Pelayanan Kesehatan untuk Warga Miskin Tetap Berjalan, Bupati OI Minta Biaya Secara “Cost Sharing.”
INDRALAYA|KoranRakyat co. id – MASYARAKAT miskin (tidak mampu) peserta BPJS melalui Program Bantuan Iyuran (PBI) yang didanai APBD Ogan Ilir (OI), tetap bisa berobat dan menjalani pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan di RSUD OI. Sementara mereka yang dirujuk ke rumah sakit lain, akan diupayakan melalui BPJS Berkah yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sumsel. Langkah ini ditempuh, sementara perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan pihak BPJS masih dalam proses.
” Jadi pelayanan berobat gratis untuk warga tidak mampu di Kabupaten Ogan Ilir, tetap berjalan seperti biasa, ” tegas Bupati Panca Wijaya Akbar sebagaimana dikutip dari siaran pers Dinas Kominfo OI, Minggu 5 Januari 2025.
Siaran pers tersebut menanggapi informasi yang beredar di masyarakat Ogan Ilir akhir-akhir ini, yang mengatakan bahwa masyarakat Ogan Ilir tidak bisa mendapat layanan berobat gratis lagi.
“Jadi tidak benar kalau warga peserta BPJS-PBI tidak bisa dilayani untuk berobat secara gratis, ” tegas bupati termuda di Sumsel ini.
Dijelaskan Bupati Panca Wijaya Akbar, yang terjadi saat ini adalah belum ditanda-tanganinya kerja sama antara BPJS dengan Pemkab Ogan Ilir. Hal tersebut dikarenakan masih terganjalnya persoalan kewajiban Pemkab Ogan Ilir untuk menyiapkan anggaran Rp 40 Miliar. Pemerintah Kabupaten saat ini baru mampu menyediakan Rp 25 Miliar dari APBD Ogan Ilir, namun pihak BPJS tidak bersedia melanjutkan kerja sama jika tidak dipenuhi Rp 40 Miliar tersebut, ujarnya.
Namun saat ini masalah tersebut sudah dibahas dengan pihak BPJS cabang Indralaya, tinggal menunggu kepastian lebih lanjut untuk penandatanganan kerjasama, ujarnya lagi.
Masih menurut Bupati Panca Wijaya Akbar, sebetulnya Progam Berobat Gratis Cukup dengan KTP ini merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumsel, namun pembiayaan sepenuhnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selayaknya, lanjut Bupati Panca Wijaya Akbar, Pemerintah Kabupaten/Kota seyogyanya juga mendapat bantuan pembiayaan (cost sharing) dari Pemerintah Provinsi, guna mendukung program ini secara proporsional sesuai kemampuan dan kebutuhan daerahnya.
Menurut Panca, untuk diketahui selama ini bantuan Pemerintah Provinsi untuk progaram ini dirasa masih sangat minim, terutama yang dialokasikan ke Kabupaten ogan ilir, sehingga Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengusulkan agar dilakukan pengkajian ulang terkait besaran nilai sharing dana dimaksud antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Namun sekali lagi untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di Ogan Ilir akan terus dilaksanakan, baik di Puskesmas maupun di RSUD OI di Tanjung Senai, dan jadi prioritas Pemerintah Kabupaten sembari menunggu kerjasama ini dilanjutkan kembali, ujarnya. (ica/rel)
