Wonosobo Dorong Petani hingga BUMD Bersinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperkuat ekosistem pangan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, dan pemangku kepentingan terkait, Jumat (4/9/2026).

Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, penguatan pangan difokuskan pada tiga kluster utama, yakni beras, hortikultura, dan bawang. Sentra beras antara lain berada di Selomerto, Wadaslintang, Kertek, Kaliwiro, dan Kalikajar yang secara keseluruhan mampu menyuplai lebih dari 66 persen kebutuhan beras.

Sementara kluster hortikultura meliputi Garung, Mojotengah, Kejajar, dan Kertek. Adapun kluster bawang berpusat di Kalikajar yang menyumbang lebih dari 97 persen produksi bawang daerah.

Menurut Andang, penguatan produksi harus diikuti peningkatan infrastruktur, seperti cold storage, benih yang lebih tahan terhadap cuaca, sarana pengairan, serta konektivitas distribusi. Pemkab juga memperkuat jaringan irigasi sekitar 21.050 hektare bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Tantangan lain datang dari meningkatnya biaya produksi. Harga pupuk non-subsidi sejak Januari 2025 tercatat naik, di antaranya NPK Plus 61,9 persen, Nitrea 97,4 persen, dan ZA 68,9 persen. Kondisi tersebut berpotensi menekan margin petani dan keberlanjutan produksi.

Di sisi distribusi, penurunan anggaran pemeliharaan jalan dari sekitar Rp188,8 miliar pada 2022 menjadi Rp63,4 miliar pada 2026 membuat pengawasan tonase dan pemeliharaan jalan semakin penting. Pengaturan bongkar muat di Pasar Induk Wonosobo serta penanganan simpul kemacetan di Kertek, Selomerto, dan Garung juga menjadi perhatian untuk menjaga efisiensi rantai pasok.

Penguatan peran BUMD sebagai offtaker menjadi salah satu strategi yang dibahas dalam HLM. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperpendek rantai pasok.

“Yang perlu kita bangun adalah ekosistem. Petani, peternak, pedagang, Perum BULOG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus membangun komunikasi yang baik mengenai produksi, ketersediaan stok, kebutuhan pasar maupun hambatan distribusi,” kata Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat.

Kolaborasi juga diperkuat melalui temu bisnis yang difasilitasi BI Jawa Tengah. Salah satunya menghasilkan kesepakatan kerja sama pasokan cabai antara produsen Wonosobo, Sukiyat, dengan Koperasi Pancarga Tani Kabupaten Magelang. Pembahasan lanjutan juga dilakukan untuk komoditas minyak goreng, beras, dan telur bersama mitra dari Semarang, Sukoharjo, dan Klaten.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, kerja sama antardaerah penting karena Wonosobo tidak hanya perlu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga berperan sebagai bagian dari rantai pasok Jawa Tengah.

“Kami mengharapkan dukungan Wonosobo untuk mengamankan pasokan lokal Provinsi Jawa Tengah dengan berpartisipasi lebih aktif pada kerja sama antar daerah atau KAD dan temu bisnis, khususnya sebagai produsen produk unggulan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, BI Jawa Tengah menyerahkan satu unit mobil operasional melalui Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) kepada Kelompok Tani Cabai Champion Ngudi Lestari, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar.

Bupati Afif berharap bantuan tersebut dapat mendukung distribusi hasil panen dan meningkatkan efisiensi logistik petani.

“Semoga dukungan ini dapat memperlancar distribusi hasil panen, meningkatkan efisiensi logistik, dan pada gilirannya semakin memperkuat usaha serta kesejahteraan para petani,” kata Afif.

Selain mobil operasional, BI juga telah memberikan sejumlah dukungan sarana ketahanan pangan di Wonosobo, seperti demplot padi Gamagora dan Pajajaran, greenhouse, Kios JTAB, serta oven pengering cabai.

Pada sektor distribusi, Pemkab Wonosobo memperkuat Kios JTAB di Pasar Induk Wonosobo sebagai simpul pasokan sekaligus sarana pemantauan harga.

Pemkab juga mengembangkan kampanye “Sinergi Warga Jaga Ekonomi Wonosobo” yang mengajak masyarakat berbelanja secukupnya, menghindari panic buying, mengutamakan produk lokal, serta bijak mengelola konsumsi.

BPS Wonosobo mendorong penerapan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Strategi tersebut mencakup penguatan cadangan pangan daerah, optimalisasi pupuk organik, diversifikasi pakan ternak, fasilitasi distribusi, digitalisasi rantai pasok, Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, penguatan BUMD/Toko Tani, hingga edukasi belanja bijak.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diluncurkan program Lokalaku yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem produk lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dan produk unggulan daerah.

HLM TPID menyepakati agar setiap rekomendasi diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terukur. Pemkab Wonosobo menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari publikasi harga dan HET, efisiensi penggunaan air dan irigasi, pengawasan pupuk bersubsidi, Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah pada periode rawan, checkpoint komoditas, optimalisasi BUMD sebagai offtaker, hingga antisipasi musim kemarau.

Lima ruang sinergi Pemkab Wonosobo dan BI Jawa Tengah diarahkan pada penguatan BUMD sebagai offtaker, kepastian pasar bagi produsen, pengendalian komoditas prioritas, penguatan distribusi dan logistik, serta evaluasi berkala berbasis indikator harga.

“Pengendalian inflasi bukan semata-mata menjaga angka tetap rendah, tetapi memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan insentif yang sehat bagi petani dan para pelaku usaha,” kata Noor.

BPS mengingatkan, dinamika inflasi tetap perlu diantisipasi, terutama pada periode musiman seperti Ramadan dan Lebaran, Idul Adha, libur sekolah, Natal dan Tahun Baru. Risiko perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, serta perkembangan geopolitik global juga perlu menjadi pertimbangan TPID.

Bupati Afif menegaskan bahwa tujuan pengendalian inflasi tidak sebatas menjaga angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, harga tetap terjangkau, dan kesejahteraan petani terjaga.

“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Afif.

Ia berharap koordinasi antarpihak tidak berhenti pada forum, tetapi berlanjut menjadi kebijakan yang konsisten dan terukur sehingga Wonosobo semakin kuat sebagai salah satu simpul ketahanan pangan Jawa Tengah. (Diskominfo Wonosobo/Aris)