25 April 2024

Masyarakat Frustasi Kesulitan Beli Bahan Pokok, Irak Tunda Gaji Pegawai Negeri

Irak,KoranRakyat.co.id –Kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok membuat masyarakat frustasi. Kondisi demikian menimbulkan kemarahan masyarakat karena harus membeli kebutuhan hidup dasar selama bulan suci Ramadan.

Seperti diwartakan VIVA.co.id, pihak berwenang di Wilayah Kurdistan Irak (IKR) menahan distribusi gaji pegawai sektor publik pada bulan Februari, yang menimbulkan kemarahan masyarakat karena harus membeli kebutuhan hidup dasar selama bulan suci Ramadan.

Mahkamah Agung Federal Irak memutuskan pada hari Rabu, 23 Februari lalu, bahwa Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) harus menyerahkan semua pendapatan minyak dan non-minyak ke Baghdad.

VIVA.co.id/Reuters/Iraqi parliament media office

Pengadilan juga mewajibkan pemerintah federal Irak untuk membayar gaji pegawai negeri KRG, dan KRG harus bekerja sama dengan Baghdad dalam hal ini.

Langkah ini dilakukan setelah KRG gagal mendistribusikan gaji secara cepat dan menyeluruh, dan malah mengandalkan banyak pinjaman dari pemerintah federal Irak untuk memenuhi kewajibannya.

Sejak 11 Maret, kementerian keuangan Irak telah mentransfer sekitar 560 miliar dinar ke rekening bank KRG untuk menutupi gaji bulanan pegawai negeri KRG.

Belum termasuk pasukan keamanan Kurdi.

Namun, gaji tersebut belum dicairkan. Kementerian Keuangan KRG telah menyatakan bahwa mereka memerlukan sekitar 950 miliar dinar setiap bulan untuk memenuhi kewajibannya kepada pegawai negeri.

Kementerian Keuangan KRG tidak mengirimkan gaji resmi pasukan keamanan Kurdi, termasuk Peshmerga, polisi dan pasukan keamanan lokal, dengan dalih bahwa hal itu akan membahayakan keamanan nasional di kawasan.

Namun, mereka meminta Baghdad untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pasukan keamanan Kurdi.

“Menurut keputusan pengadilan tinggi Irak, pemerintah Irak harus mengirimkan pembayaran untuk pegawai negeri KRG ke bank-bank federal di wilayah Kurdistan, namun KRG bersikeras bahwa pembayaran tersebut harus ditransfer ke bank-bank swasta di wilayah tersebut,” kata Muthana Amin, Anggota parlemen Kurdi di parlemen Irak dari Persatuan Islam Kurdistan (KIU).

“Menurut pendapat saya, pemerintah Kurdi harus mulai mendistribusikan gaji kepada pegawai KRG dan tidak lagi menahannya,” sambungnya, dikutip dari The New Arab, Rabu, 20 Maret 2024.

“KRG tidak mempunyai alasan untuk tidak mengirimkan gaji resmi pasukan keamanan Kurdi.

Jika mereka tidak mengirimkan gaji tersebut, dan jika saya adalah PM Irak, saya tidak akan mengirimkan satu sen pun kepada pasukan tersebut.

Jika Anda memiliki pasukan formal, penggajiannya harus jelas,” tegasnya.

Amin mengantisipasi bahwa masalah keuangan yang tertunda antara KRG dan pemerintah federal Irak akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang karena keputusan pengadilan tinggi Irak mengikat semua otoritas di negara tersebut.

Pegawai sektor publik sangat marah kepada pemerintah Kurdi dan menuduh mereka mencuri pembayaran yang dikirimkan Baghdad sebagai gaji.

Pemotongan gaji yang dilakukan KRG telah menyebabkan resesi yang signifikan di pasar lokal sementara kebutuhan masyarakat meningkat di bulan suci Ramadan.

 Ilustrasi pengeboran minyak (VIVA.co.id/picture-alliance/imageBROKER/D. Radicevic)

KRG juga menganjurkan agar pembayaran federal disalurkan melalui bank-bank swasta di wilayah tersebut, yang sebagian besar dimiliki oleh partai-partai berkuasa Kurdi.

Pengaturan ini akan menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan bagi para pihak, karena mereka akan memperoleh jutaan dolar setiap bulan dengan membuka rekening untuk karyawan KRG.

Namun, pemerintah Irak menentang usulan tersebut karena bertentangan dengan keputusan pengadilan tinggi Irak.

Para pengkhotbah Muslim juga di seluruh wilayah telah menegur pemerintah Kurdi karena tidak membagikan gaji.

Sebuah partai oposisi utama Kurdi mengancam akan mengajukan pengaduan di Bagdad terhadap KRG, dan menuduh pemerintah daerah mencuri pembayaran yang telah dikirim oleh pemerintah federal.

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Menteri KRG mengatakan bahwa pemerintah Irak hanya mengirimkan 59 persen dari dana yang dibutuhkan untuk membayar hampir 1,2 juta orang dalam daftar gaji publik.

Pada bulan September, para guru di provinsi Sulaimani dan Halabja memulai pemogokan karena gaji mereka yang belum dibayar, dan baru kembali bekerja sepenuhnya pada bulan Maret setelah ada jaminan dari pejabat pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran mereka.

Sepanjang tahun 2023, pegawai negeri sipil Wilayah Kurdistan hanya menerima sembilan gaji bulanan, sampai tahun baru, mereka baru dibayar bulan Januari.

Pada tahun 2014, Kurdistan Irak mulai mengekspor minyak ke Turki secara mandiri, yang menyebabkan ketegangan dengan Bagdad.

KRG diketahui membutuhkan 940 miliar dinar Irak setiap bulan untuk membayar gaji lebih dari 1,2 juta pegawai negeri.

Namun, sejak 25 Maret 2023, Ankara menghentikan impor 450 ribu barel dari Kurdistan karena keputusan internasional yang mendukung kendali Baghdad atas ekspor minyak Irak.

 Foto ilustrasi minyak dunia.viva.co.id

Akibatnya, KRG bergantung pada Bagdad untuk mengalokasikan bagian anggarannya untuk pembayaran gaji tepat waktu.

Pada Juni 2023, parlemen Irak menyetujui rancangan anggaran tiga tahun senilai hampir US$153 miliar atau Rp2,4 kuadriliun, yang terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Menurut undang-undang tersebut, wilayah semi-otonom Kurdi harus terlebih dahulu menyalurkan 400.000 barel per hari (bpd) kepada otoritas federal, bersama dengan setengah dari pendapatan non-minyak, sebelum menerima bagian sebesar 12,6 persen dari anggaran federal.(*/Sar)