Inflasi Wonosobo Terkendali, Pemkab dan BI Siapkan Strategi Antisipasi Harga Pangan

Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan mengantisipasi potensi gejolak harga dan pasokan pangan. Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Wonosobo, Jumat (4/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Pembahasan diarahkan pada upaya menjaga ketersediaan pangan, memastikan distribusi berjalan lancar, sekaligus mempertahankan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan, pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik. Menurutnya, stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Menjaga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bukan sekadar menjaga angka inflasi, tetapi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang perlu terus kita kerjakan bersama melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat,” ujar Afif.

Ia menjelaskan, kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai dan daging dapat langsung memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika kenaikan terjadi tanpa kendali, daya beli masyarakat pun berpotensi ikut tertekan.

Karena itu, upaya pengendalian inflasi dinilai tidak cukup dilakukan setelah harga mengalami kenaikan. Pemerintah perlu mengantisipasi persoalan sejak awal dengan memantau kondisi produksi, ketersediaan stok, distribusi hingga perkembangan harga di pasar.

Afif meminta TPID, perangkat daerah terkait, dan BPS memperkuat pemantauan terhadap komoditas pangan strategis secara rutin dengan mengandalkan data.

“Potensi kelangkaan maupun kenaikan harga harus dapat kita deteksi lebih awal, sehingga langkah antisipasi bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Inflasi Wonosobo Terkendali, Komoditas Pangan Masih Jadi Perhatian

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho menyebut kondisi inflasi tahunan Wonosobo masih relatif terkendali. Meski demikian, pergerakan inflasi secara bulanan perlu mendapat perhatian karena berada sedikit di atas Jawa Tengah.

Pada Agustus 2026, inflasi Wonosobo tercatat sebesar 0,49 persen secara bulanan (mtm) dan 3,01 persen secara tahunan (yoy). Inflasi tahunan tersebut masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah yang berada di angka 3,08 persen maupun nasional sebesar 3,19 persen.

“Inflasi bulanan Wonosobo yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Tengah ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya karena tekanan masih ada dan berasal dari komoditas pangan,” kata Noor.

Menurutnya, komoditas pangan masih menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi Wonosobo. Sejumlah komoditas seperti aneka cabai, bawang merah, beras dan bawang putih dalam beberapa periode turut memberikan tekanan terhadap harga.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Wonosobo memberikan kontribusi sekitar 8,12 persen terhadap inflasi Jawa Tengah.

Di sisi lain, Wonosobo merupakan salah satu daerah sentra pangan strategis, terutama untuk komoditas aneka cabai dan bawang putih yang masuk dalam tiga besar produksi di Jawa Tengah. Namun, tingginya produksi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Perkembangan harga pangan produk unggulan tersebut masih perlu menjadi perhatian karena harganya relatif lebih tinggi dibandingkan keseluruhan di Jawa Tengah,” jelas Noor.

Untuk bawang merah, Wonosobo masih menghadapi persoalan keterbatasan produksi lokal. Pasokan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat berpotensi menjadi persoalan tersendiri, terlebih ketika memasuki musim kering dan menghadapi risiko El Niño.

Wonosobo Surplus Beras, Cabai dan Bawang Putih

Dari sisi ketahanan pangan, Wonosobo memiliki posisi strategis dalam mendukung pasokan pangan di Jawa Tengah. Sejumlah komoditas tercatat mengalami surplus, yakni beras, cabai merah, cabai rawit dan bawang putih.

Sementara itu, bawang merah masih mengalami defisit karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan.

Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, pemerintah daerah melakukan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting secara rutin setiap hari kerja maupun pada momentum hari besar.

Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Wonosobo serta pada tingkat agen dan distributor untuk melihat perkembangan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas strategis.

Hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan gula pasir cenderung stabil sepanjang tahun. Sementara harga bawang putih berada pada kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram.

Berbeda dengan komoditas tersebut, cabai rawit merah menjadi salah satu bahan pangan dengan pergerakan harga cukup tinggi. Pada Maret 2026, harganya sempat mencapai sekitar Rp83.015 per kilogram.

Harga daging sapi juga menunjukkan kecenderungan meningkat hingga berada di kisaran Rp145.000 per kilogram atau naik sekitar 7,4 persen.

