Paripurna Ke-LXIV (64) Fraksi-fraksi DPRD Sumsel Terima Jawaban Gubernur
** Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD-2022
PALEMBANG | Koranrakyat.co.id – Sebanyak 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menerima jawaban Gubernur Sumsel H Herman Deru atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2022. Penyampaian tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut dismapaikan Gubernur Sumsel pada Rapat Paripurna LXIV (64) lanjutan, Kamis, (15/6/2023).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi dan H. Muchendi Mahzareki. Juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel; H. Herman Deru, Sekretaris Daerah Sumsel; Ir. SA. Supriono, Sekretaris DPRD Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, serta perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) sebelum memberikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan semua fraksi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun 2022.
Selanjutnya HD menyampaikan jawaban terhadap Fraksi Golongan Karya atas pertanyaan pencapaian misi membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan hanya naik 0,5%.
Dapat dijelaskan bahwa jika dihitung periode September 2021 ke September 2022 maka angka kemiskinan Sumatera Selatan turun cukup besar dari 12,79 % menjadi 11,95 % atau turun hampir 1%, dan sejak GSMP dicanangkan pada akhir Tahun 2019, tren angka kemiskinan secara tahun ke tahun selalu menurun
Terhadap pandangan Fraksi PDIP, HD juga menjawab terhadap kinerja realisasi anggaran dan peningkatan nilai aset Pemerintah Provinsi Tahun anggaran 2022.
Untuk Fraksi Partai Gerindra Terkait nilai Investasi Jangka Panjang sebesar 7,46 Triliun dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah provinsi pada BUMD dan BUMN
Sedangkan tanggapan terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Hanura – Perindo atas peningkatan nilai aset, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menurut gubernur selalu berkomitmen agar tata kelola aset berjalan lebih optimal, transparan dan akuntabel
Mengenai Silpa dan PAD
Lalu terkait dengan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.322,91 Miliyar dapat dijelaskan bahwa nilai Silpa tersebut semula hanya memperhitungkan belanja gaji pegawai untuk bulan Januari tahun anggaran 2023 sebesar Rp 90 Miliyar, namun ternyata pada akhir tanggal tutup tahun pemerintah provinsi memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup besar yang tidak mungkin lagi untuk dikeluarkan menjadi belanja sehingga tercatat sebagai Silpa.
Terkait nilai investasi jangka Panjang sebesar Rp 7,46 triliun dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi pada BUMD/BUMN yang beroprasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Deviden akan terus diperoleh selama BUIMD/BUMN tersebut menghasilkan laba dan jika dihitung pendapatan dividen dari BUMD/BUMN mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar Rp.65,7 Milyar menjadi Rp.153 Miliyar pada tahun 2022”
“Terimakasih atas saran yang diberikan serta dukungan untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi BUMD, Pengelolaan participating interest atas eksplorasi minyak dan gas, Kerjasama pengembangan LRT dengan pihak kementrian perhubungan, PT.KAI, dan pemerintah Kota Palembang, serta Kerjasama pemberian hibah dengan pihak swasta lainnya guna meningkatkan anggaran pembangunan dan menumbuhkan gairah perekonomian masyarakat” kata Gubernur.
Untuk peningkatan PAD secara konsisten untuk pembiayaan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, pihaknya sependapat dan berkomitmen dan konsisten dalam peningkatan PAD yang telah terlihat dari peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang semula sebesar 40,22% pada tahun 2021 menjadi 48,17 pada tahun 2022
Wakil Ketua DPRD Sumsel Wakil Ketua DPRD Sumsel; H.M. Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, rapat paripurna dilanjutkan tanggal 28 Juni mendatang.
“Pimpinan mengharapkan kerjasama dan saling pengertian yang sebaik-baiknya, dalam melaksanakan pembahasan dan penelitian terhadap raperda tersebut, serta mengharapkan hasil pembahasan dan penelitian serta rumusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan kita bersama” kata Giri. (Advertorial)
