JATUBU Dorong Penanaman Kopi sebagai Solusi Kawasan Rawan Longsor di Wonosobo

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Kawasan rawan longsor di Kabupaten Wonosobo menunjukkan kecenderungan terus meluas seiring menurunnya daya dukung lingkungan di wilayah hulu. Lereng-lereng pegunungan yang semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung dan resapan air kini banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian intensif. Lereng Dataran Tinggi Dieng yang didominasi tanaman kentang menjadi salah satu contoh nyata tekanan terhadap lingkungan tersebut.

Penggunaan tanaman semusim di lereng curam dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan bencana. Pola tanam yang mengharuskan tanah terus digemburkan menyebabkan struktur tanah melemah dan kehilangan daya ikat. Kondisi ini mempercepat erosi, meningkatkan limpasan air permukaan, serta memicu longsor dan banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan hulu, tetapi juga meluas ke wilayah hilir.

Situasi tersebut menjadi latar pelaksanaan Puncak Musim Tanam 2025 Gerakan Penanaman Kopi Nusantara yang digelar Komunitas Jagat Tunas Bumi (JATUBU) di Lapangan Kupangan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kamis (5/2/2025). Kegiatan ini diarahkan sebagai upaya memperkuat kawasan penyangga sekaligus respons terhadap meningkatnya risiko bencana di wilayah rawan longsor.

Hingga saat ini, JATUBU telah menyalurkan sekitar 193.000 bibit pohon ke berbagai wilayah rawan bencana di Wonosobo dan sekitarnya. Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum sebanding dengan laju alih fungsi lahan di kawasan dataran tinggi yang terus berlangsung.

Ketua Umum JATUBU, Mantep Abdul Ghani, menyatakan bahwa banyak kawasan lereng di Wonosobo telah berada dalam kondisi kritis. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, lebih dari separuh kawasan hutan di Kedu Utara mengalami degradasi serius.

“Lereng-lereng curam saat ini banyak ditanami tanaman semusim seperti kentang. Tanah digemburkan terus-menerus, sementara tanaman kayu tahunan yang berfungsi menahan tanah dan air justru semakin berkurang,” ujarnya.

Menurut Mantep, persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan petani, melainkan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan lahan yang lebih menekankan keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan ekologis.

“Ketika tanaman cepat panen menjadi pilihan utama, maka risiko erosi, longsor, dan banjir adalah konsekuensi yang harus ditanggung bersama,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tanaman semusim dengan perakaran dangkal tidak mampu menahan air dan tanah secara optimal. Saat hujan lebat, air langsung mengalir di permukaan dan membawa lapisan tanah ke wilayah bawah, menyebabkan sedimentasi sungai dan memperbesar risiko banjir.

“Banjir yang terjadi sekarang bukan hanya air, tetapi juga lumpur. Itu menunjukkan tanah di kawasan atas terus tergerus,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, JATUBU mendorong penanaman kopi sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Kopi merupakan tanaman kayu tahunan dengan sistem perakaran kuat yang mampu mengikat tanah dalam jangka panjang. Selain itu, budidaya kopi membutuhkan tanaman penaung, sehingga mendorong keberadaan vegetasi permanen di kawasan lereng.

“Kopi adalah tanaman tahunan yang bisa menjaga tanah dari erosi, menahan air hujan, dan mengurangi risiko longsor serta banjir. Di sisi lain, kopi juga memiliki nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelaksana Lapangan JATUBU, Sidik Widakdo, menegaskan bahwa penanaman kopi tidak dimaksudkan sebagai kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan lahan di kawasan rawan bencana.

“Dengan kombinasi kopi dan tanaman penaung, daya serap air tanah meningkat, erosi dapat ditekan, dan lereng menjadi lebih stabil. Ini penting untuk keselamatan lingkungan dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kholik Idris, mengingatkan bahwa bencana di wilayah pegunungan kini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi kenyataan yang berulang.

“Banjir dan longsor sekarang juga terjadi di dataran tinggi. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya tanaman keras yang berfungsi sebagai daerah resapan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa banyak kawasan hijau di Wonosobo kehilangan tanaman kayu karena dianggap tidak memberikan keuntungan ekonomi dalam waktu singkat.

“Padahal dampaknya langsung kita rasakan bersama, mulai dari longsor hingga pendangkalan sungai,” katanya.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, Kristiyugo, menyatakan bahwa penanganan kawasan rawan longsor tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

“Permasalahan di kawasan hulu membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, komunitas, hingga masyarakat,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan, setiap musim hujan menjadi periode penuh kewaspadaan. Selama lereng curam masih didominasi tanaman semusim tanpa penguatan vegetasi permanen, risiko bencana di Wonosobo akan tetap tinggi.

Melalui Gerakan Penanaman Kopi Nusantara, JATUBU menegaskan pentingnya perubahan arah pengelolaan lahan di kawasan rawan longsor, dari orientasi jangka pendek menuju pemanfaatan tanaman kayu tahunan yang mampu menjaga lingkungan sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. (Aris)