CBA: Luhut Bilang Kereta Whoosh Barang Busuk Terkait Dugaan Mark-up Proyek Kereta Cepat

KoranRakyat.co.id —- Munculnya dugaan mark-up proyek kereta cepat Jakarta Bandung menimbulkan berbagai komentar dan tanggpan seperti Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA). MENURUT Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi; Luhut Binsar Pandjaitan langsung bilang kereta Whoosh barang busuk

Diwartakan Inilah.com sebelumnya, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai aneh sikap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan yang tiba-tiba menyebut Kereta Whoosh busuk sejak awal.

Padahal, Luhut adalah pejabat yang ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sekarang ganti nama menjadi Kereta Whoosh.

“Mungkin karena muncul dugaan mark-up biaya pembangunan Kereta Whoosh, Luhut langsung bilang barang busuk. Seperti kebakaran kumis,” ungkap Uchok, Jakarta, Minggu (19/10/2025)

Atau, lanjut Uchok, untuk menyamarkan perannya sebagai mantan Ketua Komite Proyek KCJB yang ditunjuk Jokowi, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB. “Ini seperti menampar air kena muka sendiri,” imbuhnya.

Dia pun mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jemput bola terkait dugaan mark up yang sulit ditutupi dari proyek KCJB yang digagas Jokowi sejak 2016-2023.

“Kita mendesak KPK usut itu potensi kerugian negara dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang nilai proyeknya sekitar 7,2 miliar dolar AS. Padahal semula, China mengajukan biaya 5,5 miliar dolar AS. Itu untuk apa saja? Sekarang yang nanggung utang kereta cepat, rakyat-rakyat juga lewat pajak,” bebernya.

Pada Kamis (18/10/2025), Luhut menyebut proyek KCJB sudah bermasalah sejak awal perencanaan. Di era Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB karena menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut. “Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” beber Luhut.

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN, karena terlibat dalam proyek KCJB, menurut Luhut, sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China.

“Dan China mau untuk melakukan. Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat. Sehingga sekarang perlu nunggu Keppres (Keputusan Presiden) supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia kok, enggak ada masalah,” katanya.

Dugaan Mark-up Kereta Cepat

Terkait potensi mark-up proyek KCJB, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan membeberkan datanya. “Untuk itu, auditor negara seperti BPK atau BPKP perlu melakukan audit proyek Kereta Whoosh.

Karena menimbulkan beban keuangan yang begitu berat. Dan sekarang heboh di internal pemerintahan. Tapi kalau saya yakin ada yang tidak beres di proyek itu,” kata Anthony di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

Berdasarkan perhitungan Anthony, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang mencapai US$7,27 miliar atau setara Rp118,37 triliun (kurs Rp16.283/US$), termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar, terlalu mahal.

Dia membandingkan biaya pembangunan kereta cepat di China berada di kisaran US$17 juta hingga US$30 juta per kilometer (km). Sedangkan biaya pembangunan Kereta Whoosh sekitar US$52 juta per km.

Asumsikan nilai tengah untuk biaya kereta cepat di China, misalnya US$25 juta per km, biaya pembangunan Kereta Whoosh yang rutenya 142,3 km itu, lebih mahal US$27 juta per km.

“Saya duga proyek Kereta Whoosh kemahalannya luar biasa, sekitar 40-50 persen dibanding biaya pembangunan kereta cepat di China. Tapi okelah, untuk membuktikannya, harus diaudit,” kata Anthony.

Karena mahal dan dibiayai 75 persen dari utang Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB), lanjut Anthony, pemerintah saat ini menjadi kelabakan.

Sebelumnya, kata Anthony, pemerintah Jepang sempat mengajukan proposal pembangunan kereta cepat dengan biaya yang lebih rendah. Sama-sama dibiayai dari utang, namun Jepang menawarkan bunga yang 20 kali lebih rendah ketimbang China.

Di mana, Jepang menawarkan bunga 0,1 per per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2 persen per tahun. Khusus utang untuk cost overrun, bunganya ditetapkan CDB lebih tinggi, yakni 3,4 persen per tahun.

“Akibatnya, Indonesia harus membayar untuk bunganya saja cukup gede. Sekitar Rp2 triliun per tahun. Ingat, itu hanya untuk bayar bunga saja. Sedangkan jika kerja sama dengan Jepang, pemerintah hanya bayar Rp75 miliar per tahun. Selisihnya lebih dari Rp1,9 triliun. Dikalikan 10 tahun sudah Rp19 triliun,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Anthony, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti fenomena ini. Agar terungkap secara pasti, siapakah pihak-pihak yang mengalihkan kerja sama pembangunan kereta cepat yang semula digarap Jepang, tiba-tiba beralih ke China. (*)