Hembusan Arus Perubahan Yang Terhadang Tanwir Muhammadiyah di Palu, November 2026: Catatan Seorang Peserta  

Oleh: Dr. Ir. Mukhatrudin Muchsiri, MP.

Rektor Muhammadiyah Ahmad  Dahlan (UM-AD) Palembang

Palu, Kota yang Pernah Retak dan Bangkit Kembali

KoranRakyat.co.id  —Palu tidak dipilih secara kebetulan. Kota ini pernah retak. Pada 28 September 2018, bumi mengguncang, laut naik, dan tanah melikuifaksi. Ribuan jiwa hilang. Namun hari ini, Palu berdiri lagi. Jembatan kuningnya kembali membentang. Pantai Talise kembali ramai. Orang-orangnya kembali tersenyum.

Maka ketika Tanwir Muhammadiyah digelar di Palu pada 13-15 November 2026, kota ini menjadi metafora yang sempurna. Muhammadiyah pun sedang berada di persimpangan: antara ingin melangkah berubah, atau tetap bertahan pada dinding yang selama ini membentenginaya.

Saya duduk di antara ribuan peserta. Mendengarkan pidato iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir,M.Si. Pidato itu bukan sekadar sambutan. Ia adalah peta jalan. Ia adalah cermin. Ia adalah sekaligus rem dan gas. Di dalam pidato itu, terungkap beberapa usulan yang berhembus kencang dari bawah, dari daerah, dari warga, dari generasi muda. Usulan-usulan itu bagaikan angin. Angin perubahan. Tetapi angin itu kemudian berhadapan dengan sebuah dinding: dinding kepemimpinan konservatif yang beralasan, yang berhati-hati, yang ingin menjaga agar Muhammadiyah tidak retak.

Artikel ini mencoba merekam hembusan itu. Bukan untuk menghakimi. Tetapi untuk memahami: mengapa perubahan itu selalu datang dengan desakan, dan mengapa kepemimpinan selalu menjawabnya dengan kehati-hatian?

Tanwir Permusyawaratan Tertinggi Di bawah Muktamar

Bagi orang luar, Tanwir mungkin terdengar asing. Tetapi bagi warga Muhammadiyah, Tanwir adalah denyut nadi kedua setelah Muktamar.Jika Muktamar adalah “pemilu raya” lima tahunan yang memilih pemimpin dan menetapkan garis besar perjuangan, maka Tanwir adalah “sidang tahunan” yang mengevaluasi, mengoreksi, dan memutuskan hal-hal yang mendesak di antara dua Muktamar.

Di Tanwirlah, suara-suara daerah bertemu dengan suara pusat. Di Tanwirlah, kegelisahan ranting dan cabang di pelosok Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua dipertemukan dan dipertimbangan para pimpinan pusat.Maka, Tanwir di Palu kali ini menjadi penting. Karena ia digelar di tengah zaman yang berubah sangat cepat. Artificial Intelligence telah masuk ke ruang kelas. Media sosial telah mengubah cara berdakwah. Generasi Z dan Alpha tidak lagi mau mendengarkan ceramah satu arah. Mereka ingin dialog. Mereka ingin partisipasi. Mereka ingin Muhammadiyah yang tidak hanya besar, tetapi juga lincah.Bahkan di masa Tanwir ini dibersamai penangkapan mantan Kapolri aktif sebagai pelaku kejahatan penyadapan Presiden Prabowo. Di masa tanwir ini DPR sedang menggalang pamkzulan Wapres Gibran dan ternyata Sang Wapres bergercep menyampaikan pengunduran diri sehingga nampak mementahkan upaya DPR RI yang memang terasa lamban dalam gerakan pemakzulan Wapres tersebut. Di tengah suasana itulah, tiga usulan besar mengemuka.

Pertama — Pemilihan Pimpinan Berbasis Distrik atau Kewilayahan

Usulan pertama adalah yang paling sensitif dan paling politis: Agar pemilihan calon pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah didasarkan pada distrik atau kewilayahan.Selama ini, sistem pemilihan di Muhammadiyah dikenal dengan sistem yang sangat khas dan demokratis: sistem pemilihan langsung oleh peserta Muktamar tanpa kampanye terbuka, tanpa tim sukses, tanpa politik uang. Setiap peserta Muktamar memilih 13 nama dari daftar calon yang telah disaring. Mereka yang memperoleh suara terbanyak menjadi anggota Pimpinan Pusat.

