Wakil Ketua DPRD Natuna Soroti Perlunya Integrasi Perencanaan Musrenbangkab Natuna 2023
KR Natuna – Perencanaan yang matang adalah kunci sasaran dapat tercapai dengan baik. maka mengitegrasikan semua perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan mencangkup 4 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Salah satu diantaranya adalah pendekatan politik.
DPRD Natuna sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat, untuk itu proses dan mekanisme perencanaan sesuai dengan skala prioritas dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, yanag hasilnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat,
“Maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil, guna demi kepentingan pemerintah dan masyarakat,” jelas Daeng Ganda saat menyampaikan pemikirannya di Musrenbang kabupaten Natuna 2023. yang dilaksanakan di Gedung Srisrindit, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (16/3/23)
Menurutnya Musrenbang Kabupaten adalah perwujudan dan pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan yang diintegrasikan dengan Prioritas pembangunan daerah di wilayah kabupaten Natuna.
” Proses pengusulan rencana pembangunan tersebut didorong Melalui aplikasi E-Planning Infis perencanaan yang langsung dapat diintegrasikan dengan infis anggaran, sehingga terwujud sistem yang tidak memungkinkan celah ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Begitu pula dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disusun melalui penerapan aplikasi E-Reses yang terintegrasi dalam sistem perencanaan” terang Wakil Ketua 1 DPRD Natuna Daeng Ganda
“Program kegiatan yang merupakan prioritas kepentingan masyarakat pada gilirannya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 dapat terwujud atas kerja bersama,” jelas Ganda.
Sebagaimana diamanatkan dalam undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas amanat undang – undang tersebut diatas bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun Rkpd menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah.
Di akhir sambutannya Ganda berharap, melalui musrembang ini dapat menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman dalam menyusun daftar skala prioritas pembangunan untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah kabupaten Natuna. (red)