“Untuk jangka pendek, fokus kita adalah mengendalikan volatilitas cabai dan memantau tren kenaikan daging sapi, tanpa mengabaikan komoditas strategis lainnya,” terang Andang.

Dari sektor produksi, Wonosobo diproyeksikan menghasilkan 50.138,59 ton beras/padi hingga September 2026. Produksi tersebut berasal dari luas panen sekitar 17.867,82 hektare.

Sementara produksi cabai besar diperkirakan mencapai 22.626,33 ton dari luas panen 1.963,14 hektare. Kecamatan Garung menjadi salah satu sentra utama dengan kontribusi lebih dari 45 persen terhadap produksi.

Untuk cabai rawit, produksi diproyeksikan mencapai 17.111,42 ton dari luas panen 1.658,07 hektare. Kecamatan Garung dan Mojotengah menjadi wilayah dengan kontribusi produksi terbesar.

Adapun produksi bawang merah dan bawang putih tercatat sekitar 1.351,46 ton dari luas panen 166,59 hektare. Kecamatan Kalikajar menjadi salah satu sentra dominan komoditas tersebut.

Antisipasi El Niño hingga Penguatan Pasokan Lokal

Selain persoalan harga, risiko produksi akibat perubahan kondisi iklim turut menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depan.

Noor mengatakan, Wonosobo perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi El Niño. Beberapa upaya yang direkomendasikan antara lain optimalisasi sarana pengairan, penguatan sistem irigasi serta penyesuaian pola tanam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit pasokan antarwaktu.

Pada sisi hilir, penguatan pasokan komoditas unggulan dari produksi lokal juga dinilai penting untuk mengurangi gejolak harga, khususnya cabai dan bawang merah.

Untuk bawang merah yang masih mengalami defisit produksi lokal, BI mendorong pembentukan offtaker yang dapat menyerap komoditas dari daerah sentra produksi sehingga kebutuhan pasokan Wonosobo dapat lebih terjamin.

Wonosobo juga didorong mengambil bagian dalam mendukung program swasembada bawang putih nasional 2028. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan budidaya sekaligus edukasi kepada masyarakat agar semakin terbiasa mengonsumsi bawang putih produksi lokal.

Selain penguatan produksi, Wonosobo juga diminta lebih aktif mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) serta memperluas kegiatan temu bisnis dengan daerah lain. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Wonosobo sebagai salah satu pemasok komoditas pangan unggulan bagi Jawa Tengah.

Enam Langkah Strategis

Dalam HLM TPID tersebut, BI Jawa Tengah menyampaikan enam rekomendasi yang dapat menjadi acuan penguatan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan Wonosobo.

Pertama, melakukan mitigasi terhadap risiko iklim melalui optimalisasi sarana pengairan dan pengaturan pola tanam.

Kedua, memastikan distribusi komoditas pangan strategis berjalan lancar, terutama cabai, bawang putih dan beras melalui pasar tradisional maupun outlet pangan.

Ketiga, memperkuat peran offtaker daerah untuk menyerap hasil produksi dari sentra pangan, khususnya guna menjaga stabilitas pasokan bawang merah.

Keempat, mendorong kemandirian bawang putih melalui peningkatan produksi serta edukasi konsumsi produk lokal.

Kelima, memperluas Kerja Sama Antar Daerah dan matchmaking bisnis agar Wonosobo semakin berperan sebagai pemasok kebutuhan pangan di Jawa Tengah.

Keenam, meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar secara terukur, terutama di wilayah dan pada komoditas yang berpotensi mengalami tekanan harga.

Bupati Afif menegaskan, enam rekomendasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk langkah konkret dan tidak berhenti sebagai hasil pembahasan dalam forum.

“Jangan sampai rekomendasi berhenti menjadi catatan rapat. Rekomendasi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pelaku usaha di sektor pangan untuk aktif menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, baik dalam produksi, distribusi maupun pemasaran. Dengan komunikasi yang lebih cepat, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah sebelum persoalan berkembang menjadi tekanan harga.

“Kita ingin pemerintah hadir lebih awal, membaca persoalan lebih cepat, dan mengambil langkah yang tepat,” tambahnya.

Afif menegaskan, pengendalian inflasi pada akhirnya bukan sekadar menjaga angka statistik. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan ruang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” pungkasnya. (Diskominfo Wonosobo/Aris)