Pengamat: Mantan Presiden Dijadikan Pengawas Danantara Bisa Fatal

KoranRakyat.co.id, Jakarta — Berdirinya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) –perusahaan milik negara yang berfokus pada investasi dan pengelolaan asset yang rencananya diluncurkan 24 Februari 2025menimbulkan berbagai komentar di berbagai kalangan.

Seperti dilansir FAJAR.CO.ID, Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui memperingatkan bahaya pengelolaan Danantara. Jika pengawas yang ditunjuk asal-asalan.

Danantara atau Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan perusahaan milik negara yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset. Rencananya diluncurkan 24 Februari 2025.

Muncul wacana Presiden Prabowo Suianto akan menunjuk mantan presiden. Sebagai komisaris sekaligus pengawas lembaga tersebut.

“Rencananya  pak Prabowo komisarisnya dari mantan president itu yang saya kritisi,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Rabu (19/2/2025).

Danantara diketahui akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun) aset dalam pengelolaan (AUM). Selain itu memiliki pendanaan sebesar 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 320 triliun).

Dengan dana jumbo yang dikelola itu, Sutardjo mengungkapkan sudah semestinya pengelolaannya dilakukan. Profesional. Jauh dari intervensi politik.

“Asal saja komisarisnya memenuhi standard kompetensi yang mumpuni, seperti diambil dari BI, OJK, BANK BUMN, KPK dan BPK, bukan dari.mantan presiden,” jelasnya.

“Bukan meremehkan mantan presiden, tapi menurut saya sebaiknya yg punya pengalaman dibidang investasi keuangan dan perbankan secara profesional,” tambahnya.

Pada dasarnya, ia melihat Danantara itu jika dilihat dari tujuannya bagus. Karena akan  membiayai kebutuhan investasi jangka panjang dalam skala besar.

“Kalau memperhatikan tujuan pembentukannya Danantara ini cukup bagus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berdampak pada pengurangan kemiskinan,” terangnya.

Namun yang perlu dipastikan, kata dia, yakni pengawasan super ketat.

“Cuman saja perlu pengawasan yang super ketat sehingga dan yang harus diserahkan kepada ahlinya sekali lagi diserahkan kepada ahlinya dan harus independen, Danantara merupakan langkah maju untuk kemajuan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Hal tersebut, dinilainya sesuatu yang mesti dipastikan. Jika tidak maka bisa berakibat fatal.

“Bakal fatal,” tandas Sutardjo.

Danantara Disama-samakan dengan Temasek Singapura, Apa Bedanya

Pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi menjelaskan perbedaan Danantara dengan Temasek Holdings Limited. Sebuah badan usaha milik negara Singapura.

“Banyak yang minta jelasin soal Danatara ini, oke tak jelasin dengan simpel, simak dgn santai, ya,” kata Ferry memulai penjelasannya, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

Danatara ini diketahui didukung tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di antaranya Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, dan MIND ID.

“Dulu BUMN kalau dapat dividen, sebagian dividennya dikasih ke APBN terus duitnya dipake buat belanja. Nah sekarang Danantara, duitnya gak dipake langsung untuk belanja, tapi investasi,” jelasnya.

Ia memberi gambaran. Misalnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, Rp200 triliun dialokasikan ke Danantara.

“Sama Danantara dikelola duit 200 T ini buat dijadiin 1000 T dalam rentan waktu tertentu melalui investasi. Kalau profit, duitnya bs balik ke APBN atau diputer lagi,” terangnya.

Investasi tersebut, bisa dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Danantara ini, dihubung-hubungkan dengan Temasek. Lembaga di Singapura.

“Sekilas iya, tapi ada hal fundamental yang berbeda sekali dan bisa sangat berpengaruh dan menentukan soal dana yang dikelola, Temasek gak ngambil dari dividen BUMN, atau PMN atau efisiensi APBN, tapi aset yang udah dikeola sejak awal, sama portofolio global dan dividen,” terangnya.

“Yg punya mof SG, tapi 100% independen, gak ada pejabat dalam struktur yang ngambil keputusan,” tambahnya.

Di Temasek, hanya ada sejenis dewan penasehat aja, tapi itu cuma mengarahkan di hal makro supaya sejalan. Tidak memutuskan keputusan investasi.

“Dari awal emang fokusnya ROI bukan agenda politik. Dan akhirnya ini yang jadi salah satu daya jualnya. Udah paham kan, perbedaan krusialnya?” ujarnya.

Danantara, kata Fery sumbernya bukan cuma dividen BUMN, ada PMN, ada hasil efisiensi APBN, ada aset BUMN. Modal awal yang dinilainya sangat paten sekaligus ambisius

“Secara teori, kalau berjalan pancar, ya bakal jadi game changer buat ekonomi kita dan bakal menggulung juga, semakin dia berhasil, semakin menarik buat investasi global masuk dan ketergantungan pajak bisa dikurangi,” imbuhnya.

Tapi jika yang terjadi sebaliknya. Ia memperingatkan konsekuensinya besar sekali.

“Itu kalau berhasil, kalau gagal? Konsekuensinya besar sekali. Kalau gagal, bisa jadi bencana ekonomi,” pungkasnya.

Defisit APBN bakal gede banget, belum potential lossnya, terus subsidi APBN lagi yg mana sangat kontraproduktif.

Investor yang udah sulit pun bakal lebih menjauh lagi, kerugian BUMN bakal lebih gede dan pasti menyeret BUMN yg “sehat”

“Itu baru sedikit dari segala kemungkinan yang bisa terjadi, singkatnya proyek ini sama sekali gak boleh gagal, gak boleh main-main, apalagi kalau cuma jadi bancakan proyek untuk kepentingan pribadi, kalau sampai kejadian, hukuman mati aja gak cukup buat yang ngelakuin,” sambungnya.

Karenanya, ia menekankan indepedensi harus dijaga, goalsnya ROI, dipisahkan total dari agenda politik dan pastikan performa BUMN ditingkatkan. Selain itu, step awal paling penting adalah SDM di strukur harus kompeten dan profesional.

Kenapa penting? Alasannya, selain perfoma dan probisnya, pemerintah juga wajib jaga sentimen masyarakat.

“Sentimen pertama bakal bisa dibaca dari sini, ingat sentimen ini mempengaruhi trust pasar lho. Kalau kickoffnya negatif, ya langkah seterusnya berat, terlebih ini proyek jangka panjang,” terangnya.

“Tentu di situasi ini, kita berharap, proyek ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tapi pemerintah juga harus paham, skeptisme yg muncul bukan tanpa alasan, berkaca dalam beberapa mega proyek sebelumnya,” tambahnya.

Hal yang ia tekankan, yakni transparan. Terutama untuk sejumlah aspek.

“Ketika berjalan ya mesti transparan banget, kita tahu tuh duit ditarohnya dimana, proyeksinya gimana, progressnya kayak apa, ini kalau enggak dilakuin ya lucu sih wkwk,” pungkasnya.(*)