KPUD Natuna Lantik 231 PPS Pemilukada 2024 Se-Kabupaten Natuna
KR Natina- Sebanyak 231 orang anggota PPS dari 77 desa Se-kabupaten Natuna dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua KPUD Natuna Kusnadi, Minggu (26/05) di gedung Sri Srindit, Batu Hitam. Seluruh PPs ini akan bertugas dalam Pilkada serentak pemilihan Bupati & Wakil Bupati Natuna dan Gubernur & Wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.
231 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya hariini telah melalui tahapan seleksi dan tes yang telah dilaksanakn KPUd Natuna sejak 08 Mei 2024, selanjutnya seluruh PPS ini akan bekerja dalam proses pelaksanaan Pemilukada selama kurang lebih delapan bulan ke depan.
“Kerja PPS dimulai dari tanggal 26 Mei 2024 selama kurang lebih delapan bulan. Setelah itu, PPS akan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah proses pemungutan suara berlangsung, yakni pada tanggal 27 Januari 2025. Apabila terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang, maka masa kerja PPS dapat diperpanjang,” Jelas Kusnaidi.
.
Berikut Persyaratan Anggota PPS Pemilukada 2024 sesuai Pengumuman KPUD Natuan no 05/PP.04.2-PU/2103/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Pemungutan SuaraUntuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Natuna Tahun 2024
Syarat :
· Warga Negara Indonesia (WNI).
· Berusia paling rendah 17 tahun.
· Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
· Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
· Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
· Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. (KPUD Kabupaten Natuna)
· Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
· Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
· Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Pendaftaran calon Anggota PPS Pemilukada 2024 dilakukan melaui aplikasi https://siakba.kpu.go.id/
Dokumen Persyaratan Pendaftaran PPS
· Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
· Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah satu lembar.
· Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
· Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
– Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
– Tidak menjadi anggota Partai Politik.
– Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
– Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
– Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam lima tahun terakhir.
– Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
– Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
– Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
– Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
– Sehat rohani.
· Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
· Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
· Pas foto berwarna 4×6 sebanyak satu lembar.
· Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun.
· Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPS
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024,
berikut ini tahapan pembentukan dan jadwal seleksi terbuka untuk PPS:
· Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS: 2-6 Mei 2024
· Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS: 2-8 Mei 2024
· Perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS: 9-11 Mei 2024
· Penelitian administrasi calon anggota PPS: 3-12 Mei 2024
· Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS: 13-14 Mei 2024
· Seleksi tertulis calon anggota PPS: 15-18 Mei 2024
· Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS: 19-20 Mei 2024
· Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS: 13-20 Mei 2024
· Wawancara calon anggota PPS: 21-23 Mei 2024
· Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS: 24-25 Mei 2024
· Penetapan calon anggota PPS: 25 Mei 2024
· Pelantikan anggota PPS: 26 Mei 2024
Tugas PPS untuk Pilkada
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berikut ini tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:
Membantu KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
Mengusulkan calon Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) kepada KPU Kabupaten/Kota.
Mengumumkan daftar pemilih.
Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap.
Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL.
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya.
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Besaran gaji PPS pada pilkada 2024 sesuai data KPU Pusat
Gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Pilkada 2024Gaji ketua PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.500.000 per bulan. Gaji anggota PPS di Pilkada 2024 sebesar Rp 1.300.000 per bulan.
(red)
