Massa Gelar Aksi Demo Di Solo Tuntut Adili Jokowi dan Usut Tuntas KKN Keluarga hingga Desak Polri
KoranRakyat.co.id, Solo – Ketidakpuasan masyarakat terhadap mantan Presiden Jokowi tidak hanya diperlihatkan dengan berbagai coretan di berbagai daerah, namun juga diiringi dengan aksi demontrasi yang justru dimulai dari Kota Solo –tempat Joko Widodo (Jokowi) menetap.
Diungkapkan Tribunnews.com bahwa sejumlah poin tuntutan disampaikan massa dalam demonstrasi yang digelar aliansi Gerakan Wong Solo Adili Jokowi, Jumat (14/2/2025).
Aksi demonstrasi dimulai dari Stadion Sriwedari Solo.
Massa melakukan long march dan berakhir di depan Mapolresta Solo.
Tulisan ‘Adili Jokowi’ terpampang di spanduk maupun ikat kepala sejumlah massa.
Diberitakan Tribun Solo, ada tiga poin tuntutan massa aksi.
Poin utama aksi demonstrasi ialah meminta pengusutan tuntas kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Selain terkait Jokowi, massa juga memberikan tuntutan pada Polri.
Berikut tiga poin tuntutan massa Gerakan Wong Solo ‘Adili Jokowi’ :
- Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta), Korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, blok Medan, korupsi melalui rekomendasi tas Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakaran hutan. Lalu kasus jet pribadi untuk liburan, pagar laut dan lain-lain yang semuanya sudah diadukan ke lembaga-lembaga penegak hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan, penyelidikan.
- Mengusut tuntas kasus-kasus terkait kebijakan yang merugikan rakyat di antaranya kasus KM 50, kasus Rempang, pagar laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah lain termasuk mengusut kebijakan-kebijakan anti rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan gas LPG 3 Kg.
- Meminta Polri untuk kembali menjadi polisi rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan.
Tuntutan-tuntutan tersebut dibacakan dalam aksi di depan Mapolresta Solo oleh koordinator aksi, Ahmad Farid Umar Assegaf.
Tulisan ‘Adili Jokowi’
Diketahui, tulisan ‘Adili Jokowi’ dilaporkan muncul di tembok-tembok sejumlah kota di Indonesia.
Mulai dari Medan, Solo, Malang, Surabaya, hingga Yogyakarta.
Bahkan di Solo, puluhan orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Bergerak menggelar konvoi motor melintasi sekitar kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025).
Diberitakan Tribun Solo, mereka meneriakkan ‘Adili Jokowi’ saat melintas di depan rumah Jokowi.
Koordinator Aksi Usman Amirodin mengatakan, Jokowi layak diadili karena membuka investasi dari China salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).
Menurutnya investasi tersebut merupakan bentuk penjajahan oleh negara China.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk bela negara melawan penjajah.
“Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya saat ditemui usai aksi.
Dalam pantauan Tribun mereka tiba di Persimpangan Sate Sumber pukul 11:12 WIB. Setelah itu mereka belok ke Jalan Ki Mangun Sarkoro. Saat melewati persimpangan mereka berteriak-teriak, “Adili Jokowi.”
Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.
Menurutnya ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.
“Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Mosok laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.
Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum. Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.
“Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.
Respons Jokowi
Jokowi telah menanggapi aksi demo maupun vandalisme yang ditujukan untuk mengadili dirinya.
Menurut Jokowi, itu adalah wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.
“Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).
Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.
Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.
“Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.
Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.
Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.
“Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya. (*/Sar)
