Terima Arahan BKN RI, Wonosobo Fokus Tingkatkan Kualitas ASN dan Layanan Publik
Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, di Pendopo Bupati pada Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah penguatan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah 2025–2029.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, yang hadir bersama Sekretaris Daerah One Andang Wardoyo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan implementasi sistem merit dan pengembangan manajemen talenta ASN sebagai fondasi birokrasi modern.
“Keberhasilan visi dan misi pembangunan Wonosobo sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Hari ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap langkah yang kita ambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menuturkan, jumlah ASN di Kabupaten Wonosobo saat ini mencapai 9.219 orang. Menurutnya, angka tersebut tidak sekadar statistik, tetapi mencerminkan wajah pelayanan publik yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Meski begitu, sejumlah tantangan masih dihadapi, termasuk penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang kini masih dalam tahap penyesuaian.
“Ini menjadi bagian dari proses pembenahan yang terus kami lakukan agar ke depan sistem kepegawaian semakin ideal,” imbuhnya.
Dalam pengelolaan kepegawaian, Pemkab Wonosobo mencatat sejumlah capaian positif. Implementasi sistem merit telah meraih nilai 289,5 dengan kategori “baik”. Sementara itu, penguatan manajemen talenta menjadi fokus utama dengan capaian skor sementara 56,25.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan nilai tersebut hingga melampaui standar minimal agar dapat memperoleh pendampingan lebih lanjut dari BKN. Saat ini, sebanyak 7.434 ASN telah masuk dalam sistem manajemen talenta, meski belum ada yang mencapai kuadran tertinggi.
Untuk mempercepat layanan, Pemkab juga menghadirkan inovasi melalui aplikasi MASBROW (Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo) serta menerapkan pola kerja adaptif, termasuk skema Work From Home (WFH) secara terukur.
Namun demikian, persoalan fiskal masih menjadi perhatian. Belanja pegawai Kabupaten Wonosobo saat ini mencapai 37 persen atau sekitar Rp712,28 miliar, melampaui batas ideal sebesar 30 persen.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi dilema kebijakan. Penyesuaian tidak bisa dilakukan dengan mengurangi pegawai. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan arahan dari BKN agar langkah yang kami tempuh tetap berada pada koridor yang tepat,” tegas Bupati.
Di sisi lain, peran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Wonosobo terus diperkuat, tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial. Melalui Dana Kesetiakawanan (DKK) sejak 2011, lebih dari Rp3,03 miliar telah disalurkan kepada anggota purna tugas.
Beragam program sosial turut dikembangkan, seperti KORPRI Mengajar, stabilisasi harga pangan melalui penyerapan hasil panen petani, hingga keterlibatan ASN dalam pembaruan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta program ASN Peduli Stunting.
Inovasi lainnya diwujudkan lewat program KORPRI Peduli Pendidikan berbasis ternak di Desa Pagerejo dan Mergolangu. Program ini menjadi pendekatan alternatif untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang masih 6,91 tahun.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan ternak kambing melalui program KORPRI Peduli Pendidikan. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget dengan mengalihkan aktivitas mereka ke kegiatan produktif dan edukatif yang membangun karakter serta kemandirian sejak dini.
Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berintegritas.
Menurutnya, birokrasi di masa depan harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Birokrasi masa depan adalah birokrasi yang menghadirkan kecepatan dan kemudahan layanan yang berdampak langsung pada kemanfaatan, dengan tujuan akhir kebahagiaan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga memperkenalkan konsep “4K ASN Pro Masyarakat”, yakni Kecepatan, Kemudahan, Kemanfaatan, dan Kebahagiaan, sebagai dasar transformasi birokrasi ke depan.
Selain itu, ia mengapresiasi berbagai inovasi yang dijalankan Pemkab Wonosobo karena dinilai selaras dengan agenda pembangunan nasional. Ia menyoroti keberhasilan daerah dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta perannya sebagai salah satu penopang rantai pasok pangan nasional.
“Program-program di Wonosobo berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan pangan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan sinergi yang kuat dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.
Ia juga menilai KORPRI di Wonosobo memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk inovasi beasiswa berbasis ternak dan program kesehatan.
Kunjungan kerja ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin erat dengan BKN RI, berbagai langkah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan diharapkan dapat dipercepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Diskominfo Wonosobo/Aris)
