Pemkab OI Jalin Kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel
INDRALAYA | KoranRakyat co.id – PEMERINTAH Kabupaten Ogan Ilir (OI) di bawah kepemimpinan Bupati Panca Wijaya Akbar, SH menjalin kerjasama terkait upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Kerjasama untuk pertama kalinya ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan, bertempat di Kantor Bupati OI, KPT Tanjung Senai, Indralaya, Selasa 8 Juni 2023.
Hadir dalam acara ini Asisten II Sekda, Nursamsu, SE, M.Si, Staf Ahli Bupati, Dr Siska Susanti, serta Kepala OPD lainnya.
“Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Lydia Kurniawati Christyana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bersedia hadir dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Ogan ilir,” ujar bupati dalam sambutannya.
Ditambahkan Bupati Panca Wijaya Akbar, adapun ruang lingkup nota kesepakatan ini adalah pertukaran data dan informasi keuangan publik, asistensi dan pendampingan,
penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan pelaporan 4 (empat) pilar regional yakni chief economist, peningkatan tata kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), peningkatan kapasitas kompetensi kerja, serta penguatan koordinasi.
Panca berharap penandatanganan nota kesepakatan ini harus di manfaatkan dan dipraktekkan dengan baik oleh Perangkat daerah terkait. Agar kiranya sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ujarnya.
Dijelaskan alumni FH UII Jogjakarta ini, maksud dilakukannya pembaharuan nota kesepakatan ini tentunya sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, komunikasi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan baik itu APBN maupun APBD. (ica)
