Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Desak Pemkab Tambah PJU dan CCTV di Titik Rawan
Bandung | KoranRakyat.co.id — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M.A. Hailuki, meminta Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan tindak kriminal, khususnya aksi begal.
Hailuki mengatakan upaya menjaga keamanan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan. Menurutnya, langkah pencegahan juga perlu diperkuat dengan penyediaan infrastruktur keamanan di lokasi yang berpotensi menjadi titik kriminalitas.
“Penindakan terhadap pelaku begal memang penting, tetapi langkah pencegahan juga harus diperkuat. Saya mendorong pemerintah daerah segera memetakan titik-titik rawan untuk diprioritaskan pemasangan PJU dan CCTV,” kata Hailuki, Selasa (15/7/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai masih terdapat sejumlah ruas jalan yang minim penerangan, terutama pada malam hari. Kondisi itu dinilai dapat memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.
Karena itu, Hailuki meminta Dinas Perhubungan, kepolisian, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa melakukan koordinasi untuk memetakan wilayah yang membutuhkan tambahan PJU dan CCTV.
Ia mengatakan pemasangan fasilitas keamanan perlu dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menunggu terjadinya tindak kriminal.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah muncul korban. Jalan yang gelap dan minim pengawasan harus segera menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Selain penambahan PJU dan CCTV, Hailuki meminta patroli keamanan di kawasan yang dianggap rawan ditingkatkan, terutama pada jam-jam yang dinilai berpotensi terjadi tindak kriminal.
Ia juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.
Menurut Hailuki, keamanan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, hingga masyarakat harus berkolaborasi agar Kabupaten Bandung tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Hailuki berharap langkah pencegahan tersebut segera direalisasikan untuk menekan potensi kejahatan jalanan di Kabupaten Bandung.
Ia menilai penerangan jalan yang memadai, pengawasan melalui CCTV, patroli rutin, serta keterlibatan masyarakat dapat mendukung keamanan dan kenyamanan warga ketika beraktivitas.
“Masyarakat berhak merasa aman ketika melintas dan beraktivitas. Karena itu, pencegahan harus menjadi perhatian utama, jangan sampai kita selalu terlambat bertindak setelah kejahatan terjadi,” pungkas Hailuki.
