Banjarnegara Siapkan Pendampingan Dua Tahun untuk Jaga Keberlanjutan UPLAND
BANJARNEGARA |KoranRakyat.co.id| – Pemkab Banjarnegara tidak ingin hasil program UPLAND berakhir begitu saja setelah pendanaan pusat berakhir. Bupati Amalia Desiana memastikan daerah akan mengawal program itu selama dua tahun ke depan.
Komitmen itu disampaikan Amalia dalam forum monitoring dan evaluasi UPLAND di Hotel Surya Yudha Park, Jumat, 6 November 2026.
UPLAND atau The Development of Integrated Farming System in Upland Areas telah berjalan sejak 2021 dan akan tutup buku pada tahun ini. Banjarnegara merupakan satu dari 14 kabupaten di Indonesia yang mendapat program dari Kementerian Pertanian tersebut.
Di Banjarnegara, intervensi UPLAND menyasar delapan kecamatan di kawasan atas dan 33 desa. Fokusnya menutup kesenjangan pembangunan pertanian.
“Programnya sudah berjalan enam tahun. Supaya tidak berhenti di tengah jalan, kami lanjutkan dengan pendampingan dari Pemkab selama dua tahun ke depan,” kata Amalia.
Menurut Amalia, masa transisi dua tahun itu akan digunakan untuk mengawal seluruh rantai usaha, mulai dari budidaya, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran. Pemerintah daerah tidak ingin infrastruktur dan kelembagaan yang sudah dibangun menjadi telantar.
Ia menilai UPLAND tidak sekadar membangun fisik seperti jalan usaha tani dan irigasi. Program itu juga mengubah cara bertani masyarakat, dari pola konvensional menjadi pertanian terintegrasi yang berorientasi mutu dan pasar.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Ady, mengatakan pendampingan pasca-program bersifat krusial. Tanpa pengawalan, teknologi dan fasilitas yang telah dibangun berpotensi mangkrak.
Firman menyebut dua komoditas utama UPLAND di Banjarnegara adalah kopi dan peternakan. Sebagian besar tanaman kopi hasil program itu belum memasuki panen raya. Karena itu, pengawalan hulu-hilir selama dua tahun ke depan akan menjadi penentu.
“Fasilitas pengolahan dibangun lebih awal dengan anggaran tahun ini. Jadi, saat panen raya tiba, korporasi, pengolahan, dan akses pasar sudah siap dipakai petani,” ujar Firman.
Dalam skema baru itu, petani tidak lagi menjual hasil panen mentah secara perorangan. Komoditas dikumpulkan melalui korporasi, diolah bersama, dan dipasarkan dengan satu merek bersama, dengan tetap mencantumkan asal-usul produk.
Di sektor peternakan, perbaikan juga menyasar manajemen pembiayaan, penyediaan pakan, hingga pemanfaatan hasil samping. Salah satunya pengolahan bulu Domba Batur menjadi produk bernilai tambah. (dar)
