Memaknai Hari Statistik Nasional di Tengah Ujian Kepercayaan Publik

Oleh : Rillando Maranansha Noor, SE

Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten OKU Timur

KoranRakyat.co.id —Setiap 26 September, Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional (HSN). Tanggal ini bukan sekadar seremoni bagi insan statistic, tapi merupakan pengingat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan sesuatu yang sering kali terlihat sederhana, tetapi menentukan arah yaitu data.

Data statistik mungkin hanya berupa angka. Namun, di balik angka kemiskinan ada keluarga yang sedang berjuang. Di balik angka pengangguran ada seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi ada aktivitas usaha, pekerja, pedagang, petani, hingga pelaku UMKM yang menggerakkan roda perekonomian. Karena itu, statistik sesungguhnya bukan sekadar urusan angka. Statistik adalah cara negara membaca realitas.

Namun, justru karena memiliki posisi penting tersebut, statistik juga akan selalu berhadapan dengan pertanyaan publik. Ketika angka tidak sesuai dengan pengalaman sehari-hari, ketika seseorang merasa kondisi hidupnya tidak tercermin dalam data, atau ketika status kesejahteraan sebuah keluarga berubah, pertanyaan pun muncul: benarkah datanya? Pertanyaan semacam itu harus dipandang sebagai bagian dari proses membangun statistik yang lebih baik.

Ketika angka masuk ke ruang kehidupan masyarakat

Belakangan, perhatian publik terhadap data semakin besar. Salah satunya menyangkut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mengenai perubahan desil masyarakat. Desil sering dipahami secara sederhana sebagai “peringkat kesejahteraan”. Padahal, BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Keluarga dibagi ke dalam sepuluh kelompok, dari desil 1 hingga desil 10. Dengan demikian, desil bukan ukuran tunggal pendapatan dan bukan pula secara otomatis merupakan daftar penerima bantuan.

Di sinilah persoalan komunikasi statistik menjadi penting. Bagi seorang statistisi, perubahan desil dapat dijelaskan melalui metodologi, variabel, pemutakhiran data, dan perubahan posisi relatif sebuah keluarga. Tetapi bagi masyarakat, persoalannya jauh lebih sederhana: “Mengapa kemarin saya masuk desil tertentu, sekarang berubah?”

Pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Terlebih ketika perubahan status data berkaitan dengan akses terhadap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial. Angka yang sebelumnya berada di layar komputer atau tabel statistik tiba-tiba memiliki konsekuensi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

BPS sendiri menjelaskan bahwa posisi desil dapat berubah karena kondisi sosial ekonomi keluarga maupun perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain. Perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah desil karena berbagai karakteristik dipertimbangkan secara bersama-sama. Karena itu, pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menjaga agar DTSEN semakin menggambarkan kondisi masyarakat terkini. Artinya, ketika masyarakat mempertanyakan perubahan desil, dibutuhkan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat, mekanisme koreksi yang mudah diakses, dan keterbukaan mengenai bagaimana data diperbarui.

BPS saat ini sedang berada pada fase yang berbeda. Peran BPS hari ini tidak lagi sesederhana membangun tabel, menerbitkan angka, lalu menyerahkan hasilnya kepada pengguna data. Ekosistem data nasional telah berkembang jauh lebih kompleks. BPS kini terlibat dalam pengelolaan DTSEN, pemutakhiran data, ground check, pembinaan statistik sektoral, hingga penyediaan data untuk berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam DTSEN, misalnya, BPS mendapat mandat untuk mengelola dan memutakhirkan data. Data tersebut dibangun melalui integrasi berbagai sumber, termasuk DTKS, P3KE, Regsosek, data administrasi, serta sinkronisasi dengan data kependudukan. Pemutakhiran juga melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hasil sensus dan survei, pengecekan lapangan, serta kanal pembaruan masyarakat. Konsekuensinya jelas yaitu semakin besar peran statistik dalam kebijakan publik, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas dan transparansi statistik.

BPS tidak hanya dituntut menghasilkan angka yang benar secara metodologis. BPS juga dituntut mampu menjelaskan angka tersebut secara sederhana dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Inilah tantangan baru lembaga statistik di era ketika hampir semua orang dapat menjadi produsen sekaligus penyebar informasi.

Sensus Ekonomi: Jangan sampai masyarakat hanya melihat petugas, bukan manfaatnya

Tahun 2026 juga menjadi momentum penting bagi BPS dengan dilaksanakannya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun untuk memotret struktur dan aktivitas ekonomi secara lebih komprehensif. BPS menyebut hasil SE2026 akan menjadi basis data ekonomi yang dapat digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Namun, tantangan SE2026 bukan semata-mata soal berapa banyak usaha yang berhasil didata. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana membuat masyarakat memahami mengapa mereka perlu memberikan data. Bagi pemilik warung, pedagang kecil, petani, pelaku UMKM, penyedia jasa, hingga perusahaan besar, kedatangan petugas sensus mungkin terlihat sebagai aktivitas administratif biasa. Padahal, data yang mereka berikan akan menjadi bagian dari gambaran besar perekonomian Indonesia.

Sensus Ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang BPS. SE2026 adalah tentang bagaimana negara mengetahui di mana usaha tumbuh, sektor apa yang berkembang, usaha mana yang menghadapi tantangan, bagaimana struktur tenaga kerja terbentuk, serta bagaimana perekonomian daerah bergerak. Dengan kata lain, satu usaha yang tercatat adalah satu potongan puzzle ekonomi Indonesia. Semakin lengkap puzzle tersebut, semakin utuh pula gambaran ekonomi yang dapat dibaca.

HSN bukan hanya tentang BPS

Hari Statistik Nasional pada akhirnya bukan hanya milik BPS. Statistik adalah milik masyarakat. Pemerintah membutuhkan statistik untuk merumuskan kebijakan. Dunia usaha membutuhkannya untuk membaca pasar. Akademisi membutuhkannya untuk penelitian. Media membutuhkannya untuk menjelaskan fenomena sosial. Dan masyarakat membutuhkannya untuk memahami keadaan di sekitarnya. Karena itu, membangun statistik berkualitas bukan hanya pekerjaan satu lembaga.BPS memiliki posisi penting sebagai penyelenggara statistik dasar sekaligus pembina statistik, tetapi kualitas ekosistem data nasional juga bergantung pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, petugas lapangan, dan masyarakat sebagai responden.

Maka, momentum HSN 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Di tengah era banjir informasi, tantangan BPS bukan lagi sekadar menemukan angka. Tantangannya adalah memastikan angka tersebut memiliki makna. Selamat Hari Statistik Nasional. Mari merayakan statistik tidak hanya sebagai angka, tetapi menjadikannya sebagai fondasi kepercayaan, kebijakan, dan masa depan Indonesia.(*)