Sistem ini telah dipuji banyak pihak karena bersih. Tidak ada lobi-lobi kotor. Tidak ada janji-janji proyek. Tidak ada “serangan fajar”. Ia adalah sistem yang menjaga marwah persyarikatan.Namun, sistem ini juga melahirkan sebuah persoalan yang terus dibicarakan dari Tanwir ke Tanwir: ketidakmerataan representasi wilayah. Faktanya, Muhammadiyah di Jawa — khususnya Yogyakarta, Surakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat — memiliki basis massa, amal usaha, dan kader yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Akibatnya, dalam setiap Muktamar, nama-nama dari Jawa cenderung mendominasi perolehan suara. Sementara kader-kader hebat dari luar Jawa — dari Sumatera Selatan, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua — seringkali sulit menembus 13 besar, meskipun mereka memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni.

Mereka mengusulkan: bagilah Indonesia menjadi beberapa distrik atau wilayah. Misalnya, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah-Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Setiap distrik memiliki jatah keterwakilan. Dengan begitu, suara dari Palu, dari Kupang, dari Jayapura, dan dari Palembang akan memiliki bobot yang sama dengan suara dari Yogyakarta.

Namun, Prof. Haedar Nashir dalam pidato iftitahnya memberikan catatan yang sangat fundamental. Beliau mengingatkan bahwa dalam AD/ART Muhammadiyah, ada hal-hal yang lebih mendasar, lebih urgen, dan lebih vital yang masih relevan dengan kemajuan zaman dan sudah tuntas pembahasannya.Maksudnya, Beliau ingin mengatakan: Jangan sampai kita mengubah sistem pemilihan, tetapi melupakan substansi. Jangan sampai kita sibuk mengatur “siapa yang duduk”, tetapi lupa “apa yang akan dikerjakan”. AD/ART Muhammadiyah bukan sekadar aturan pemilihan. Ia adalah konstitusi gerakan. Ia mengatur tentang tauhid, tentang manhaj tarjih, tentang pendidikan, tentang amal usaha, tentang hubungan dengan negara.Di sinilah dinding pertama muncul. Dinding “Prioritas Substansi di atas Prosedur”. Dinding ini meminta perubahan dilakukan secara berurutan, tidak tergesa-gesa, dan tidak mengorbankan prinsip.

Kedua — Dari 13 Menjadi 17: Apakah Lebih Banyak Berarti Lebih Baik?

Alasannya logis. Beban Muhammadiyah kini semakin besar. Amal usaha Muhammadiyah kini bukan lagi puluhan, tetapi ribuan. Ada lebih dari 170 perguruan tinggi, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga keuangan. Ada Majelis Tarjih, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan, Majelis Kesehatan, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, dan puluhan lembaga lainnya. Para pengusul mengatakan: Muhammadiyah abad ke-21 membutuhkan ahli ekonomi syariah, ahli AI, ahli lingkungan, ahli hukum tata negara, ahli kesehatan, ahli pendidikan. Jika hanya 13 orang, bagaimana kita bisa menampung semua keahlian itu? Secara teoritis, ini adalah teori span of control dan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin besar kebutuhan akan diferensiasi dan spesialisasi.

Namun, Prof. Haedar kembali memberikan jawaban yang menenangkan sekaligus menahan.Beliau mengatakan: Jumlah 13 orang saat ini masih memadai.Karena dalam tradisi Muhammadiyah, Pimpinan Pusat bukanlah eksekutor harian. Pimpinan Pusat merupakan pemandu ideologi dan kebijakan. Eksekusi harian dilakukan oleh majelis dan lembaga. Beliau juga membuka sebuah pintu yang sangat elegan: Kemungkinan menambah pleno melalui mekanisme penambahan personal berdasarkan bidang ilmu dan keahliannya. Ini adalah solusi jalan tengah yang sangat khas Muhammadiyah: Tidak menambah jumlah formal, tetapi menambah kapasitas fungsional. Artinya, jika Muhammadiyah butuh ahli AI, tidak perlu mengubah AD/ART dan menambah kursi. Cukup angkat ahli AI itu sebagai staf ahli, sebagai anggota majelis, atau sebagai personal yang ditambahkan dalam pleno. Di sinilah kita melihat karakter kepemimpinan konservatif yang bukan berarti anti-perubahan. Namun menjaga bentuk dan memperkaya isi. Namun, para pengusul perubahan melihat ini sebagai dinding kedua: Dinding Efisiensi yang Menahan Aspirasi.

Ketiga — Trias Politika di Tubuh Muhammadiyah: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif?

Usulan ini lahir dari kegelisahan tentang check and balances. Dalam organisasi sebesar Muhammadiyah, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan terlalu terpusat pada satu organ. Pimpinan Pusat sekaligus membuat aturan, menjalankan aturan, dan mengadili jika ada pelanggaran. Bukankah ini rawan konflik kepentingan?

