Sekda Sumsel Edward Candra Paparkan Isu Strategis Sosial hingga Penanganan Karhutla dalam Reses Komisi VIII DPR RI  

Palembang|KoranRakyat.co.id —– Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel), Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menyambut kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Auditorium Graha Bina Praja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan kemiskinan, pembangunan bidang keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga penanggulangan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kunjungan kerja tersebut mengangkat tema pembangunan di bidang agama, haji dan umrah, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana. Kegiatan ini menjadi forum untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja reses tersebut dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Ansory Siregar. Turut hadir sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI, yakni Ina Ammania dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., dari Fraksi Golkar, H. M. Husni, S.E., M.M., dari Fraksi Gerindra, Nessy Kalviya, S.T., M.M., dari Fraksi NasDem, serta Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi dari Fraksi PKS.

Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat. “Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan, saya mengucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI,” ujarnya.

Edward menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan, memberdayakan perempuan, melindungi anak, serta meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Di bidang sosial, Edward menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan pada Maret 2026 turun menjadi 9,50 persen, dibandingkan dengan 9,85 persen pada September 2025. Meski demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 869,97 ribu penduduk Sumatera Selatan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap lapangan kerja. Akurasi dan keterpaduan data penerima manfaat juga perlu terus ditingkatkan agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Bantuan sosial harus menjadi jaring pengaman sekaligus jembatan menuju kemandirian,” tegasnya.

Di bidang agama dan pelayanan haji, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat toleransi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Upaya tersebut mencakup aspek administrasi, transportasi, kesehatan, serta pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan jemaah yang membutuhkan pelayanan khusus.

Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Edward menyoroti pentingnya memperluas akses perempuan terhadap pembiayaan, pelatihan, teknologi, pasar, dan digitalisasi, khususnya bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Berbagai risiko, seperti kekerasan berbasis gender secara daring, eksploitasi anak, perundungan siber, dan penyebaran konten yang tidak layak bagi anak, perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan, deteksi dini, edukasi, serta penanganan yang cepat dan terpadu.

Terkait penanggulangan bencana, Edward menyebutkan bahwa Sumatera Selatan menghadapi sejumlah potensi bencana, di antaranya kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya.

Khusus dalam penanganan karhutla, ia menegaskan pentingnya langkah pencegahan, deteksi dini, respons cepat, dan pemulihan. Penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini, kesiapan personel dan sarana prasarana, patroli lapangan, pengelolaan lahan gambut, serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya penanggulangan karhutla.

Edward juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, yang telah bersinergi dalam menangani karhutla di Sumatera Selatan. Kondisi kemarau pada 2026 yang dipengaruhi fenomena El Niño turut meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api.

Dampak kebakaran lahan, lanjutnya, telah dirasakan masyarakat melalui kondisi asap yang menyelimuti Kota Palembang dan sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan sebagian wilayah Banyuasin.

Edward berharap kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan dukungan nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Ia juga berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap terus bersinergi dengan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Komisi VIII DPR RI mendengarkan aspirasi dan masukan dari sejumlah instansi, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan, Dinas Sosial Sumatera Selatan, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Selatan.

Anggota Komisi VIII DPR RI juga berdialog langsung dengan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Selain itu, dibahas pula rencana pemberian bantuan permodalan usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Pada kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan sosial kepada sejumlah warga Sumatera Selatan, termasuk pelaku UMKM, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan reses sekaligus berdiskusi secara langsung mengenai berbagai persoalan di daerah.

“Oleh karena itu, hari ini kami ingin mendengarkan dari para hadirin, seperti apa kita menghadapi bersama kondisi di lapangan, ada dari Baznas, Dinas Sosial, dan sebagainya,” ujarnya. (*)