Raperda APBD 2027, Fraksi DPRD Wonosobo Soroti PAD hingga Belanja Pegawai
Wonosobo|KoranRakyat.co.id –– Sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo memberikan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi, Senin (2/11/2026), berbagai persoalan mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan dana transfer, hingga alokasi belanja pegawai menjadi sorotan.
Salah satu perhatian fraksi-fraksi tertuju pada rencana pendapatan daerah tahun 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp1,923 triliun. Angka tersebut meningkat 1,13 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,924 triliun.
Dalam struktur pendapatan tersebut, PAD ditargetkan mencapai Rp412,51 miliar atau meningkat 9,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejumlah fraksi, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKB, dan NasDem-Perindo, mengapresiasi peningkatan target tersebut. Namun, mereka mengingatkan agar upaya mendongkrak PAD dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi.
Penerapan sistem e-tax dan e-retribusi dinilai perlu dioptimalkan tanpa harus menaikkan tarif yang berpotensi membebani masyarakat kecil maupun menghambat iklim investasi daerah.
Selain PAD, penurunan pendapatan transfer juga menjadi perhatian. Pendapatan transfer antar-daerah tercatat mengalami penurunan sebesar 15,93 persen. Bahkan, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan turun hingga 51,64 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Fraksi-fraksi juga meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pelaksanaan program, terutama di wilayah pedesaan.
Sorotan lainnya berkaitan dengan komposisi belanja daerah. Dari total belanja yang direncanakan, alokasi belanja pegawai mencapai Rp916,58 miliar atau sekitar 47,62 persen.
Fraksi Partai Demokrat dan Golkar mengingatkan agar besarnya anggaran tersebut diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, besarnya belanja pegawai dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti kesenjangan antara tema pembangunan daerah dengan alokasi anggaran pada sektor prioritas. Pada 2027, Wonosobo mengusung tema modernisasi dan hilirisasi pertanian serta transformasi pariwisata berkelanjutan.
Namun, alokasi anggaran untuk sektor pertanian tercatat hanya Rp15,48 miliar, sedangkan sektor pariwisata sebesar Rp7,92 miliar. Besaran tersebut dinilai belum ideal jika dibandingkan dengan target pembangunan yang ingin dicapai pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB turut mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan pemenuhan pelayanan dasar dan persoalan sosial. Sektor pendidikan, khususnya penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah, dinilai masih membutuhkan perhatian.
Hal serupa juga disampaikan terkait sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta mitigasi bencana. Kondisi geografis Wonosobo yang memiliki kerawanan terhadap bencana alam dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan prioritas anggaran.
Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumen Pandangan Umum masing-masing fraksi kepada pihak eksekutif. Berbagai catatan, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam tahapan pembahasan Raperda APBD 2027. (Aris)
