Birokrasi Desa Tak Cukup Tertib Administrasi, Wonosobo Bidik Pelayanan Berkualitas

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendorong penguatan reformasi birokrasi di tingkat desa guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Asistensi dan Advokasi Penerapan Reformasi Birokrasi di Desa yang digelar di Pendopo Selatan, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta sejumlah pemangku kepentingan. Selain membahas penerapan reformasi birokrasi di tingkat desa, forum ini juga menjadi sarana menghimpun masukan untuk penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Desa Tahun 2026–2045.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan, desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa akan berpengaruh langsung terhadap kemudahan pelayanan, efektivitas pembangunan, hingga kepercayaan publik.

“Reformasi Birokrasi Desa menjadi penting, bukan sekadar untuk memenuhi kelengkapan administrasi, melainkan untuk memperbaiki cara kerja, tata kelola, dan kualitas pelayanan kepada warga,” tegas Bupati.

Menurut Afif, pembenahan birokrasi desa harus diwujudkan melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Hal itu mencakup peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

“Pada akhirnya, keberhasilan reformasi birokrasi harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan yang lebih mudah, keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang akuntabel, hingga ruang partisipasi masyarakat yang semakin luas,” ujarnya.

Meski demikian, Afif mengingatkan bahwa kondisi setiap desa tidak sama. Perbedaan potensi, kapasitas kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan reformasi birokrasi.

Karena itu, proses pembenahan harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan masing-masing desa. Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten juga dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan terarah dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerja Sama Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Zanariah, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, menjelaskan bahwa reformasi birokrasi desa merupakan bagian dari transformasi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan untuk membangun pemerintahan desa yang lebih profesional, efektif, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Desa Tahun 2026–2045. Dokumen tersebut nantinya menjadi kerangka strategis yang memuat arah, sasaran, prinsip, serta strategi pelaksanaan reformasi birokrasi desa secara nasional.

Dalam proses penyusunannya, masukan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dibutuhkan agar kebijakan yang dirancang tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan di lapangan.

“Reformasi ini bukan semata-mata berkaitan dengan penataan administrasi saja, tapi juga perubahan cara kerja, pola pikir, budaya organisasi, serta kualitas pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Zanariah.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup dilihat dari banyaknya program yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Setiap perencanaan, penganggaran, dan kegiatan harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan pemerintahan desa tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga harus ada kualitas yang dihasilkan,” ungkapnya.

Selain itu, Zanariah menilai perlu adanya indikator dan mekanisme evaluasi yang sederhana, terintegrasi, serta mudah dipahami aparatur desa. Instrumen reformasi birokrasi semestinya membantu meningkatkan kualitas pemerintahan, bukan justru menambah beban administrasi maupun pelaporan yang tidak efektif.

Penyusunan standar pelayanan minimum desa juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan beragam kondisi desa, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, akses teknologi, hingga tantangan geografis dan sosial ekonomi.

Dengan cakupan pemerintahan desa yang luas di Indonesia, ia menegaskan perlunya keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam memperkuat pembinaan serta pendampingan.

Dalam forum yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Aziz Subekti turut menyoroti pentingnya reformasi birokrasi desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai peningkatan kapasitas aparatur, sinergi antartingkat pemerintahan, serta pengawasan yang konstruktif menjadi sejumlah aspek penting. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Melalui forum asistensi dan advokasi ini, pemerintah desa di Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat menyampaikan berbagai kendala maupun kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan reformasi birokrasi desa.

Penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Desa Tahun 2026–2045 diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembenahan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan. Dengan dukungan dan kolaborasi berbagai tingkatan pemerintahan, reformasi birokrasi diharapkan tidak hanya menghasilkan tertib administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, pemerintahan yang terbuka, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Diskominfo Wonosobo/Aris)