PDM Ogan Ilir: Muhammadiyah Tak Berpolitik Praktis, Minta Polemik Gibran Segera Berakhir
Indralaya|KoranRakyat.co.id —— Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ogan Ilir menegaskan tidak memiliki kepentingan politik atas pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, organisasi Islam tersebut meminta polemik tersebut segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua PDM Kabupaten Ogan Ilir, Sudarta Salman, S.E., M.M., yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI Ogan Ilir di Indralaya, Jumat (13/11/2026), menyikapi “Pernyataan Berhenti” yang disampaikan Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI per 12 November 2026. “ Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam bidang dakwah amar makruf nahi munkar berpandangan bahwa mundurnya Bapak Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan peristiwa politik yang mana Muhammadiyah tidak berpolitik praktis,” ujar Sudarta.
“Dengan demikian tidak ada kepentingan politik bagi Muhammadiyah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir,” lanjutnya.
Dampak ke Tatanan Bernegara
Meski tidak berpolitik praktis, Sudarta menilai pernyataan berhenti tersebut akan berdampak langsung bagi tatanan bernegara dan bermasyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat menyikapinya secara arif dan bijaksana. “Muhammadiyah berharap polemik ini segera selesai dan tidak berlarut-larut,” katanya.
PDM Ogan Ilir juga berharap kekosongan sementara jabatan Wakil Presiden segera terisi agar pemerintahan kembali berjalan normal. Pengisian jabatan itu, menurut Sudarta, harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Prosesnya harus mengutamakan kemaslahatan umum dan menciptakan suasana politik yang lebih kondusif,” ujarnya.
Imbauan Jaga Kondusivitas
Sudarta juga mengimbau masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap pengunduran diri Gibran, untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana.
“Kami menghimbau kepada masyarakat yang pro maupun yang kontra untuk tidak menyampaikan pendapat atau tindakan yang dapat memperkeruh suasana atau membuat kegaduhan,” kata Sudarta.
Kronologi Pengunduran Diri Gibran
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung dalam dua hari:
Rabu, 11 November 2026
Gibran mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kamis, 12 November 2026
Sehari kemudian, Gibran menyerahkan surat tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah menerima permohonan pengunduran diri tersebut. Penerimaan itu disampaikan secara resmi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta.
Pernyataan berhenti itu kemudian menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berkepentingan langsung karena persoalan tersebut merupakan urusan partai-partai politik, sementara Muhammadiyah adalah organisasi nonpolitik.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir sebelumnya mengingatkan agar setiap langkah politik terkait polemik tersebut tetap berlandaskan konstitusi, memiliki dasar hukum yang sah, dan mengutamakan kemaslahatan umum.
Di Ogan Ilir, sikap tersebut ditegaskan kembali oleh PDM setempat dengan menekankan pada pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan masyarakat di tengah dinamika politik nasional. (*)
