Sikap Diskriminatif Walikota di Event Swarna Songket, Kecewakan Jurnalis Media Lokal

PALEMBANG | Koranrakyat.co.id – Kebijakan yang terkesan diskriminatif (pilih kasih), kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Palembang terhadap awak media yang berencana meliput Event Swarna Songket yang digelar 1–2 Agustus 2025 mendatang. Panitia pelaksana lebih mengutamakan wartawan media nasional, sebaliknya awak media lokal tidak diberi akses untuk meliput kegiatan tersebut.

Kesan ini sangat dirasakan para awak media di Palembang, ketika hadir pada rapat persiapan pengamanan event tersebut di Gedung Bina Praja, pada 30 Juli 2025. Saat itu, panitia membagikan ID Card khusus peliputan event Swarna Songket tersebut. Sayangnya ID Card tersebut hanya diberikan kepada jurnalis media nasional. Sementara kepada awak media yang berkantor di Palembang, justru tidak diberikan alias ditolak

”Ini sudah diatur panitia dan media lokal tidak masuk dalam daftar penerima ID Card Ini,” ujar salah seorang petugas yang membagikan ID Khusus peliputan tersebut. Terjadi perdebatan kecil, namun akhirnya para jurnalis media lokal, pulang meninggalkan ruang rapat dengan perasaan kecewa.

Kebijakan pilih kasih ini, menurut seorang jurnalis media lokal, sebenarnya sudah diungkap sendiri oleh Walikota Palembang Ratu Dewa dalam rapat persiapan di Ruang Parameswara pada 15 Juli 2025, atau dua pekan sebelumnya. Ratu Dewa secara tegas meminta agar segala kebutuhan wartawan nasional dipenuhi—mulai dari penginapan, konsumsi, hingga transportasi.

Namun, saat menyinggung media lokal, ia hanya melontarkan kalimat singkat, “Kalau yang lokal bisalah ya?” sebelum beralih ke pembahasan lain soal keamanan acara. Ucapan ini memberi kesan seakan-akan ‘menyepelekan’ keberadaan jurnalis lokal.

Padahal, menurut awak media yang enggan disebut namanya ini, dirinya dan beberapa teman ini selalu hadir meliput acara Pemkot, dari yang kecil hingga besar. ”Tapi di event ini, kami bahkan tidak diberi kesempatan. Rasanya seperti dianggap tidak ada,” ungkap sang jurnalis kesal.

Sikap diskriminatif ini dinilai mencoreng hubungan antara pemerintah kota dengan media daerah. Bahkan, beberapa jurnalis menilai langkah tersebut bertentangan dengan slogan “Palembang BeRDaya, Palembang Sejahtera” yang kerap digaungkan Ratu Dewa sejak Pilwako 2024.

“Jangan hanya mengingat media lokal saat butuh publikasi. Kalau mau membangun kota bersama, semua pihak harus diajak, termasuk kami,” tambah seorang fotografer media lokal.

Saat gemerlap pelaksanaan evant Swarna Songket pun, para pewarta daerah tak banyak meliput lantaran terlanjut kecewa dengan sikap walikota Palembang tersebut. (atk)