DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi

**Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel TA 2023

PALEMBANG | Koranrakyat.co.id – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan (TA) 2023, pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) DPRD Prov. Sumsel, Kamis (6/6/2024).

Rapat dipimpin oleh H. Muchendi Mahzareki, SE, M.Si dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumsel; yang diwakili oleh Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov.Sumsel.

Mengawali Jawaban/tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Pj.Gubernur Sumsel mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas diraihnya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2023 oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi penyemangat untuk mempertahankannya ditahun mendatang.

Senada dalam jawabannya Pj. Gubenur menyampaikan terimakasihnya atas apresiasi dari Fraksi-fraksi DPRD Prov.Sumsel terhadap kenaikan nilai aset lancar dan investasi jangka panjang serta akan terus menjadi perhatian eksekutif.

Adapun poin-poin jawabanya Jawaban/tanggapan Pj.Gubernur atas pandangan umum fraksi diantaranya:

Fraksi Golongan Karya, menyatakan sependapat dan menjadi perhatian dalam pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan di Sumatera Selatan, dan terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah dilakukan pembenahan untuk peningkatan transparansi dalam penerimaan PPDB tersebut melalui 4 jalur yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi perpindahan orang tua, jalur zonasi dan jalur prestasi.

Sedangkan Fraksi Partai Gerindra, menyoroti nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 154,80 miliar. Dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan saldo untuk pembayaran gaji pegawai bulan Januari 2024, sisa kas pada bendahara sekolah penerima dana BOS, dan kas bendahara BLUD untuk dipergunakan pada tahun anggaran 2024.

Fraksi Partai Demokrat, menanggapi pembuatan peraturan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan stasiun LRT ampera. Menurut jubirnya, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, RDTR merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini pemerintah Kota Palembang dan saat ini RDTR dimaksud sedang dalam tahap penyusunan peraturan daerah pada pemerintah Kota Palembang.

Sementara itu Fraksi PKB, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam sistem pemungutan dan pengelolaan PAD termasuk memperbaiki layanan pajak dan retribusi serta mengurangi kebocoran dengan meningkatkan inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Fraksi Partai Nasdem merujuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran kesehatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji dan telah dipenuhi oleh Pemprov Sumsel.

Sedangkan Fraksi PAN menelisik soal stabilitas harga bahan pokok di pasar, tim pengendali inflasi daerah (TPID) Prov.Sumsel melakukan monitoring dan memantau terhadap kelayakan dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional. Pemantauan pergerakan harga komoditi dilakukan oleh petugas informasi Pasar (PIP) sehingg terwujudnya stabilitas harga dan stok bahan pokok terutama menjelang hari raya Idul Adha.

Fraksi Hanura Perindo, kusus menyoroti soal aset daerah, dan menyatakan sependapat agar pemberdayaan asset Pemprov Sumsel berjalan optimal, transparan dan akuntabel untuk menunjang peningkatan asli daerah (PAD).

Setelah penyampaian Tanggapan/Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Rapat Paripurna diskors untuk melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov.Sumsel TA 2023 pada Rapat Komisi-komisi Bersama mitra terkait, Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi dengan Badan Anggaran DPRD Prov. Sumsel Bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) yang laporan pembahasannya akan disampaikan pada Rapat Paripurna LXXXIV (84) Lanjutan tanggal 1 Juli mendatang. (advertorial)