Kekuasaan PM Paetongtarn Dibekukan MK Thailand Buntut Skandal Telepon
KoranRakyat.co.id — Gegara bocornya pembicaraan melalui saluran telepon dengan dengan mantan PM Kamboja Hun Sen, Kekuasaan PM Paetongtarn dibekukan MK Thailand.
Dilansir CNN Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand membekukan kekuasaan eksekutif Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra buntut skandal percakapan telepon bocor, Selasa (1/7).
“Mahkamah Konstitusi dengan mayoritas 7-2 menangguhkan yang bersangkutan dari tugas Perdana Menteri mulai 1 Juli sampai Mahkamah Konstitusi membuat putusan,” demikian pernyataan MK Thailand, seperti dikutip AFP.
Paetongtarn belakangan dirundung kontroversi gegara percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Percakapan itu membuat marah warga Thailand karena Paetongtarn terdengar merendahkan militer Thailand, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap negara serta pernah punya sejarah buruk dengan keluarga Shinawatra.
Paetongtarn telah meminta maaf atas ucapannya di telepon tersebut.
Namun effek dari skandal telepon itu, koalisi Paetongtarn pecah begitu pembicaraan telepon ini tersebar. Partai konservatif Bhumjaithai selaku mitra terbesar kedua partai Paetongtarn, Pheu Thai, memutuskan keluar pekan lalu.
Bersamaan dengan itu, sekelompok senator dari partai konservatif menuntut sang PM karena dinilai telah melanggar etika.
Paetongtarn telah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerimanya lapang dada.
“Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan MK,” katanya kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa selalu menjadi niat saya untuk melakukan hal terbaik untuk negara saya,” pungkasnya.
Kronologi
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menjadi sorotan usai Mahkamah Konstitusi mencabut sementara kekuasaan dia pada hari ini, Selasa (1/7) imbas telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Skors yang diberikan membuat Paetongtarn tak punya wewenang eksekutif selama menjalankan sidang kasus tersebut. PM Thailand itu menerima putusan dan akan menjalani dengan baik.
Berikut kronologi PM Thailand dari skandal telepon bocor hingga imbas telepon bocor.
Skandal telepon dengan Hun Sen
Pada Juni lalu, Paetongtarn telepon Hun Sen dan membahas persoalan perbatasan Thailand-Kamboja.
Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut Hun Sen “paman” dan meminta eks PM Kamboja itu tak mendengar dari pihak lain yang disebut lawan.
Pernyataan itu merujuk ke Angkatan Bersenjata Thailand di timur laut. Militer punya peran besar di kerajaan dan politikus biasanya lebih berhati-hati saat berbicara soal mereka.
Percakapan tersebut memicu reaksi keras dari Thailand. Para legislator konservatif menuduh dia tunduk ke Kamboja dan melemahkan militer. Mereka juga menuduh Paetongtarn melanggar ketentuan konstitusional yang mensyaratkan “integritas yang jelas” dan “standar etika.”
Karena kasus itu pula, koalisi yang dipimpin Paetongtarn ditinggalkan partai pendukung terkuat. Dengan demikian, mayoritas suara di parlemen menipis dan hanya bisa mengandalkan partai lain.
Picu demo besar-besaran hingga dibekukan MK
Di luar itu, kasus Paetongtarn juga memicu demo besar-besaran di Thailand, terutama Bangkok. Sekitar 10.000 warga berkumpul untuk memprotes pemerintahan anak Thaksin Shinawatra.
Lalu pada hari ini, Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya menggelar persidangan terkait kasus yang dituduhkan ke Paetongtarn. Mereka memutuskan PM Thailand itu diskors selama kasus disidangkan.
“Mahkamah Konstitusi dengan mayoritas 7-2 menangguhkan yang bersangkutan dari tugas Perdana Menteri mulai 1 Juli sampai Mahkamah Konstitusi membuat putusan,” demikian pernyataan MK Thailand, seperti dikutip AFP.
Paetongtarn menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi dengan lapang dada.
“Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan MK,” kata dia.
Paetongtarn lalu berujar, “Saya ingin menegaskan kembali niat saya untuk melakukan hal terbaik untuk negara saya.”
Respon usai Kekuasaan Dibekukan MK
Menanggapi pembekuan kekuasaanya, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang membekukan kewenangannya sebagai pemimpin eksekutif negara pada Selasa (1/7).
Pembekuan kewenangan Paetongtarn ini dilakukan MK menyusul sang PM tengah diselidiki soal dugaan pelanggaran kode etik terkait percakapan teleponnya yang bocor dengan eks PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
“Keputusan telah keluar dan saya menerima keputusan pengadilan (MK),” ucap Paetongtarn kepada wartawan di Kantor Pemerintah Thailand di Bangkok seperti dikutip AFP.
“Saya ingin menekankan bahwa saya selalu ingin melakukan yang terbaik untuk negara saya,” paparnya menambahkan.
MK Thailand memutuskan membekukan kekuasaan eksekutif Paetongtarn dalam persidangan hari ini.
Sebanyak tujuh dari sembilan hakim MK Thailand setuju membekukan kekuasaan sang PM mulai 1 Juli sampai mahkamah tersebut membuat putusan lanjutan terkait hasil penyelidikan.
Paetongtarn belakangan dirundung kontroversi gegara percakapan teleponnya dengan mantan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Percakapan itu membuat marah warga Thailand karena Paetongtarn terdengar merendahkan militer Thailand, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap negara serta pernah punya sejarah buruk dengan keluarga Shinawatra.
Paetongtarn telah meminta maaf atas ucapannya di telepon tersebut.
Koalisi pemerintahan Paetongtarn juga ikut pecah begitu pembicaraan telepon ini tersebar. Partai konservatif Bhumjaithai selaku mitra terbesar kedua partai Paetongtarn, Pheu Thai, memutuskan keluar pekan lalu.
Bersamaan dengan itu, sekelompok senator dari partai konservatif hingg demonstrasi rakyat juga muncul menuntut sang PM karena dinilai telah melanggar etika.(*)
