). Pembahasan tidak hanya menyangkut pemenuhan gizi, tetapi juga ketepatan data sasaran, pola pengasuhan, sanitasi, kondisi lingkungan, hingga efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat keluarga.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menilai, stagnasi angka stunting harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus terlihat dari perubahan kondisi kesehatan anak.
“Kita harus jujur melihat kondisi yang sedang kita hadapi. Prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo masih menunjukkan kecenderungan stagnan. Ini menjadi alarm bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita terus menjalankan rutinitas kegiatan yang sama, tetapi berharap memperoleh hasil yang berbeda,” tegas Afif.
Ia meminta TPPS melakukan evaluasi secara terbuka untuk menemukan kelemahan program, terutama pada pelaksanaan intervensi yang belum menjangkau keluarga sasaran secara tepat.
Afif juga mengingatkan bahwa persoalan stunting memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan keluarga. Selain kesehatan dan asupan gizi, kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, sanitasi, serta pola pengasuhan turut memengaruhi tumbuh kembang anak.
Karena itu, camat, kepala puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta kader Posyandu diminta memperkuat pendampingan langsung. Salah satunya dengan menelusuri balita yang tidak rutin mengikuti pelayanan Posyandu agar potensi gangguan pertumbuhan dapat diketahui lebih awal.
“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Persoalan ini bukan semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas keluarga, pendidikan, lingkungan, ketahanan pangan, kondisi sosial ekonomi, dan pola pengasuhan,” ujarnya.
Pencegahan, lanjut Afif, juga harus dimulai jauh sebelum anak dilahirkan. Edukasi gizi dan kesehatan reproduksi bagi remaja, pencegahan anemia, pendampingan calon pengantin, hingga pemantauan kesehatan ibu hamil menjadi bagian dari upaya memutus risiko stunting sejak hulu.
Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Kerja sama itu mencakup pembinaan calon pengantin, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan keterlibatan ayah melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) dan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Afif menekankan, keterlibatan ayah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Peran tersebut juga mencakup pendampingan istri selama kehamilan, perhatian terhadap kecukupan gizi, dan keterlibatan dalam pengasuhan anak.
“Ayah tidak cukup hanya hadir sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus mendampingi istri selama kehamilan, memperhatikan gizi keluarga, dan terlibat dalam pengasuhan anak,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, SKM., M.Kes., menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Wonosobo berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 masih berada di angka 23,9 persen.
Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan intervensi secara berkelanjutan, terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta gizi.
Menurut Yuni, pengukuran pertumbuhan secara berkala penting untuk mendeteksi lebih dini anak yang mengalami gangguan pertumbuhan. Dengan begitu, penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan kondisi keluarganya.
Upaya pencegahan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pemenuhan gizi remaja dan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, hingga pemantauan perkembangan balita. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader, dan keluarga.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo Tono Prihatono mengungkapkan, pemerintah daerah akan memprioritaskan evaluasi di wilayah yang masih memiliki angka stunting relatif tinggi. Penelusuran dilakukan hingga tingkat individu untuk mengetahui intervensi yang sudah diterima setiap balita dan kebutuhan yang belum terpenuhi.
“Arahan Pak Bupati jelas, kita dorong untuk membedah persoalan di lokasi-lokasi yang menjadi kantong stunting tersebut,” jelas Tono.
Menurutnya, pemberian makanan tambahan maupun intervensi gizi lainnya tetap penting. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan faktor lain yang mungkin menjadi penyebab gangguan pertumbuhan anak.
“Kita harus melihat, jangan-jangan masalahnya bukan hanya pada makanannya, tetapi ada faktor lain di luar itu. Bisa dari pola asuh, kondisi lingkungan, sanitasi, kualitas air bersih, atau faktor kesehatan lainnya,” ungkapnya.
Kondisi geografis Wonosobo yang didominasi wilayah pegunungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pendampingan keluarga. Keterbatasan akses pelayanan di sejumlah wilayah dapat memengaruhi keberlanjutan pemantauan kesehatan dan pengasuhan anak.
Untuk itu, Bappeda akan mendorong penelusuran data secara lebih terperinci bersama pihak terkait. Evaluasi akan mencakup identitas balita sasaran, jenis bantuan atau intervensi yang telah diterima, serta kebutuhan yang belum terlayani.
“Kita akan bedah bersama persoalannya, siapa saja balita yang menjadi sasaran, sudah menerima intervensi apa, dan apa yang belum mereka terima. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat setelah rapat ini,” terang Tono.
Selain persoalan ketepatan sasaran, pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas juga menjadi perhatian. Berdasarkan evaluasi tahun 2026, realisasi anggaran PMT BOK pada triwulan pertama baru mencapai 3,8 persen.
Capaian tersebut dinilai perlu dibenahi melalui perbaikan perencanaan, proses pengadaan, dan administrasi. Bappeda mendorong adanya standardisasi mekanisme pengadaan PMT lokal serta koordinasi yang lebih kuat antarpetugas agar penyalurannya dapat berlangsung tepat waktu dan berkesinambungan.
Sementara itu, jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita stunting menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Agustus 2026, dari 8.028 balita stunting yang tercatat, sebanyak 3.944 anak atau 49,1 persen telah mendapatkan program tersebut.
Persentase penerima MBG pada kelompok balita stunting meningkat dari 11,2 persen pada Januari menjadi 49,1 persen pada Agustus 2026. Meski demikian, perluasan cakupan dan validasi data masih diperlukan agar seluruh anak yang membutuhkan dapat memperoleh intervensi.
Tono menambahkan, pemerintah daerah juga akan mempelajari praktik baik penanganan stunting dari daerah lain. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan karakteristik geografis, kondisi sosial, dan kebiasaan masyarakat Wonosobo.
Melalui evaluasi hingga tingkat keluarga, pemerintah daerah berharap penanganan stunting tidak lagi sebatas menjalankan program, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi setiap keluarga sasaran. (Diskominfo Wonosobo/Aris)
