Herman Deru  Dan Wamen LH Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah tangani Kerhutla di Sumsel

Palembang|KoranRakyat.co.id  –– Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa memantau langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Talang Jambe, Palembang, Rabu (7/10/2026).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lahan yang terdampak Karhutla sekaligus memastikan upaya penanganan dan pemadaman terus dilakukan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi risiko terhadap masyarakat.

Dalam pemantauan tersebut, terdapat dua lokasi yang menjadi perhatian. Titik pertama merupakan lahan gambut yang berada berdekatan dengan kawasan perumahan padat penduduk. Sementara itu, titik kedua berada di sekitar kawasan perkebunan sawit.

Wamen LH RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Karhutla sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan Karhutla. “Kami melihat dua lokasi Karhutla. Intinya kami ingin mempererat kolaborasi dengan daerah, bagaimana kita bisa bersama-sama menanggulangi Karhutla ini,” ujar Diaz.

Menurutnya, upaya penanganan Karhutla di Sumsel telah dilakukan melalui berbagai metode, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing. Namun, pelaksanaan water bombing pada saat pemantauan terkendala kondisi jarak pandang yang belum memungkinkan.

“Pak Gubernur juga sudah bergerak dan melakukan dengan baik melalui OMC dan water bombing. Namun, water bombing terhalang aturan jarak pandang yang tidak terlalu baik sehingga belum bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Diaz menambahkan, pelaksanaan OMC masih terus menunggu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, upaya penanganan Karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan mengombinasikan berbagai metode sesuai kondisi di lapangan.

“Kita lihat bagaimana komplemen dari water bombing dan OMC. Di OKI banyak sekali lahan gambut, artinya jika tidak ada air, kebakarannya semakin jadi. Karena itu, kita juga perlu mencari sumber air terdekat,” katanya.

Selain dukungan melalui udara, penanganan Karhutla juga dilakukan melalui pengerahan pasukan darat yang melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wamen LH yang telah datang langsung melihat kondisi Karhutla di Sumsel. Menurutnya, pemantauan bersama tersebut menunjukkan pentingnya sinergi dalam menangani Karhutla.

“Terima kasih kepada Pak Wamen yang telah melihat langsung dan mengunjungi kami. Kami mengajak melihat dua spot, yaitu di kawasan perumahan dan di perkebunan, agar masyarakat mengetahui bahwa pekerjaan ini terus kita lakukan,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan, penanganan Karhutla di Sumsel terus dilakukan tanpa mengenal waktu. Meski tidak seluruh proses penanganan dapat terlihat atau diberitakan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja di lapangan. “Percayalah, upaya terus kita lakukan siang dan malam. OMC juga terus dilakukan, bahkan tengah malam, tergantung informasi dari BMKG,” tegasnya.

Herman Deru juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palembang yang terus melakukan upaya penanganan Karhutla di wilayahnya. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur terkait sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman Karhutla.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen LH RI juga menyerahkan bantuan untuk mendukung penanganan dan pemadaman Karhutla. Bantuan tersebut diserahkan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) Pulau Muning serta kepada Pemerintah Kota Palembang yang diterima langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Pemantauan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Karhutla, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut dan berdekatan dengan permukiman masyarakat. (*)