Kunci Duplikat di Rumah Demokrasi

Oleh: Anwar S.

Alumni ITB Aktivis 98

KoranRakyat.co.id —Pagi itu, rumah kita tampak baik-baik saja. Lampu-lampu menyala. Pintu terbuka seperti biasa. Di ruang tamu, televisi menyiarkan angka investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi dengan nada optimistis.

Tidak ada suara tinggi. Tidak ada meja yang dibanting. Tidak ada tanda kebakaran.

Para penghuni rumah menjalani rutinitas seperti biasa: sebagian bekerja, sebagian berdagang, sebagian hanya berharap rumah ini tetap cukup kokoh untuk melindungi mereka dari hujan dan badai zaman.

Rumah, seperti juga negara, sering menyimpan keretakan di tempat yang tidak mudah dilihat mata.

Dari luar, cat dinding masih rapi. Pilar-pilar masih berdiri. Pagar masih berdiri. Jauh di bawah lantai, fondasi mungkin sudah bergeser pelan-pelan. Pipa tua mulai berkarat. Kabel dipasang terlalu dekat dengan sumber panas. Rayap mengerogoti atap. Resiko yang paling berbahaya: penghuni rumah bahkan tidak tahu siapa sebenarnya yang memegang cetak biru bangunan ini.Penghuni rumah bahkan tidak tahu berapa banyak kunci duplikat pintu depan, maupun siapa yang memegang.

Politik modern jarang bekerja hanya melalui apa yang tampak di permukaan. Ia bekerja seperti ruang mesin di balik dinding rumah: sunyi, teknis, dan sering hanya dipahami oleh mereka yang memiliki akses ke ruang kontrol.

Publik melihat lampu tetap menyala, tetapi jarang diajak melihat siapa yang menentukan aliran listriknya sejak awal.

Belakangan, dugaan konflik kepentingan dalam kebijakan strategis kembali membuka pertanyaan lama: ketika elite politik duduk terlalu dekat dengan kepentingan bisnis, rumah ini sebenarnya sedang dibangun untuk siapa? Untuk seluruh penghuni? Atau hanya untuk mereka yang memiliki kunci duplikat ke ruang-ruang tertentu?

Pertanyaan tadi tidak sederhana. Demokrasi modern memang lahir dari pertemuan banyak kepentingan. Kekuasaan membutuhkan organisasi politik. Organisasi politik membutuhkan sumber daya. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan.

Dalam batas tertentu, hubungan itu wajar. Rumah besar membutuhkan tukang, arsitek, pemasok bahan bangunan, tukang kebun, dan pengelola keuangan. Masalah muncul ketika sebagian orang bukan hanya ikut membangun rumah, tetapi diam-diam memegang kunci cadangan ke ruang pengambilan keputusan.

Di Indonesia, partai politik bukan sekadar organisasi elektoral. Ia adalah fondasi utama rumah demokrasi. Bila kita menengok sejenak UUD 1945 hasil amanden. Partai menjadi pintu utama pencalonan presiden dan wakil presiden, peserta pemilu legislatif, sekaligus pengendali besar dalam proses legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam praktik sehari-hari, partai bukan hanya tempat berkumpulnya ideologi. Ia telah menjadi infrastruktur distribusi kekuasaan nasional.

Berangkat dari peran partai politik yang sangat penting,  masalah mulai menebal. Ketika partai menjalankan fungsi sebagai distributor jabatan, distributor kesejahteraan, dan distributor penghargaan sosial, ia perlahan berubah menjadi mesin distribusi akses.

Akses terhadap proyek bertemu dengan akses terhadap kebijakan.

Akses terhadap jabatan bertemu dengan akses terhadap bisnis.

Akses terhadap kekuasaan bertemu dengan akses terhadap pendanaan politik.

Rumah demokrasi tidak lagi sepenuhnya menjadi tempat warga bermusyawarah tentang masa depan bersama, tetapi berubah menjadi bangunan besar tempat sebagian kecil orang memiliki peta lengkap seluruh jalur masuk dan keluar.

Ancaman yang membuat keadaan ini berbahaya adalah karena semuanya sering tampak legal di permukaan. Tidak ada pintu yang didobrak. Tidak ada alarm yang berbunyi.

Prosedur terlihat dipatuhi. Sayangnya, rumah demokrasi tidak selalu runtuh karena serangan dari luar. Sering kita temui ia melemah karena terlalu banyak ruang privat dibangun di dalam rumah publik.

Kita terlalu sering memahami konflik kepentingan sebagai masalah moral individual. Seolah-olah persoalannya hanya terletak pada satu pejabat yang kurang etis, satu pengusaha yang terlalu dekat dengan kekuasaan, atau satu partai yang terlalu dominan.

