Pemkab Banjarnegara Prioritaskan DBHCHT Rp9,7 Miliar untuk Kesejahteraan Masyarakat
BANJARNEGARA |KoranRakyat.co.id| – Pemkab Banjarnegara mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp9.763.363.686 pada tahun anggaran 2026. Alokasinya: 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Banjarnegara sekaligus Sekretaris DBHCHT, Fajar Anggun Sawitri, mengatakan fokus utama penggunaan dana DBHCT adalah kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, kemudian bidang penegakan hukum 10 persen, dan bidang kesehatan sebesar 40 persen.
Dikatakan, alokasi 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai program lintas perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan warga. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas bahan baku tembakau oleh Dinas Pertanian, pembinaan industri melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM), serta pelatihan keterampilan kerja di Dinas Tenaga Kerja.
Selain itu, anggaran kesejahteraan juga dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA). Pemkab juga memberikan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di wilayah setempat.
“Kami juga memasukkan prioritas daerah untuk penanganan masalah spesifik. Berdasarkan ketentuan, prioritas daerah mendapat alokasi maksimal 6 persen, dan anggaran tersebut kami gunakan untuk penanganan sampah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH),” kata dia, Jum’at (13/11/2026).
Aanggun menjelaskan untuk bidang penegakan hukum mendapat porsi anggaran 10 persen dan difokuskan pada upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal. Anggaran ini terbagi dalam kegiatan pengumpulan informasi atau intelijen serta pelaksanaan operasi gabungan penertiban rokok ilegal. Operasi tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang didukung pula oleh kegiatan sosialisasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo).
“Kegiatan ini meliputi pengumpulan informasi intelijen serta operasi gabungan sidak rokok ilegal bersama Bea Cukai,” tegas Anggun.
Adapun sisa alokasi sebesar 40 persen difokuskan sepenuhnya untuk mendukung bidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Seluruh tahapan pengalokasian anggaran ini melalui proses perencanaan yang matang, mulai dari penyusunan desk internal hingga desk evaluasi bersama pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan seluruh rangkaian program, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, akan terus dievaluasi secara berkala. Langkah ini diambil agar pemanfaatan dana cukai benar-benar optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah serta peningkatan taraf hidup masyarakat Banjarnegara.
Untuk bidang penegakan hukum, dana itu antara lain dipakai untuk operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal. Satpol PP mendampingi Bea Cukai melakukan opwrasi gabungan untuk memberantas rokok ilegal. Sebab peredaran rokok ilegal merugikan keuangan negara karena tidak berkontribusi melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Banjarnegara, Galih Purwandaru, mengatakan operasi masih menemukan toko dan warung yang menjual rokok ilegal. Barang temuan langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Purwokerto.
“Sayangnya di Banjarnegara masih banyak pemilik-pemilik toko atau warung menjual rokok-rokok ilegal,” kata Galih.
Menurut Galih, operasi gabungan dilakukan setiap tahun di seluruh kecamatan. Bea Cukai bersama pemerintah daerah juga akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi ciri-ciri rokok ilegal dan sanksinya. Melalui upaya ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan peredaran rokok ilegal. (adv/dar)