Para pengusul terinspirasi oleh teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Mereka membayangkan: Ada badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif.Secara ilmu tata negara, teori ini sangat idea, mencegah tirani.menciptakan pengawasan, dan membuat organisasi lebih transparan.

Namun, Prof. Haedar memberikan peringatan yang sangat tajam dan sangat penting: Pemisahan kekuasaan kepemimpinan akan membuka peluang friksi, pertentangan, dan perpecahan. Mengapa beliau berkata demikian? Karena Muhammadiyah bukan negara. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan tajdid. Muhammadiyah bukan didirikan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Dalam Muhammadiyah, kekuasaan itu bersifat amanah dan kolektif, bukan koersif. Pimpinan Pusat tidak bisa memenjarakan warga. Kekuatannya adalah kekuatan moral dan keteladanan. Jika kekuatan moral itu dipisah-pisah menjadi tiga kubu yang saling berhadapan, yang terjadi bukanlah pengawasan, melainkan fragmentasi.

Prof. Haedar mengingatkan kita pada sejarah. Banyak organisasi Islam di dunia yang pecah bukan karena musuh dari luar, tetapi karena pertentangan internal tentang kekuasaan. Muhammadiyah selama 114 tahun bisa bertahan karena ia menjaga prinsip “satu kepemimpinan kolektif-kolegial. Pimpinan Pusat adalah satu kesatuan. Mereka berdebat di dalam ruang rapat, tetapi setelah keputusan diambil, mereka keluar dengan satu suara.Inilah dinding ketiga, yang paling kokoh: Dinding Persatuan.

Mengapa Dinding Itu Ada? Memahami Konservatisme Muhammadiyah

Kita harus memahami apa arti “konservatif” dalam konteks Muhammadiyah.

Dalam ilmu sosiologi organisasi, ada dua tipe organisasi: organisasi yang adaptif dan organisasi yang preservatif. Organisasi adaptif mudah berubah, tetapi mudah kehilangan identitas. Organisasi preservatif sulit berubah, tetapi kuat menjaga identitas.Muhammadiyah adalah organisasi yang preservatif dalam ideologi, tetapi adaptif dalam amal. Ia konservatif dalam hal tauhid, manhaj, dan prinsip. Tetapi ia sangat progresif dalam hal pendidikan, kesehatan, dan teknologi.

Prof. Haedar dalam pidatonya sebenarnya sedang mengajarkan sebuah ilmu kepemimpinan yang sangat dalam: “Perubahan yang tergesa-gesa adalah perubahan yang merusak. Perubahan yang terukur adalah perubahan yang membangun”. Dalam teori manajemen perubahan John Kotter, ada 8 tahap perubahan. Tahap pertama adalah menciptakan urgensi. Tahap kedua adalah membangun koalisi. Tahap ketiga adalah merumuskan visi. Tetapi, banyak organisasi gagal karena mereka melompat dari tahap pertama langsung ke tahap kedelapan tanpa membangun fondasi. Prof. Haedar sedang mengingatkan kita untuk tidak melompat. Jangan sampai kita mengubah AD/ART hanya karena ada desakan sesaat, tanpa kajian mendalam, tanpa dialog yang panjang, tanpa melibatkan seluruh lapisan.

Hembusan Arus Perubahan: Suara Arus Bawah yang Tak Bisa Diabaikan

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap hembusan arus perubahan itu.Hembusan itu nyata. Ia datang dari generasi muda Muhammadiyah yang merasa bahwa sistem saat ini terlalu sentralistik. Ia datang dari kader-kader di luar Jawa yang merasa kurang didengar. Ia datang dari akademisi yang merasa bahwa Muhammadiyah butuh lebih banyak ahli. Hembusan itu adalah tanda bahwa Muhammadiyah masih hidup. Organisasi yang tidak ada hembusan perubahan adalah organisasi yang sudah mati. Organisasi yang masih diperdebatkan adalah organisasi yang masih dicintai.

Dalam teori organisasi, hembusan ini disebut sebagai“tekanan institusional dari bawah”(bottom-up institutional pressure). Ia adalah mekanisme koreksi yang sehat. Tanpa tekanan ini, pimpinan akan menjadi nyaman dan stagnan. Sebaliknya, pimpinan dipaksa untuk terus berpikir, terus mengevaluasi, terus memperbaiki diri.Maka, Tanwir di Palu ini sebenarnya adalah sebuah keberhasilan. Bukan karena semua usulan disetujui. Tetapi karena semua usulan didengarkan, didiskusikan, dan dijawab dengan argumentasi. Di banyak organisasi lain, usulan perubahan langsung ditolak tanpa penjelasan. Di Muhammadiyah, usulan perubahan dijawab dengan pidato yang panjang, dengan dalil, dengan sejarah, dan dengan visi.

