Sinergi PKK dan Pemerintah Daerah Diperkuat: Pemprov Sumsel Siapkan Strategi Baru Pemberdayaan Keluarga
Palembang| KoranRakyat.co.id –Upaya memperkuat pemberdayaan keluarga di Sumatera Selatan memasuki babak baru setelah Gubernur Sumsel H. Herman Deru menginstruksikan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan TP PKK dalam setiap program yang bersentuhan dengan masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi TP PKK dan OPD di Griya Agung, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyebut keterlibatan PKK sebagai hal fundamental karena PKK memiliki struktur hingga ke tingkat desa. Hal ini menjadikan PKK sebagai mitra strategis yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
“PKK itu ada sampai desa. Jadi, apapun kegiatan yang berdampak pada masyarakat harus melibatkan PKK,” ujar Herman Deru. Ia juga menegaskan bahwa OPD perlu menjadikan PKK sebagai bagian integral dari setiap kegiatan.
Gubernur menambahkan bahwa Rakor ini menjadi kesempatan penting untuk mengulas kembali agenda kerja PKK, khususnya 10 program pokok yang selama ini menjadi landasan gerakan nasional. Ia menekankan bahwa setiap OPD perlu memahami ruang lingkup itu agar kerja sama dapat berjalan efektif.
Dalam penjelasannya, Gubernur memaparkan perbedaan antara program nasional dan program provinsi yang dijalankan PKK. Agenda nasional seperti program stunting memiliki standar tertentu, sedangkan agenda provinsi lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat Sumsel.
Ia pun menegaskan bahwa Dinas PMD menjadi OPD yang ditunjuk sebagai mitra utama PKK. PMD bertugas memetakan kegiatan wajib dan spontan, serta memastikan koordinasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota berjalan baik.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru menyebut Rakor ini sebagai pertemuan strategis pertama dalam menyusun arah gerakan PKK yang lebih terstruktur. Menurutnya, PKK selama ini menjadi mitra pemerintah dalam membangun keluarga, sehingga perlu penyelarasan visi dengan OPD.
Feby memaparkan sejumlah tujuan Rakor, termasuk menyelaraskan program PKK dengan kebijakan pemerintah daerah, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta meningkatkan peran Pembina PKK dalam mendukung program-program masyarakat.
Ia juga menjelaskan hasil Rakernas X TP PKK yang telah disahkan Mendagri. Dokumen tersebut berisi Rencana Induk Gerakan PKK 2021–2029, strategi operasional PKK, dan petunjuk teknis tata kelola kelembagaan.
Lebih lanjut, Feby menyoroti isu strategis seperti keterbatasan akses pendidikan, ketimpangan ekonomi keluarga, tingginya angka stunting, serta rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi. Menurutnya, isu tersebut harus menjadi perhatian dalam penyusunan program PKK ke depan.
Dalam Rakor tersebut, Feby sekaligus mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur, termasuk penugasan OPD untuk menyusun strategi Gerakan PKK provinsi serta mengaktifkan kembali beberapa program kerja sama yang pernah berjalan.
Menutup kegiatan, Feby mengungkapkan harapannya agar terjalin kolaborasi yang kuat antara OPD sebagai Pembina dan PKK sebagai pelaksana. Ia percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, program PKK tahun 2026 dapat memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat Sumsel. (*)