Padahal, dalam banyak kasus, masalah sebenarnya terletak pada desain rumah itu sendiri: siapa yang diberi akses, siapa yang memegang kunci, dan siapa yang menentukan arah renovasi rumah.

Dalam teori tata kelola modern, situasi ini dapat dibaca sebagai principal-agent problem. Rakyat adalah pemilik rumah sebenarnya. Mereka menitipkan mandat kepada pejabat dan partai politik untuk mengelola rumah itu atas nama kepentingan Bersama. Permasalah distorsi mandat.

Distorsi mandat muncul ketika pengelola rumah juga memiliki kepentingan lain: sponsor politik, relasi bisnis, loyalitas kelompok, jaringan keluarga, dan kebutuhan mempertahankan kekuasaan. Pada titik itu, keputusan publik mulai berisiko bergeser—bukan lagi tentang apa yang terbaik bagi seluruh penghuni rumah, tetapi tentang bagaimana menjaga keseimbangan mereka yang berada paling dekat dengan ruang kontrol.

Distorsi ini memunculkan oknum, istilah “oknum” sering terlalu nyaman. Ia membuat kita merasa masalah dapat selesai hanya dengan mengganti orang. Padahal yang kerap terjadi justru sebaliknya: orang berganti, tetapi pola perilakunya tetap sama. Seperti rumah dengan ventilasi buruk, siapa pun yang tinggal terlalu lama di dalamnya akan menghirup udara yang sama.

Di sinilah kritik moral sering gagal menyelesaikan masalah. Kita marah pada perilaku transaksional, tetapi membiarkan struktur insentif yang menghasilkan perilaku itu tetap utuh.

Kita menuntut integritas personal, tetapi pada saat yang sama membangun sistem politik yang mahal, tertutup, dan menghukum mereka yang mencoba bertahan hanya dengan idealisme.

Rumah ini terus meminta penghuninya menjadi malaikat, padahal arsitekturnya memberi hadiah kepada mereka yang paling pandai membaca celah di tembok, memberi bonus untuk kamar-kamar privat di dalam rumah.

Tentu kita perlu berpikir ulang,  reformasi partai politik tidak boleh hanya dipahami sebagai agenda elektoral. Ia adalah agenda struktural.

Partai harus dikembalikan sebagai institusi kaderisasi publik, bukan sekadar pengelola tiket kekuasaan. Pendanaan partai perlu dibuat sehat dan transparan. Kandidasi harus lebih terbuka. Konflik kepentingan harus didaftarkan dan diuji. Dan publik harus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan besar dibuat, siapa yang mendapat manfaat, dan siapa yang sebenarnya memegang kunci ruang kontrol negara.

Di sisi lain, negara juga tidak lagi cukup hanya berkata, “percayalah.” Setiap kebijakan strategis—dalam perdagangan, energi, pangan, digital, maupun infrastruktur—harus melewati uji public interest yang nyata.

Uji publik dengan pertanyaannya sederhana: siapa penerima manfaat terbesar? Apakah ada koneksi politik? Apakah publik memperoleh manfaat bersih? Apakah risiko terhadap keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi telah dihitung secara jujur?

Tanpa pengujian semacam itu, kebijakan publik mudah berubah menjadi instrumen distribusi rente yang dibungkus bahasa pembangunan. Infrastruktur dibangun atas nama kepentingan nasional, tetapi keuntungan ekonominya terkonsentrasi pada kelompok yang sama. Kebijakan perdagangan dibuat atas nama pertumbuhan, tetapi akses pasar dikuasai jaringan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

Negara tetap tampak bekerja, tetapi arah manfaatnya tidak selalu mengalir ke penghuni rumah yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan lagi “siapa yang salah?”, melainkan “sistem seperti apa yang terus menghasilkan perilaku yang sama?”. Sebab selama rumah demokrasi tetap bertumpu pada biaya politik yang mahal, ketergantungan pada sumber daya yang tinggi, dan konsentrasi akses pada segelintir pemegang kunci, konflik kepentingan akan terus muncul—bahkan ketika seluruh penghuninya berganti.

Dunia modern saat ini, kita tidak membutuhkan rumah tanpa partai politik. Demokrasi modern tidak dibangun dengan cara itu. Demokrasi Indonesia membutuhkan rumah dengan pagar pengaman yang kuat, sistem kunci yang jelas, dan ruang kontrol yang dapat diawasi publik. Sebab semakin besar kekuasaan yang dimiliki sebuah institusi politik, semakin besar pula kewajibannya untuk membuka diri terhadap pengawasan.

Jika tidak, rumah bernama Indonesia ini akan terus terlihat megah dari luar. Lampunya tetap menyala. Pintu depannya tetap terbuka. Jauh di dalam, terlalu banyak kunci duplikat beredar di tangan elite—sementara pemilik rumah yang sebenarnya hanya diminta percaya bahwa semuanya masih baik-baik saja. (*)