Jalan Tengah: Antara Arus dan Dinding

Lalu, apa jalan keluarnya? Apakah arus perubahan harus berhenti? Apakah dinding harus dirobohkan? Jawabannya adalah: Tidak keduanya. Arus harus dialirkan, dinding harus diberi pintu.

Ada tiga pintu yang bisa kita buka: Pertama: Kajian Akademik yang Mendalam. Sebelum mengubah AD/ART tentang sistem distrik atau jumlah pleno, bentuklah tim kajian yang terdiri dari ahli hukum tata negara, ahli organisasi, dan sejarawan Muhammadiyah. Lakukan simulasi. Bagaimana jika sistem distrik diterapkan? Apa dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan? Kajian ini harus dipublikasikan dan didiskusikan di seluruh wilayah selama satu tahun sebelum Muktamar. Kedua: Uji Coba Terbatas. Jika kita ragu menambah pleno menjadi 17, lakukan uji coba dengan menambah 4 personal ahli sebagai “pleno fungsional” tanpa mengubah AD/ART. Evaluasi selama 2 tahun. Jika terbukti efektif, barulah kita ubah AD/ART. Ini adalah prinsip pilot project yang ilmiah. Ketiga: Penguatan Check and Balances Tanpa Pemisahan Kekuasaan. Kita tidak perlu memisahkan kekuasaan menjadi tiga. Tetapi kita bisa memperkuat fungsi pengawasan internal. Misalnya, memperkuat peran Tanwir sebagai pengawas, memperkuat peran Majelis Tarjih sebagai penjaga ideologi, dan memperkuat peran Lembaga Hikmah sebagai pengawas kebijakan publik, dan memperkuat lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan (LPPK) untuk membanguntransparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, kita mendapatkan manfaat check and balances tanpa risiko perpecahan.

Penutup: Palu, Muhammadiyah, dan Pelajaran tentang Perubahan

Hari kedua Tanwir ini insyaa Alloh Presiden RI Prabowo Subianto hadir membuka secara resmi Tanwir Muhammadiyah Palu 2026. Saya teringat kembali pada likuifaksi tahun 2018. Tanah di Palu saat itu menjadi cair. Bangunan yang kokoh tiba-tiba tenggelam. Mengapa? Karena tanah yang terlalu kaku tidak bisa menahan guncangan. Tanah yang tidak memiliki pori-pori untuk mengalirkan air akan menjadi lumpur.

Muhammadiyah juga demikian. Jika dinding kepemimpinan terlalu kaku dan tidak memiliki pori-pori untuk mengalirkan aspirasi, maka ketika guncangan zaman datang, dinding itu akan retak. Sebaliknya, jika arus perubahan terlalu deras dan tidak diarahkan, ia akan menjadi banjir yang merusak. Tugas kita sebagai warga Muhammadiyah adalah menjadi “tanah yang kokoh tetapi berpori”. Kokoh dalam prinsip, tetapi terbuka terhadap perubahan. Teguh dalam tauhid, tetapi lentur dalam metode.

Hembusan arus perubahan yang terhadang dinding kepemimpinan konservatif bukanlah tragedi. Ia adalah drama yang sehat. Ia adalah tanda bahwa Muhammadiyah masih menjadi organisasi yang diperjuangkan, bukan sekadar diwarisi. Semoga dari Palu, kita tidak hanya membawa pulang oleh-oleh dan foto. Tetapi kita membawa pulang sebuah kesadaran: bahwa perubahan itu bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perubahan itu tentang bagaimana kita bisa berjalan bersama, dengan kecepatan yang berbeda, tetapi menuju arah yang sama: Islam Berkemajuan, Indonesia Berkemajuan, dan Dunia yang Berkemajuan.

Palu, 14 November 2026. Di kota yang pernah retak, kita belajar bahwa retak bukanlah akhir. Retak adalah awal untuk membangun kembali dengan lebih kuat.

Catatan Penulis: Artikel ini ditulis berdasarkan penyimakan langsung pidato iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Tanwir Muhammadiyah di Palu, 13-15 November 2026, serta diskusi informal dengan peserta Tanwir dari berbagai wilayah. Isi artikel bersifat refleksi dan analisis, bukan risalah resmi Tanwir. (*)