Aksi Damai di Wonosobo, Mitra MBG Dorong Evaluasi Tata Kelola Program

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Ribuan relawan bersama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi damai dan long march di Kabupaten Wonosobo, Rabu (8/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih baik serta tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang telah terlibat dalam program tersebut.

Koordinator Lapangan Aksi, Hendrawan, mengatakan aksi damai itu menjadi wadah bagi masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait keberlangsungan program.

“Jadi hari ini kami bersama masyarakat yang terlibat langsung di SPPG, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan, berkumpul untuk melaksanakan aksi damai berupa long march. Kami ingin menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat Wonosobo terkait program MBG,” ujarnya.

Menurut Hendrawan, selama kurang lebih satu tahun pelaksanaan MBG di Wonosobo, program tersebut dinilai telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi sektor peternakan, perikanan, dan pelaku usaha yang menjadi mitra penyedia bahan pangan.

Ia menyebut aksi yang diikuti ratusan relawan bersama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan mitra SPPG itu bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah pusat, khususnya dalam penyempurnaan tata kelola program.

“Para mitra berharap tata kelola program MBG terus diperbaiki. Sebab, banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki usaha kemudian diajak untuk ikut membangun dan menjadi bagian dari program MBG. Harapan mereka tentu agar keberlangsungan usaha tersebut tetap terjaga,” katanya.

Hendrawan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun para mitra yang selama ini mendukung pelaksanaan MBG.

“Negara hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki gizi masyarakat, dan meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Namun jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik mitra, UMKM, petani, maupun nelayan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 112 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Wonosobo. Meski beberapa di antaranya sempat disuspend karena persoalan kelengkapan administrasi, menurutnya langkah tersebut merupakan bagian dari pembinaan agar kualitas pelayanan semakin baik.

Selain itu, Hendrawan juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan petani dan peternak ketika distribusi MBG sempat terhenti selama beberapa waktu.

“Saat program MBG sempat libur selama tiga minggu, harga telur yang sebelumnya sudah meningkat di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp18.000 per kilogram. Memang masyarakat sebagai konsumen merasa senang karena harga menjadi lebih murah. Namun di sisi lain, hasil produksi para peternak tidak terserap. Karena itu kami berharap program MBG tetap berjalan secara normal agar hasil produksi para petani dan peternak dapat kembali terserap dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo, mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berlangsung tertib dan damai. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara santun menjadi contoh positif dalam kehidupan demokrasi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas digelarnya aksi damai di Kabupaten Wonosobo oleh para karyawan maupun para pekerja di SPPG. Mereka telah memberikan contoh yang baik bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang baik, sopan, dan damai,” ujarnya.

Meski demikian, Suwondo menilai pelaksanaan Program MBG tetap memerlukan evaluasi secara menyeluruh agar tujuan awal program dapat tercapai secara optimal.

“Titik tekan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana tata kelola program MBG secara umum memang harus dilakukan evaluasi. Karena saya melihat masih banyak hal yang melenceng dari tujuan awal program tersebut. Oleh karena itu, muncul persoalan seperti dugaan korupsi, pengadaan barang yang tidak sesuai, kemudian standar kesehatan, standar gizi, dan berbagai hal lainnya yang belum memenuhi persyaratan. Saya rasa hal-hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan program ini,” katanya.

Terkait pengawasan program, Suwondo berpandangan bahwa masyarakat telah memiliki peran penting sebagai pengawas sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang berkembang.

“Saya berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program ini. Hal-hal yang memang dirasa belum baik harus segera diperbaiki, yang masih kurang harus dibenahi, sedangkan yang sudah berjalan baik tentu perlu dilanjutkan. Karena kalau program ini dihentikan dalam waktu singkat, saya kira akan menimbulkan terlalu banyak dampak. Misalnya terhadap para pengusaha yang sudah terlanjur membangun usaha untuk mendukung program ini, kemudian pihak perbankan, para pemasok, dan berbagai pihak lainnya,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat sehingga penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan dengan tata kelola yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. (Aris)